• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Tokoh Adat dan Warga Papua Mendukung Pemberantasan KST

Tokoh Adat dan Warga Papua Mendukung Pemberantasan KST

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 28 March 2023

Tokoh Adat dan Warga Papua Mendukung Pemberantasan KST

Oleh : Charles Tabuni

Tokoh adat Papua mendukung pemberantasan KST (Kelompok Separatis dan Teroris). Begitu pula dengan warga di Bumi Cendrawasih. Mereka sepakat menolak KST dan mendukung pembasmiannya, karena kelompok separatis tersebut terlalu berbahaya dan berkali-kali melakukan penyerangan terhadap masyarakat Papua. KST harus diberantas agar Papua selalu aman.

Papua dikenal sebagai tempat eksotis untuk berlibur dan produsen sagu serta hasil alam lainnya. Namun sayang Papua juga dikenal sebagai tempat KST, padahal kelompok pemberontak itu hanya segelintir warga yang menuntut kemerdekaan. KST menjelekkan nama Papua, baik di level nasional maupun internasional, sehingga harus diberantas.

Seluruh masyarakat Papua menolak KST mentah-mentah karena mereka sudah melewati batas kemanusiaan, dengan mengadakan perampokan dan penyerangan.

Korban dari rakyat sipil Papua tak hanya korban luka-luka. Namun juga ada yang jadi korban jiwa. Para tokoh masyarakat juga anti KST karena kelompok tersebut salah besar dan jadi penghianat negara.

Segenap rakyat di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, berdeklarasi untuk menolak KST. Mereka mendukung penuh pemberantasan KST yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri. KST sudah keterlaluan dengan melakukan penyerangan dengan senjata api dan senjata tajam.

Warga Tembagapura menolak keras adanya kelompok-kelompok yang akan masuk, kemudian membuat keonaran karena mereka sangat menganggu ketenangan warga, khususnya di Tembagapura.
KST sudah berulang kali membuat keonaran, bahkan penyerangan dengan senjata tajam. Menurut data dari Polda Papua, ada lebih dari 90 korban jiwa karena serangan KST pada tahun 2022 lalu. Jumlah korban jangan sampai bertambah lagi. Terbaru, KST menyerang aparat keamanan yang sedang menjaga ibadah Sholat Tarawih dan mengakibatkan 2 personel TNI/Polri gugur. Oleh karena itu masyarakat menolak keras KST agar mereka tidak mengacau dan membuat warga Papua terluka.
Sementara itu, tokoh adat Jos Magay memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran personel gabungan keamanan TNI/Polri dalam menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat. Jos Magay juga secara tegas menolak aksi tindak kekerasan yang kerap dilakukan KKB di Tembagapura.
Dalam artian, tokoh adat dan masyarakat Papua sama-sama anti KST. Mereka menolak kedatangan kelompok separatis tersebut di daerahnya. KST sangat merugikan karena jika mereka datang, akan mengancam masyarakat lalu melakukan perampokan. Jika permintaannya tidak dituruti akan ada tindakan kekerasan dan merugikan warga, karena merasa terteror.
Salah besar jika KST mengklaim bahwa gerakan separatisnya didukung oleh masyarakat Papua. Kenyataannya mereka hanya mengincar kekuasaan di Papua, tetapi tidak mempedulikan rakyatnya. Buktinya adalah korban luka-luka dan korban jiwa dari rakyat di Bumi Cendrawasih makin bertambah.
Sementara itu, tokoh masyarakat Papua lainnya Yanto Eluay menyatakan bahwa NKRI harga mati, Papua sudah berintegrasi dengan Indonesia sejak penentuan pendapat rakyat tahun 1969. Tidak ada tempat bagi KST dan OPM baik di Papua maupun di Indonesia.
Yanto dan tokoh-tokoh masyarakat Papua lain seperti Herman Yoku, Sem Kogoya, dan Max Ohee bersatu dan menyatakan penolakannya terhadap KST dan OPM. Mereka juga menolak jika ada yang berpendapat bahwa tanggal 1 Juli adalah hari kelahiran OPM, dan tidak ada satupun warga Papua yang ikut merayakannya. Mereka menolak KST karena paham bahwa kelompok separatis tersebut memecah perdamaian di Papua.
Yanto menambahkan, masyarakat harus bersatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari serangan KST. Jangan ada yang terpengaruh akan propaganda dan hoaks yang sengaja dibuat oleh anggota KST. Menurutnya, masih ada masyarakat yang terlalu mudah percaya akan hoaks, terutama di sosial media, sehingga mereka harus diperingatkan.
KST memang menggunakan sosial media untuk mempengaruhi masyarakat dan memanas-manasi mereka agar ikut membelot. Mereka membuat akun-akun khusus dan menyebarkan hoaks seperti sweeping dan pemberantasan ras Melanesia. Padahal tidak ada program seperti itu. Masyarakat diminta untuk tenang dan tidak terpicu oleh hoaks, yang akan mengacaukan keadaan.
Jika ada warga Papua yang menemukan hoaks yang ternyata dibuat oleh KST, maka laporkan langsung ke polisi siber. Nanti akan ditelusuri IP-adressnya sehingga akan diketahui posisi mereka di mana. Dengan cara itu maka penangkapan KST akan lebih mudah dilakukan, karena pelacakan dilangsungkan dengan bantuan teknologi canggih.
Masyarakat di Bumi Cendrawasih menghormati tokoh adat dan tokoh masyarakat dan mereka mengikuti instruksi agar tidak terpicu oleh isu yang sengaja diembuskan oleh KST. Jika tokoh masyarakat menolak KST maka warga Papua akan mengikutinya. Mereka paham bahwa KST dan OPM salah besar, karena ingin membelot dan mengajak masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk turut serta.
Para tokoh masyarakat di Papua dengan kompak menolak keberadaan KST. Kelompok pemberontak tersebut sangat merugikan karena berkali-kali melakukan penyerangan ke warga sipil, dan sampai menimbulkan korban jiwa. Masyarakat Papua juga menolak keberadaan KST karena mereka hanya bisa mengacaukan keadaan dan merugikan banyak orang, baik secara moral maupun material.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

September 1, 2026

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

September 1, 2026

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Jakarta – Pembahasan RUU Perampasan Aset…

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG Oleh: Rivka Mayangsar Program Makan Bergizi Gratis…

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan operasional…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.