Akademisi Hingga Masyarakat Adat Dilibatkan Bangun Sistem Pangan Lokal Papua
*Papua Selatan* – Berbagai elemen masyarakat di Papua Selatan seperti akademisi hingga masyarakat adat saat ini dilibatkan secara bersama – sama untuk membangun dan memperkuat sistem pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan yang ada .
Hal tersebut terungkap saat berbagai elemen masyarakat di Papua Selatan bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertahanan (DLHK) Provinsi Papua Selatan.
Komitmen untuk membangun dan memperkuat sistem pangan lokal didukung oleh beberapa elemen masyarkat dan organisasi yakni Jerat Papua, Perkumpulan Mandala Katalika (Manka), Universitas Musamus Merauke, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana, Papua Paradise Center (PPC),
Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Merauke.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat sistem pangan lokal dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat Papua.
“Juknis Orang Asli Papua sebagai supplier pangan lokal serta inisiatif pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah-langkah konkret yang berpotensi mengubah tatanan kebijakan pangan daerah secara signifikan.” ujar Agustinus saat bertemu dengan awak Media.
Agustinus menjelaskan pihaknya menghimpun berbagai masukan, gagasan dan rekomendasi dari pemangku kepentingan dalam menyusun dan memperkuat kebijakan pangan lokal sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.
“Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pangan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berada pada sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan,”kata dia.
Menurutnya, pemerintah provinsi mengapresiasi kepada seluruh mitra pelaksana yang telah menginisiasi dan mendukung terbangunnya sistem pangan lokal yang berbasis pada masyarakat.
“Provinsi Papua Selatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan nasional seperri kondisi geografis yang didominasi dataran rendah, kawasan rawa dan gambut yang estetik”, tuturnya.
Posisi rawa pura dan hamparan hutan sagu serta kaya akan keanekaragaman hayati, menempatkan Papua Selatan sebagai salah satu penyangga ekosistem paling penting di Indonesia.
Ia mengatakan, sistem pangan nasional yang kaya bertumpu pada pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, Ikan dan berbagai hasil hutan lainnya.
Lanjutnya, bukan hanya kayu yang telah menjadi bahagian penting dari kehidupan dan sosial budaya serta ekonomi selama ini atau turun temurun.
Menurut dia, sistem pangan lokal ini bukan sekedar warisan budaya tetapi instrumen nyata dalam menjaga tutupan vegetasi, meningkatkan serapan karbon dan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.
Ia menyebut, kerangka regulasi nasional dan daerah memberikan landasan afirmatif yang kuat untuk mendorong agenda ini yakni Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2001 junto UU Nomor 2 tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) Papua beserta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 tahun 2021, UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Selanjutnya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM) 2025-2045 serta Rencana Aksi Pembangunan Papua (RAPP) tahun 2025-2029 semuanya membuka ruang luas bagi penguatan hak perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP)
Termasuk, kata dia, pengakuan masyarakat hukum adat dan pengembangan pangan lokal berbasis kearifan masyarakat adat.
RPJPM Papua Selatan 2025-2029 pun secara deskriptif menempatkan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, kemandirian pangan dan pengembangan komoditas unggulan masyarakat adat.
Sehingga masyarakat adat sebagai prioritas utama. Sejalan dengan itu Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mewujudkan kelompok produktif melalui sistem informasi pembangunan Papua Selatan.
Tapi juga memperkuat pentingnya integrasi data pangan lokal, kawasan adat, dan capaian mitigasi iklim kedalam satu platform perencanaan dan pantauan pembangunan yang terpadu.
