Riset Akademik Soroti Peran MBG dalam Mendorong Ekonomi Masyarakat

Riset Akademik Soroti Peran MBG dalam Mendorong Ekonomi Masyarakat

Oleh: Bara Winatha

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tidak hanya dipandang sebagai kebijakan sosial untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mulai dilihat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berdampak luas. Sejumlah riset akademik menunjukkan bahwa implementasi program ini memiliki efek berlapis, mulai dari peningkatan akses gizi bagi kelompok rentan hingga mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Karena itu, berbagai kajian ilmiah mulai menyoroti bagaimana program ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

 

Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Fentiny Nugroho mengatakan bahwa hasil riset yang dilakukan tim peneliti FISIP UI menunjukkan program MBG memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat. Penelitian tersebut dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi, serta studi dokumen di tiga wilayah yaitu Jakarta Timur, Depok, dan Tangerang Selatan. Kajian tersebut berupaya melihat bagaimana program MBG memengaruhi dinamika ekonomi rumah tangga, termasuk perubahan struktur pendapatan serta pola pengeluaran keluarga penerima manfaat.

 

Fentiny menjelaskan bahwa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG mampu menggerakkan perputaran dana dalam jumlah besar di tingkat lokal. Menurutnya, setiap unit SPPG dapat mengelola anggaran hingga sekitar Rp10 hingga Rp12 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 persen digunakan untuk pembelian bahan baku yang sebagian besar berasal dari petani dan pemasok lokal. Kondisi ini dinilai memberikan dampak ekonomi langsung bagi sektor pertanian serta pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.

 

Ia menambahkan bahwa operasional SPPG juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Setiap unit layanan gizi tersebut mempekerjakan sekitar 50 orang tenaga kerja dan melibatkan puluhan petani serta pemasok bahan pangan. Selain tenaga kerja tetap, program ini juga melibatkan relawan yang membantu operasional harian. Para relawan tersebut memperoleh penghasilan harian yang berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp125 ribu per orang. Penghasilan tersebut menjadi tambahan pendapatan yang cukup berarti bagi sebagian masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki sumber penghasilan tetap.

 

Selain meningkatkan pendapatan bagi sebagian kelompok masyarakat, riset tersebut juga menemukan adanya perubahan pola pengeluaran pada keluarga penerima manfaat. Sebagian keluarga merasakan penurunan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan karena anak-anak mereka telah memperoleh makanan bergizi melalui program MBG di sekolah. Dampak ini paling dirasakan oleh keluarga yang berada dalam kategori miskin dan rentan miskin karena pengeluaran untuk makanan menjadi salah satu komponen terbesar dalam anggaran rumah tangga mereka.

 

Dalam perspektif jangka panjang, Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Asupan nutrisi yang baik dapat mendukung pertumbuhan fisik anak, meningkatkan perkembangan kognitif, serta memperbaiki kondisi kesehatan secara keseluruhan. Dengan kualitas gizi yang lebih baik, anak-anak diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk berprestasi di bidang pendidikan dan pada akhirnya mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di masa depan.

 

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. Imamudin Yuliadi mengatakan bahwa program MBG memiliki potensi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah. Menurutnya, dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan yang mengintegrasikan program sosial dengan penguatan ekonomi lokal seperti MBG menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

 

Dampak ekonomi program MBG dapat berbeda di setiap daerah, tergantung pada kesiapan infrastruktur ekonomi lokal serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok program tersebut. Ia menilai bahwa daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Dengan meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan program MBG, aktivitas produksi dan distribusi di tingkat daerah dapat meningkat secara signifikan.

 

Dampak ekonomi dari program MBG juga mulai terlihat di sektor industri dan logistik. Deputy to 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra mengatakan bahwa meningkatnya kebutuhan kendaraan logistik untuk mendukung operasional program MBG turut mendorong kenaikan permintaan kendaraan niaga di pasar domestik. Ia menjelaskan bahwa kontribusi permintaan kendaraan untuk mendukung program MBG cukup signifikan terhadap penjualan segmen fleet perusahaan.

 

Donny menyebut bahwa sekitar separuh dari permintaan kendaraan fleet berasal dari kebutuhan operasional program MBG, sementara sisanya berasal dari perusahaan swasta yang melakukan peremajaan armada kendaraan. Peningkatan aktivitas logistik yang terkait dengan distribusi makanan dalam program MBG telah menciptakan kebutuhan tambahan terhadap kendaraan niaga yang digunakan untuk mengangkut bahan pangan maupun mendistribusikan makanan ke berbagai lokasi.

 

Dengan pengelolaan yang transparan, pengawasan yang kuat, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok, MBG berpotensi menjadi salah satu program sosial yang memiliki dampak ekonomi paling luas di Indonesia. Riset akademik yang menyoroti peran program ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

 

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

All Rights Reserved © 2025