• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»TNI Perkuat Ketahanan Pangan sebagai Pilar Pembangunan Papua

TNI Perkuat Ketahanan Pangan sebagai Pilar Pembangunan Papua

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 2 June 2026

TNI Perkuat Ketahanan Pangan sebagai Pilar Pembangunan Papua

FAKFAK – Penguatan ketahanan pangan di Papua terus menjadi perhatian penting pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut, TNI mengambil peran strategis melalui berbagai program teritorial yang menyentuh langsung kebutuhan warga di daerah penugasan.

Komitmen itu kembali ditegaskan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan kunjungan kerja ke Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP) 808/Mbaham Matta. Dalam kunjungan tersebut, Menhan meninjau kesiapan operasional satuan, kondisi personel, hingga pelaksanaan program pembinaan masyarakat yang dijalankan prajurit di Papua Barat.

Di tengah tantangan geografis dan akses wilayah yang cukup kompleks, program ketahanan pangan dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Melalui sektor pertanian dan peternakan, TNI hadir tidak hanya menjaga stabilitas wilayah, tetapi juga membantu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

 

Menurut Sjafrie Sjamsoeddin, keterlibatan TNI dalam penguatan ketahanan pangan merupakan bagian penting dari pembangunan Papua yang berkelanjutan dan inklusif.

“TNI harus menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan pembangunan Papua melalui program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin.

 

Program yang dijalankan prajurit Yon TP 808/Mbaham Matta selama ini mencakup pengembangan pertanian, peternakan, hingga pembinaan masyarakat di berbagai sektor sosial. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat dinilai membantu memperkuat stabilitas sosial sekaligus meningkatkan produktivitas warga.

 

Selain fokus pada ketahanan pangan, satuan tersebut juga aktif melaksanakan pengobatan gratis dan pembinaan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Pendekatan humanis yang dilakukan prajurit dinilai mampu mempererat hubungan dengan masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan wilayah.

 

Menhan menilai keberhasilan program teritorial di Papua tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kesiapan prajurit tetap menjadi perhatian utama agar seluruh program dapat berjalan optimal.

 

“Prajurit harus profesional, disiplin, dan mampu menjadi bagian dari solusi pembangunan di Papua,” tegas Sjafrie Sjamsoeddin.

 

Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur seperti listrik dan jaringan telekomunikasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di wilayah strategis Papua Barat.

 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan mempercepat distribusi hasil pertanian masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah yang selama ini menjadi tantangan di Papua.

 

“Ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur harus berjalan bersama agar Papua semakin maju dan mandiri,” tambah Sjafrie Sjamsoeddin.

 

Penguatan peran TNI melalui pendekatan pembangunan dan ketahanan pangan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata di Papua. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Papua diharapkan mampu berkembang menjadi wilayah yang semakin produktif, stabil, dan sejahtera. (*)

Narasi Pesimistis Kabinet Bayangan Diminta Tidak Ganggu Stabilitas

August 5, 2026

Publik Diajak Jaga Persatuan dan Hindari Polemik Kabinet Bayangan Indonesia

August 5, 2026

Narasi Pesimistis Kabinet Bayangan Diminta Tidak Ganggu Stabilitas

By Kata IndonesiaAugust 5, 20260

Narasi Pesimistis Kabinet Bayangan Diminta Tidak Ganggu Stabilitas JAKARTA — Munculnya kabinet bayangan (shadow cabinet)…

Publik Diajak Jaga Persatuan dan Hindari Polemik Kabinet Bayangan Indonesia

By Kata IndonesiaAugust 5, 20260

Publik Diajak Jaga Persatuan dan Hindari Polemik Kabinet Bayangan Indonesia Jakarta – Semangat menjaga persatuan…

Memperkuat Ekosistem Media Digital Nasional agar Hoaks AI Tak Menguasai Ruang Publik

By Kata IndonesiaAugust 5, 20260

Memperkuat Ekosistem Media Digital Nasional agar Hoaks AI Tak Menguasai Ruang Publik Oleh : Gavin…

Tata Kelola Digital Makin Tegas Melawan Hoaks, Deepfake, dan Halusinasi AI 

By Kata IndonesiaAugust 4, 20260

Tata Kelola Digital Makin Tegas Melawan Hoaks, Deepfake, dan Halusinasi AI Oleh: Dhita Karuniawati Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah membuka peluang besar bagi transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga industri kreatif. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru berupa maraknya penyebaran hoaks, konten deepfake, serta fenomena halusinasi AI yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Indonesia memperkuat tata kelola digital agar pemanfaatan AI tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan keamanan, etika, dan kepercayaan publik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mempercepat penyusunan kerangka regulasi AI sebagai fondasi bagi pengembangan teknologi yang bertanggung jawab. Langkah ini dinilai penting mengingat pemanfaatan AI berkembang jauh lebih cepat dibandingkan regulasi yang mengaturnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengatakan bahwa Peraturan Presiden tentang AI akan menjadi langkah awal dalam penerapan tata kelola AI sebelum pemerintah menyusun Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Pemerintah saat ini telah menuntaskan penyusunan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI beserta Etika AI. Dokumen tersebut telah melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga, sehingga kini tinggal menunggu penetapan oleh Presiden. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.