Paradigma Perbankan Patriotik: Hadir bagi Ekonomi Rakyat Kecil
Oleh Tania Amira
Perekonomian nasional yang kuat tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan angka-angka makro, tetapi juga sejauh mana manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, upaya mewujudkan pemerataan ekonomi menjadi salah satu agenda strategis yang terus diperkuat pemerintah. Di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung, munculnya paradigma perbankan patriotik yang didorong Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting dalam memperkuat peran sektor keuangan sebagai instrumen pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Sektor perbankan memiliki posisi yang sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian. Perbankan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, arah kebijakan yang menempatkan perbankan sebagai mitra pembangunan nasional memiliki relevansi yang sangat kuat dalam mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.
Kepala Bakom Muhammad Qodari menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi perbankan patriotik yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga berkontribusi nyata dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Menurutnya, Presiden memandang sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi yang manfaatnya harus semakin dirasakan oleh masyarakat luas, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
UMKM merupakan sektor yang menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional dan menjadi penopang utama aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Namun demikian, akses pembiayaan masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha kecil. Presiden Prabowo mendorong agar Himbara lebih aktif menjangkau pelaku UMKM dan memperluas penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor produktif. Arahan tersebut menunjukkan bahwa bank-bank milik negara diharapkan tidak hanya menunggu calon debitur datang ke kantor cabang, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat untuk memahami kebutuhan riil para pelaku usaha.
Kehadiran perbankan yang lebih dekat dengan masyarakat akan memberikan manfaat berlapis. Selain membuka akses modal bagi usaha produktif, langkah tersebut juga dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dengan pendekatan yang lebih aktif dan responsif, bank dapat menjadi mitra yang mendampingi pertumbuhan usaha rakyat, bukan sekadar penyedia layanan keuangan.
Arahan Presiden tersebut juga mendapat dukungan dari Chief Executive Officer sekaligus Ketua Dewan Komisioner Danantara, Rosan Roeslani. Dalam pertemuan bersama jajaran Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI, Rosan menyampaikan bahwa perbankan diminta tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memastikan kehadirannya benar-benar dirasakan masyarakat luas, termasuk UMKM dan sektor produktif lainnya. Menurut Rosan, bank-bank Himbara memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena memiliki kapitalisasi yang besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pasar keuangan Indonesia.
Namun demikian, konsep perbankan patriotik bukan berarti mengabaikan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Justru keberhasilan paradigma ini sangat bergantung pada kemampuan perbankan menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan keberlanjutan usaha. Muhammad Qodari menegaskan bahwa Presiden Prabowo tetap menghendaki bank-bank Himbara dikelola secara profesional, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta menjaga tata kelola yang baik. Penegasan tersebut menjadi penting karena kesehatan sektor perbankan merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi nasional.
Optimisme terhadap peran strategis perbankan nasional juga diperkuat oleh kondisi industri yang saat ini berada dalam keadaan solid. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menilai bahwa kondisi perbankan nasional pada kuartal II tahun 2026 tetap kuat. Menurut Dian, kinerja perbankan secara umum didukung oleh likuiditas yang memadai dan struktur permodalan yang kokoh meskipun menghadapi dinamika volatilitas nilai tukar rupiah.
Kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi sektor perbankan untuk berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan fondasi yang kuat, bank-bank nasional memiliki kapasitas untuk memperluas pembiayaan kepada sektor produktif sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, koordinasi yang terus dilakukan OJK bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada akhirnya, paradigma perbankan patriotik merupakan langkah progresif yang menempatkan sektor keuangan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Gagasan ini bukan sekadar tentang memperbesar penyaluran kredit, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berkembang, serta memastikan bahwa kemajuan ekonomi nasional dapat dirasakan hingga ke lapisan paling bawah.
Apabila dijalankan secara konsisten dengan tetap mengedepankan profesionalisme, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik, paradigma ini berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Perbankan tidak lagi hanya menjadi mesin pencetak keuntungan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang hadir di tengah rakyat, memperkuat usaha kecil, membuka peluang ekonomi baru, dan mengantarkan Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi
