• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»TNI Perkuat Ketahanan Pangan sebagai Pilar Pembangunan Papua

TNI Perkuat Ketahanan Pangan sebagai Pilar Pembangunan Papua

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 2 June 2026

TNI Perkuat Ketahanan Pangan sebagai Pilar Pembangunan Papua

FAKFAK – Penguatan ketahanan pangan di Papua terus menjadi perhatian penting pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut, TNI mengambil peran strategis melalui berbagai program teritorial yang menyentuh langsung kebutuhan warga di daerah penugasan.

Komitmen itu kembali ditegaskan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan kunjungan kerja ke Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP) 808/Mbaham Matta. Dalam kunjungan tersebut, Menhan meninjau kesiapan operasional satuan, kondisi personel, hingga pelaksanaan program pembinaan masyarakat yang dijalankan prajurit di Papua Barat.

Di tengah tantangan geografis dan akses wilayah yang cukup kompleks, program ketahanan pangan dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Melalui sektor pertanian dan peternakan, TNI hadir tidak hanya menjaga stabilitas wilayah, tetapi juga membantu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

 

Menurut Sjafrie Sjamsoeddin, keterlibatan TNI dalam penguatan ketahanan pangan merupakan bagian penting dari pembangunan Papua yang berkelanjutan dan inklusif.

“TNI harus menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan pembangunan Papua melalui program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin.

 

Program yang dijalankan prajurit Yon TP 808/Mbaham Matta selama ini mencakup pengembangan pertanian, peternakan, hingga pembinaan masyarakat di berbagai sektor sosial. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat dinilai membantu memperkuat stabilitas sosial sekaligus meningkatkan produktivitas warga.

 

Selain fokus pada ketahanan pangan, satuan tersebut juga aktif melaksanakan pengobatan gratis dan pembinaan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Pendekatan humanis yang dilakukan prajurit dinilai mampu mempererat hubungan dengan masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan wilayah.

 

Menhan menilai keberhasilan program teritorial di Papua tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kesiapan prajurit tetap menjadi perhatian utama agar seluruh program dapat berjalan optimal.

 

“Prajurit harus profesional, disiplin, dan mampu menjadi bagian dari solusi pembangunan di Papua,” tegas Sjafrie Sjamsoeddin.

 

Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur seperti listrik dan jaringan telekomunikasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di wilayah strategis Papua Barat.

 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan mempercepat distribusi hasil pertanian masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah yang selama ini menjadi tantangan di Papua.

 

“Ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur harus berjalan bersama agar Papua semakin maju dan mandiri,” tambah Sjafrie Sjamsoeddin.

 

Penguatan peran TNI melalui pendekatan pembangunan dan ketahanan pangan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata di Papua. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Papua diharapkan mampu berkembang menjadi wilayah yang semakin produktif, stabil, dan sejahtera. (*)

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

September 22, 2026

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

September 21, 2026

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan *) Oleh : Dewi Astuti Jakarta…

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi JAKARTA — Pemerintah memperluas penyiapan…

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.