• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Jadi Mesin Pemerataan Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Jadi Mesin Pemerataan Ekonomi Nasional

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 28 June 2026

Presiden Prabowo Dorong Perbankan Patriotik Jadi Mesin Pemerataan Ekonomi Nasional

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi perbankan patriotik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat sektor usaha produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di Istana Merdeka. Pemerintah menilai perbankan milik negara memiliki posisi strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan Presiden menghendaki adanya paradigma baru dalam pengelolaan bank-bank milik negara. Menurutnya, keberhasilan Himbara tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

 

“Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik,” ujar Muhammad Qodari.

 

Qodari menjelaskan bahwa bank-bank pelat merah diharapkan lebih aktif menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Pemerintah menginginkan lembaga perbankan hadir secara langsung di tengah masyarakat dan memahami kebutuhan sektor produktif.

 

“Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang,” kata Qodari.

 

Presiden juga mendorong Himbara agar tidak hanya menunggu calon nasabah datang ke kantor cabang, melainkan melakukan pendekatan proaktif kepada pelaku usaha di berbagai daerah. Upaya tersebut dinilai dapat mempercepat pertumbuhan usaha produktif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

 

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa penguatan fungsi sosial dan ekonomi bank-bank Himbara tetap harus berjalan seiring dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Menurut Qodari, Presiden meminta agar kesehatan industri perbankan tetap menjadi prioritas.

 

“Bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

 

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut kekuatan ekonomi Himbara sangat besar. Berdasarkan kapitalisasi pasar, nilai gabungan bank-bank Himbara mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara sekitar 10 persen dari total nilai perusahaan di pasar modal Indonesia.

 

“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat,” ujar Rosan.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.