Author: Kata Indonesia

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Praktik Pertambangan Ilegal Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan sikap tegas dalam menindak segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan mengancam kelestarian lingkungan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa seluruh langkah penertiban yang dijalankan pemerintah dilakukan secara sah, terukur, dan berkesinambungan. Penegasan ini ia sampaikan melalui unggahan di media sosial usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Dalam pernyataannya, Sjafrie menekankan bahwa negara hadir untuk memastikan kekayaan alam kembali dikelola sepenuhnya bagi kepentingan rakyat. Ia menambahkan bahwa setiap bentuk pelanggaran, baik di sektor kehutanan maupun pertambangan, akan ditindak…

Pemerintah Dorong Swasembada Melalui Kebijakan 4A Ketahanan Energi Nasional Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong terwujudnya swasembada energi nasional melalui kebijakan strategis yang berlandaskan pada konsep 4A Ketahanan Energi Nasional. Konsep tersebut mencakup empat aspek penting, yakni _Availability_ (ketersediaan energi), _Accessibility_ (kemudahan akses energi), _Affordability_ (keterjangkauan energi), dan _Acceptability_ (penerimaan masyarakat terhadap penyediaan energi yang ramah lingkungan). “Untuk mencapai 4A dimaksud maka Ditjen Migas bersama dengan stakeholder terkait terus mengupayakan langkah-langkah strategis mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas), hilirisasi, hingga penerapan transisi energi secara berkelanjutan untuk mewujudkan swasembada…

Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia Oleh: Riki Anggoro Pranat Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 November 2025 merupakan tonggak sejarah penting dalam dunia peradilan pidana Indonesia. Dengan sistem pembuktian yang lebih terbuka, perubahan ini tidak hanya mengakomodasi perkembangan teknologi, tetapi juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan keadilan yang lebih modern dan lebih responsif terhadap tantangan zaman. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan, memberikan hak yang lebih besar kepada setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan, baik itu…

Pemerintah Siapkan Produksi Protein untuk Dukung Program MBG Tahun 2026 Oleh: Riza Nur Hidayah Pemerintah tengah memperkuat kapasitas produksi pangan berbasis protein sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan penuh pada 2026. Sebagai pengamat gizi dan nutrisi, saya melihat bahwa kebijakan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program MBG yang dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima merupakan intervensi pangan terbesar dalam sejarah, dan keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan negara menyediakan sumber protein yang memadai dan stabil setiap hari. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan…

Program MBG Mulai Sentuh Daerah Terpencil dengan Pengiriman Menu Siap Saji JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjangkau wilayah-wilayah terpencil lewat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat pengolahan dan distribusi makanan siap saji. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa SPPG akan didirikan di seluruh kawasan yang sulit diakses, termasuk wilayah adat seperti Baduy. “Pokoknya seluruh warga negara Indonesia yang sulit dicapai oleh daerah lainnya lebih dari 30 menit, kami akan (dirikan) Pelayanan Satuan Pemenuhan Gizi Terpencil,” ujarnya. Dadan menekankan bahwa standar pendirian SPPG adalah keberadaan kelompok rentan. Ia menyebut terdapat…

Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Pengakuan Jasa dalam Memajukan Bangsa *Jakarta* – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Mantan Presiden ke-2 RI Soeharto pada 10 November lalu menjadi penegasan simbolis bahwa negara mengakui kontribusi besar almarhum dalam memajukan bangsa. Penetapan tersebut mendapat dukungan luas, termasuk dari Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon, yang menyatakan bahwa Soeharto telah memberikan fondasi penting bagi pembangunan nasional dan memajukan bangsa. Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon, mengatakan penobatan Soeharto adalah bentuk penghormatan negara atas jasa besar yang telah terbukti secara historis. “Dukungan bagi gelar ini sangat luas. Dari masyarakat daerah, gubernur, ormas keagamaan…

Kebijakan Fiskal Adaptif Perkuat Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Oleh: Nadira Citra Maheswari Kebijakan fiskal adaptif menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di saat berbagai negara mengalami tekanan akibat gejolak geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga transformasi teknologi yang berlangsung cepat, kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan instrumen fiskal secara responsif dan terarah menjadi kunci mempertahankan momentum pertumbuhan. Kebijakan fiskal yang adaptif memungkinkan pemerintah tetap fokus pada pemulihan ekonomi jangka pendek, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui penguatan sektor strategis dan peningkatan daya saing nasional. Upaya adaptasi kebijakan fiskal…

Pengesahan KUHAP Baru Gunakan Proses Terbuka: Publik Bisa Ikut Mengawasi Oleh : Sari Ametrina Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh DPR RI menandai fase penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Regulasi ini dianggap sebagai salah satu tonggak pembaruan hukum terbesar dalam beberapa dekade terakhir karena kehadirannya tidak semata-mata sebagai revisi teknis, melainkan bentuk penataan ulang mekanisme peradilan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kehadiran KUHAP baru juga menjadi jawaban atas tuntutan publik agar proses hukum semakin akuntabel dan tidak lagi membuka celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Ketua Komisi III DPR RI,…

Pembahasan KUHAP Diapresiasi Karena Libatkan Banyak Ahli dan Pemangku Kepentingan Oleh: Tri Moerdani Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui proses pembahasan yang inklusif. Keterlibatan berbagai ahli hukum, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menyusun aturan yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap pengesahan RUU KUHAP karena mayoritas isi KUHAP baru merupakan aspirasi publik. Legislatif telah mengakomodir aspirasi masukan rakyat dan 99 persen isinya dalah aspirasi masyarakat sipil. Komisi III DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 130 elemen…

Penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Penghargaan atas Kontribusi Nyata bagi Bangsa Jakarta – Pemerintah telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam membangun fondasi pembangunan nasional dan memperkuat stabilitas bangsa. Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi mengatakan penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghargaan terhadap tokoh besar bangsa yang memiliki jasa luar biasa dalam perjalanan Indonesia. “Soeharto adalah figur bersejarah yang telah memberi warna besar bagi perjalanan bangsa Indonesia. Sebaik-baiknya pemimpin tentu memiliki kekurangan, namun bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pendahulunya,” ujar Rifqi. Rifqi…

Program Swasembada Energi Bagian dari Langkah Pemerintah Wujudkan Ketahanan Negara Oleh: Siska Rahmadani Program swasembada energi kini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan energi sebagai salah satu fondasi penting pembangunan, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Semangat kemandirian energi ini sejalan dengan visi Asta Cita, yang menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri tegak, memiliki kekuatan ekonomi, dan mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri. Di tengah dinamika global, Indonesia hadir sebagai negara yang semakin diperhitungkan. Pemerintah tidak hanya…

Pemerintah Dorong Generasi Muda Penggerak Program Swasembada Energi Nasional JAKARTA – Pemerintah terus mendorong peran generasi muda dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui berbagai program dan inovasi di sektor energi berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian penting dari visi besar Indonesia menuju _Net Zero Emission_ 2060 serta pembangunan ekonomi hijau yang inklusif. Salah satu inisiatif nyata datang dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream PT Pertamina (Persero), yang meluncurkan program inspiratif bertajuk _Pertamina Hulu Energi Youth Program: Upstream Force_ di Universitas Pertamina. Senior Manager External Communication & Stakeholder Relations PHE, Fitri Erika, menyampaikan bahwa generasi muda merupakan penggerak…