Dua Tahun Prabowo-Gibran, Guru Besar UI Soroti Penguatan Ekonomi Inklusif
Jakarta – Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Memasuki dua tahun pemerintahan, penguatan tersebut antara lain tercermin melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan optimalisasi investasi negara melalui Badan Pengelola Investasi Danantara.
PakarDua Tahun Prabowo-Gibran, Guru Besar UI Soroti Penguatan Ekonomi Inklusif Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Aulia Falianty mengatakan ketiga program memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, keberlanjutannya perlu disertai perbaikan tata kelola, integrasi ekosistem, dan pengawasan pelaksanaan.
“Program-program ini memiliki peran strategis sebagai penopang ekonomi kerakyatan. Efektivitasnya sangat ditentukan oleh perbaikan tata kelola, integrasi ekosistem, dan penguatan pengawasan di tingkat pelaksanaan,” ujar Telisa.
Menurut Telisa, KDKMP diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat posisi petani, konsumen, dan pelaku usaha lokal. Program tersebut ditargetkan berkembang di lebih dari 80.000 titik. Penguatan kapasitas pengurus, pendampingan, akses pasar melalui e-commerce, serta kemitraan dengan UMKM menjadi bagian dari penyempurnaan model bisnis koperasi.
Pada MBG, pemerintah mengombinasikan tujuan pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi daerah. Pemanfaatan bahan baku lokal dan keterlibatan UMKM serta KDKMP dalam rantai pasok dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat. Penyempurnaan pelaksanaan juga diarahkan melalui penguatan distribusi dan pendekatan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Danantara diarahkan untuk mengoptimalkan aset dan investasi negara serta meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN. Penguatan peran Danantara diharapkan dapat mendukung produktivitas ekonomi nasional dan daerah.
Telisa menambahkan, program prioritas perlu berjalan bersama reformasi struktural, termasuk penurunan biaya logistik, peningkatan efisiensi investasi, serta pergeseran hilirisasi menuju sektor padat karya bernilai tambah tinggi.
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fithra Faisal mengatakan pemerintah juga memperkuat kebijakan berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
“Data yang terintegrasi menjadi instrumen vital untuk meminimalkan risiko kesalahan sasaran serta menjamin skema perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Fithra.
Penguatan program prioritas, reformasi struktural, dan pemanfaatan data menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
