Pertumbuhan dan Pemerataan Menjadi Arah Ekonomi Prabowo Gibran Selama Dua Tahun
Oleh : Rahmat Mansur
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode penting dalam upaya memperkuat fondasi perekonomian nasional. Di tengah dinamika global yang ditandai ketidakpastian geopolitik, perubahan harga energi, serta gangguan rantai pasok, pemerintah dituntut mampu menjaga pertumbuhan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih luas. Dalam konteks tersebut, pertumbuhan dan pemerataan menjadi dua arah yang saling melengkapi dalam kebijakan ekonomi nasional.
Ketahanan ekonomi Indonesia terlihat dari kinerja pertumbuhan yang tetap terjaga. Berdasarkan data yang menjadi rujukan pemerintah, perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,29 persen pada kuartal II 2026. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap memiliki daya tahan meskipun perekonomian global menghadapi berbagai tekanan. Pertumbuhan yang relatif stabil juga menjadi modal penting untuk melanjutkan agenda pembangunan dalam jangka menengah.
Pertumbuhan ekonomi tentu tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka Produk Domestik Bruto. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Karena itu, kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas daerah, serta membuka akses yang lebih besar bagi pelaku UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam perspektif kebijakan, pemerataan membutuhkan basis data yang akurat agar intervensi pemerintah tidak berhenti pada besarnya anggaran, tetapi benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fithra Faisal menekankan pentingnya pendekatan berbasis data presisi dalam pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga berbagai program pemerintah dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat. Pemerataan membutuhkan kebijakan yang mampu mengenali kebutuhan setiap kelompok dan wilayah. Dengan data yang semakin terintegrasi, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menyusun intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat, sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih program maupun kesalahan sasaran.
Penguatan ekonomi dari tingkat desa juga menjadi bagian penting dari agenda pemerataan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat sekaligus membangun ekosistem usaha di tingkat lokal. Program tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan posisi pelaku usaha lokal dalam kegiatan ekonomi.
Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Aulia Falianty melihat penguatan ekonomi bawah sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Integrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan BUMDes dan UMKM lokal, menurut pandangan tersebut, dapat diperkuat melalui digitalisasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta perluasan akses pasar. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di desa tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi dapat berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal serupa terlihat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Program ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ketika pengadaan bahan pangan melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal, program tersebut sekaligus menciptakan permintaan baru terhadap produksi masyarakat. Rantai pasok yang terbentuk dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat fondasi pembiayaan pembangunan melalui pengelolaan aset dan investasi negara. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset negara dan BUMN agar memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan. Pengelolaan investasi secara profesional diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan sektor produktif dan mendukung agenda industrialisasi.
Keseluruhan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan bukanlah dua agenda yang harus dipertentangkan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya untuk memperluas pembangunan, sementara pemerataan memastikan manfaat pertumbuhan menjangkau lebih banyak masyarakat dan wilayah. Keduanya justru dapat membentuk siklus ekonomi yang saling memperkuat.
Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi reformasi struktural. Penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan dan perizinan, penguatan industri bernilai tambah, efisiensi logistik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang menentukan kemampuan Indonesia menghadapi persaingan global. Transformasi menuju ekonomi yang lebih produktif juga perlu berjalan beriringan dengan pengembangan energi berkelanjutan.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian menjadi bagian dari proses memperkuat fondasi ekonomi nasional. Stabilitas makroekonomi, pertumbuhan yang terjaga, penguatan ekonomi daerah, serta kebijakan pemerataan menjadi modal untuk memasuki tahap pembangunan berikutnya. Dengan konsistensi kebijakan dan evaluasi berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diharapkan menghasilkan angka yang positif, tetapi juga membuka semakin banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang. Pada titik itulah pertumbuhan dan pemerataan dapat menjadi dua kekuatan yang bersama-sama menopang terwujudnya ekonomi Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Pembangunan
