• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Jadi Mesin Pemerataan Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Jadi Mesin Pemerataan Ekonomi Nasional

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 28 June 2026

Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Jadi Mesin Pemerataan Ekonomi Nasional

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi perbankan patriotik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat sektor usaha produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di Istana Merdeka. Pemerintah menilai perbankan milik negara memiliki posisi strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan Presiden menghendaki adanya paradigma baru dalam pengelolaan bank-bank milik negara. Menurutnya, keberhasilan Himbara tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

 

“Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik,” ujar Muhammad Qodari.

 

Qodari menjelaskan bahwa bank-bank pelat merah diharapkan lebih aktif menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Pemerintah menginginkan lembaga perbankan hadir secara langsung di tengah masyarakat dan memahami kebutuhan sektor produktif.

 

“Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang,” kata Qodari.

 

Presiden juga mendorong Himbara agar tidak hanya menunggu calon nasabah datang ke kantor cabang, melainkan melakukan pendekatan proaktif kepada pelaku usaha di berbagai daerah. Upaya tersebut dinilai dapat mempercepat pertumbuhan usaha produktif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

 

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa penguatan fungsi sosial dan ekonomi bank-bank Himbara tetap harus berjalan seiring dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Menurut Qodari, Presiden meminta agar kesehatan industri perbankan tetap menjadi prioritas.

 

“Bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

 

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut kekuatan ekonomi Himbara sangat besar. Berdasarkan kapitalisasi pasar, nilai gabungan bank-bank Himbara mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara sekitar 10 persen dari total nilai perusahaan di pasar modal Indonesia.

 

“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat,” ujar Rosan.

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.