Author: Kata Indonesia

Program MBG Perluas Jangkauan Penerima di 2026 Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mAenegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan dan akan diperluas jangkauannya hingga menjangkau 82 juta penerima manfaat paling lambat Desember 2026. Program tersebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di berbagai daerah. “MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” kata Prabowo. Pernyataan itu…

Sekolah Rakyat dan Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Oleh: Juana Syahril Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui jalur pendidikan. Program ini tidak sekadar membuka akses belajar, tetapi dirancang sebagai intervensi menyeluruh yang menyentuh aspek karakter, kedisiplinan, hingga pemberdayaan keluarga. Dengan pendekatan terintegrasi, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya negara memutus rantai kemiskinan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, terutama pada aspek penguatan kedisiplinan siswa. Dukungan di lapangan bersama TNI dinilai memberikan dampak positif terhadap…

Pemerintah Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen sebagai langkah strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Akselerasi pembangunan ini menegaskan keberpihakan pemerintah pada kelompok rentan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung prestasi. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) saat ini mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 yang dilaksanakan di lima lokasi, yakni Kabupaten Gresik, Tuban, Sampang, Jombang, serta Kota Surabaya. Menteri Pekerjaan Umum Dody…

Pemerintah Tegaskan Kerja Nyata Lebih Utama daripada Kepuasan Survei Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa capaian tingkat kepuasan publik sebesar 79,9 persen terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tidak dijadikan sebagai tujuan utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pelaksanaan program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memastikan manfaat kebijakan dapat segera dirasakan secara luas. Hasil survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebanyak 79,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut mencerminkan penerimaan publik yang relatif tinggi terhadap program-program pemerintah…

Pemberantasan Korupsi Dongkrak Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo Jakarta – Pemberantasan korupsi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei terbaru yang dirilis lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka ini mencerminkan mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan yang baru memasuki tahun kedua ini, dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu alasan dominan di balik penilaian positif tersebut. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap bahwa ketika responden diminta menyebut alasan mereka puas dengan kinerja Presiden Prabowo, komitmen terhadap pemberantasan korupsi muncul sebagai faktor paling…

Survei Indikator Tunjukkan Tren Perbaikan Ekonomi dan Politik nasional JAKARTA – Survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan kondisi ekonomi dan politik Indonesia berada dalam tren perbaikan yang semakin menguat. Selama 17 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, persepsi publik terhadap keadaan nasional tercatat semakin positif, mencerminkan stabilitas pemerintahan serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan negara. Hasil survei bertema Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut disusun berdasarkan wawancara tatap muka dengan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen, survei ini…

Survei Indikator Politik: Tingkat Kepuasan terhadap Prabowo Lebih Tinggi Dibanding Presiden Sebelumnya Jakarta – Lembaga riset Indikator Politik Indonesia (IPI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen pada awal masa pemerintahan. Angka ini dinilai tinggi dan melampaui capaian presiden-presiden sebelumnya pada periode yang sama, sekaligus menunjukkan penerimaan publik yang kuat terhadap arah kebijakan pemerintahan baru. Hasil tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 15–21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden. Dari survei itu, sebanyak 13 persen responden menyatakan sangat puas, 66,9 persen puas, 17,1 persen kurang puas, dan 2,2 persen tidak puas…

Kepuasan Publik 79,9 Persen, Prabowo Paham Cara Merangkul Semua Jakarta — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai 79,9 persen. Angka ini dinilai mencerminkan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap arah kepemimpinan nasional, sekaligus menggambarkan gaya kepemimpinan Presiden yang terbuka terhadap kritik dan mampu merangkul berbagai elemen. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa hasil survei nasional menunjukkan kepuasan publik berada di level tinggi. “Hasil survei nasional menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen, menandakan kepercayaan masyarakat yang kuat pada arah kepemimpinan nasional,” ujarnya. Ia menjelaskan, tingginya tingkat kepuasan…

Pemerintah Intensifkan Trauma Healing di Pengungsian Pascabencana Sumatra Aceh – Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terus mengintensifkan upaya pemulihan psikososial bagi anak-anak di pengungsian pascabencana di wilayah Sumatra dan Aceh. Penanganan ini dipandang krusial mengingat anak-anak mencapai sekitar 36 persen dari total pengungsi, sehingga pemulihan tidak boleh berhenti pada pemenuhan bantuan logistik semata. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa rehabilitasi mental dan sosial anak harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menilai trauma yang tidak tertangani dengan baik berpotensi menghambat perkembangan kognitif dan emosional anak dalam jangka panjang. “Luka fisik bisa terlihat,…

RUU Disinformasi dan Propaganda Asing: Instrumen Pertahanan Non-Militer Bayu Fauzan Nugroho Perkembangan teknologi informasi telah menggeser wajah ancaman terhadap kedaulatan negara. Ancaman tidak lagi hadir secara kasat mata melalui agresi militer, melainkan menyusup secara sistematis melalui manipulasi informasi, distorsi fakta, dan propaganda asing yang terstruktur. Disinformasi kini menjadi senjata strategis yang bekerja di ruang digital, menargetkan persepsi publik, memecah kohesi sosial, dan melemahkan legitimasi negara. Dalam konteks inilah negara dituntut memperkuat pertahanan non-militer sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pertahanan nasional. Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap serangan informasi. Jumlah pengguna internet yang besar, ditambah dengan rendahnya…

RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing Digodok, Negara Perkuat Ketahanan Digital Nasional Jakarta – Pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan digital nasional. RUU ini disusun guna menangkal berbagai bentuk disinformasi dan propaganda asing yang dinilai kerap menyasar Indonesia, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun kepentingan nasional lainnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak kesalahpahaman dan informasi keliru dari pihak luar mengenai perkembangan Indonesia. Menurutnya, informasi yang tidak utuh tersebut kerap dimanfaatkan sebagai bahan propaganda untuk menyudutkan…

Hadapi Ancaman Perang Siber, Pemerintah Bahas RUU Disinformasi dan Propaganda Asing Jakarta — Pemerintah tengah merancang langkah strategis untuk menghadapi ancaman perang siber yang semakin nyata melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Rencana ini dipandang sebagai upaya antisipatif untuk memperkuat ketahanan nasional di ruang digital, seiring meningkatnya penggunaan informasi sebagai alat konflik non-konvensional yang dapat memengaruhi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Izha Mahendra mengungkapkan bahwa serangan informasi tersebut tidak hanya menyasar isu politik dan ideologi, tetapi juga telah…