Jelang Dua Tahun Pemerintahan Pragib, Capaian Ekonomi Indonesia Dinilai Sudah Tepat Jakarta, Menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran (Pragib), arah kebijakan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Pragib dinilai sudah berada di jalur yang tepat untuk membangun optimisme ekonomi Indonesia. Pakar Ekonomi UI, Prof. Telisa Falianty dan Tenaga Ahli Bakom RI, Fithra Faisal, Ph.D. mengungkapkan hal ini dalam diskusi bertema ”Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Bangun Optimisme Ekonomi Indonesia”. Keduanya menyoroti strategi fiskal, stimulus domestik, serta ketahanan fundamental yang krusial bagi masa depan ekonomi nasional. Prof. Telisa Falianty mengatakan kita bicara makro dan mikro, namun lihat makronya dulu. Secara makro kita…
Author: Kata Indonesia
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Guru Besar UI Soroti Penguatan Ekonomi Inklusif Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Profesor Telisa Falianty menilai fondasi ekonomi nasional tetap terjaga. Namun, ia mengingatkan pertumbuhan harus semakin terasa melalui pekerjaan, harga kebutuhan yang terjangkau, dan peluang usaha. “Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5%,” kata Telisa, dalam sebuah dialog di stasiun televisi nasional, (24/9). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026. Inflasi tahunan Agustus tercatat 3,19 persen, sedangkan tingkat…
Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran, Bakom RI Soroti Pertumbuhan Ekonomi yang Semakin Merata JAKARTA – Pemerintah dinilai mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5% di tengah ketidakpastian ekonomi global. Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin dirasakan masyarakat secara luas. Tenaga Ahli Bakom RI, Fithra Faisal, mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perubahan. Jika sebelumnya pertumbuhan lebih banyak ditopang konsumsi, kini investasi mulai memberikan kontribusi yang semakin kuat. “Kalau kita bisa zoom in ke variabel pertumbuhan ekonomi tadi, ada yang biasa disebut sebagai…
Pakar Ekonomi UI: Apresiasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Perlu Penguatan Pengawasan Program di Lapangan *Jakarta* – Pakar Ekonomi UI Prof Telisa Falianty mengatakan kinerja pemerintahan Prabowo – Gibran sekitar dua tahun ini patut diapresiasi namun agar lebih maksimal lagi perlu diperkuat pengawasan program – program dilapangan. “Program – program pemerintah untuk masyarakat khususnya kalangan menengah dan menengah kebawah sudah baik namun perlu ada penguatan pengawasan dilapangan agar lebih terarah dan dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah,” ujar pakar ekonomi UI Prof. Telisa Falianty saat berdialog di televisi swasta nasional, di Jakarta. Menurut pakar ekonomi Prof Telisa Falianty, secara Makro sekitar…
Pertumbuhan dan Pemerataan Menjadi Arah Ekonomi Prabowo Gibran Selama Dua Tahun Oleh : Rahmat Mansur Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode penting dalam upaya memperkuat fondasi perekonomian nasional. Di tengah dinamika global yang ditandai ketidakpastian geopolitik, perubahan harga energi, serta gangguan rantai pasok, pemerintah dituntut mampu menjaga pertumbuhan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih luas. Dalam konteks tersebut, pertumbuhan dan pemerataan menjadi dua arah yang saling melengkapi dalam kebijakan ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi Indonesia terlihat dari kinerja pertumbuhan yang tetap terjaga. Berdasarkan data yang menjadi rujukan pemerintah, perekonomian nasional tumbuh…
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Guru Besar UI Soroti Penguatan Ekonomi Inklusif Jakarta – Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Memasuki dua tahun pemerintahan, penguatan tersebut antara lain tercermin melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan optimalisasi investasi negara melalui Badan Pengelola Investasi Danantara. PakarDua Tahun Prabowo-Gibran, Guru Besar UI Soroti Penguatan Ekonomi Inklusif Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Aulia Falianty mengatakan ketiga program memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, keberlanjutannya perlu disertai perbaikan tata kelola, integrasi ekosistem,…
Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran, Bakom RI Soroti Pertumbuhan Ekonomi yang Semakin Merata *Jakarta* — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah indikator makro dan perkembangan ekonomi daerah dinilai memberi dasar bagi optimisme terhadap perekonomian Indonesia. Momentum tersebut perlu terus dikonsolidasikan agar pertumbuhan memberikan dampak lebih luas hingga tingkat daerah dan rumah tangga. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan pertumbuhan ekonomi mulai semakin tersebar ke berbagai daerah. Data BPS menunjukkan jumlah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi sedikitnya 6 persen meningkat dari empat…
Pemerintah Menindak Perusahaan Penyebab Karhutla: Melindungi Warga, Hutan, dan Lingkungan Oleh : Devin Antoni Pemerintah memperkuat penindakan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan tidak hanya untuk menghentikan kebakaran, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak asap, menjaga kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Presiden Prabowo Subianto pada 16 September 2026 menginstruksikan agar perusahaan yang berdasarkan hasil verifikasi terbukti bertanggung jawab ditindak tegas, termasuk melalui pencabutan izin dan penyelidikan unsur pidana. Sekretariat Negara Presiden Prabowo juga meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengerahkan jajaran kepolisian untuk mendalami kemungkinan…
Pencabutan Izin Perusahaan Terkait Karhutla Bukti Negara Hadir Menjaga Hutan Oleh: Alexander Royce Kebakaran hutan dan lahan kembali menguji kapasitas negara dalam mengendalikan risiko lingkungan pada musim kemarau 2026. Ketika api tidak hanya mengancam tutupan hutan, tetapi juga mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, penegakan hukum terhadap pemegang konsesi menjadi bagian penting dari respons pemerintah. Langkah terbaru Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha lima perusahaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada 21 September 2026. Kebijakan itu hadir ketika BMKG masih memperingatkan bahwa sebaran asap dan karhutla menjadi perhatian, dengan kondisi atmosfer relatif kering di sebagian Sumatra dan…
Pemerintah Cabut Izin Perusahaan yang Abaikan Kewajiban Cegah Karhutla Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pemegang konsesi yang dinilai mengabaikan kewajiban dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan, dengan total area terbakar mencapai sekitar 1.169 hektare. “Ini bagian dari perintah Bapak Presiden ya, penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Tidak hanya kepada yang kecil, tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas,” kata Raja Juli. Pencabutan tersebut dilakukan…
Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Karhutla Tidak Pandang Bulu Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tanpa membedakan latar belakang maupun status pelaku. Penindakan dilakukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku, baik terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Komitmen tersebut terlihat dari langkah pemerintah yang terus memperluas penanganan perkara karhutla. Hingga 16 September 2026, Polri telah menangani 219 perkara di 12 wilayah kepolisian dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Selain itu, sebanyak 95 korporasi masih berada dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan keterlibatan dalam perkara karhutla. Menteri Kehutanan…
El Nino dan Kekeringan: Dijawab dengan Langkah Cepat, Terukur, dan Terpadu Oleh: Galih Bagus Wiratama El Nino dan kekeringan bukan lagi sekadar fenomena iklim yang dibaca melalui peta dan angka, melainkan ancaman nyata terhadap pangan, energi, air bersih, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2026, BMKG memprediksi El Nino bertahan hingga awal 2027, sementara sebagian besar wilayah Indonesia menghadapi kemarau lebih kering dan lebih panjang dari normal. Kondisi tersebut menuntut pemerintah bergerak sebelum krisis air berubah menjadi gangguan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan bukan sekadar respons darurat, melainkan mitigasi yang cepat, terukur, berbasis…