Tekanan Energi Dunia Naik, Pemerintah Pastikan BBM Tetap Terkendali

Tekanan Energi Dunia Naik, Pemerintah Pastikan BBM Tetap Terkendali

Jakarta – Pemerintah memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan energi global yang dipicu oleh dinamika geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengungkapkan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, dikarenakan kondisi pasokan energi domestik yang masih relatif terjaga.

 

“Stok kami di atas standar minimum, baik itu solar, bensin, maupun LPG. Insyaallah aman. Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” ungkap Bahlil.

 

Ia menambahkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan kerja sama energi jangka panjang dengan Rusia untuk menambah pasokan nasional, dalam rangka mengantisipasi tekanan terhadap ketersediaan minyak dan gas di pasar global akibat konflik di Timur Tengah.

 

“Tambahan sumber pasokan penting untuk menjaga stabilitas distribusi energi domestik. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara,” ujar Bahlil.

 

Di sisi lain, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas menjelaskan pihaknya akan mengintensifkan pengawasan untuk mengidentifikasi potensi penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran serta mengevaluasi data penjualan di SPBU.

 

“Kami akan mencermati rekaman CCTV yang mengindikasikan adanya mobil yang membeli keluar masuk SPBU secara berulang, mengganti plat nomor dan menggunakan plat nomor polisi yang berbeda,” ungkap Wahyudi.

 

Sebelumnya, Wahyudi telah meminta kepada seluruh pengelola SPBU untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat guna dan tepat sasaran, mengingat subsidi merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

 

“Prioritas pemanfaatan BBM subsidi adalah untuk rakyat. Kami membutuhkan dukungan berbagai pihak, salah satunya pengelola SPBU, untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat, agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran,” ucapnya.

 

Di tengah tekanan energi dunia yang terus meningkat, langkah penguatan pasokan, pengendalian harga, serta peningkatan pengawasan distribusi menjadi kunci bagi pemerintah untuk memastikan BBM tetap terkendali, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa mengganggu daya beli maupun ketahanan ekonomi nasional.

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

By 0

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II  Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun. Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Isu Reformasi Jilid II yang berkembang di berbagai daerah perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Kritik dan aspirasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, perubahan yang diharapkan masyarakat tidak akan tercapai apabila penyampaian aspirasi justru menciptakan ketidakstabilan yang berdampak pada masyarakat sendiri. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara, tetapi juga memerlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan. …

All Rights Reserved © 2025