• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Jadi Mesin Pemerataan Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Jadi Mesin Pemerataan Ekonomi Nasional

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 28 June 2026

Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Jadi Mesin Pemerataan Ekonomi Nasional

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi perbankan patriotik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat sektor usaha produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di Istana Merdeka. Pemerintah menilai perbankan milik negara memiliki posisi strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan Presiden menghendaki adanya paradigma baru dalam pengelolaan bank-bank milik negara. Menurutnya, keberhasilan Himbara tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

 

“Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik,” ujar Muhammad Qodari.

 

Qodari menjelaskan bahwa bank-bank pelat merah diharapkan lebih aktif menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Pemerintah menginginkan lembaga perbankan hadir secara langsung di tengah masyarakat dan memahami kebutuhan sektor produktif.

 

“Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang,” kata Qodari.

 

Presiden juga mendorong Himbara agar tidak hanya menunggu calon nasabah datang ke kantor cabang, melainkan melakukan pendekatan proaktif kepada pelaku usaha di berbagai daerah. Upaya tersebut dinilai dapat mempercepat pertumbuhan usaha produktif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

 

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa penguatan fungsi sosial dan ekonomi bank-bank Himbara tetap harus berjalan seiring dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Menurut Qodari, Presiden meminta agar kesehatan industri perbankan tetap menjadi prioritas.

 

“Bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

 

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut kekuatan ekonomi Himbara sangat besar. Berdasarkan kapitalisasi pasar, nilai gabungan bank-bank Himbara mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara sekitar 10 persen dari total nilai perusahaan di pasar modal Indonesia.

 

“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat,” ujar Rosan.

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

September 22, 2026

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

September 21, 2026

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan *) Oleh : Dewi Astuti Jakarta…

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi JAKARTA — Pemerintah memperluas penyiapan…

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.