Scaling Up Koperasi Merah Putih, Target 80 Ribu Unit Perkuat Ekonomi Nasional

Scaling Up Koperasi Merah Putih, Target 80 Ribu Unit Perkuat Ekonomi Nasional

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Inisiatif ini diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus memperluas akses terhadap lapangan kerja produktif.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa revitalisasi koperasi menjadi agenda penting pemerintah untuk mengejar ketertinggalan sektor ini dibandingkan badan usaha lainnya.

Ia menyoroti bahwa selama puluhan tahun koperasi belum mendapatkan ruang optimal dalam ekosistem ekonomi nasional, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih progresif dan terukur.

“Koperasi kita selama 30 tahun kalah jauh dibandingkan BUMN maupun swasta. Ini bukan karena koperasi tidak mampu, tetapi karena kurangnya keberpihakan kebijakan. Sekarang saatnya negara hadir memperkuat koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat,” ujar Ferry.

Ia juga menambahkan bahwa pengembangan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas tata kelola dan digitalisasi.

“Kami tidak ingin hanya membentuk koperasi, tetapi memastikan koperasi ini sehat, produktif, dan mampu bersaing. Digitalisasi dan integrasi dengan rantai pasok nasional menjadi kunci keberhasilan ke depan,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung guna memastikan koperasi desa dapat berjalan optimal. Ribuan fasilitas penunjang telah dirampungkan dan siap digunakan sebagai basis operasional Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.

“Kami memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak berjalan sendiri. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas, pendampingan, hingga skema pembiayaan agar koperasi ini benar-benar bisa berkembang dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Farida.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kekuatan utama program ini.

“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi fondasi utama. Dengan dukungan yang terintegrasi, koperasi desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat lokal,” katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini juga memiliki dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Kementerian Sosial memprioritaskan penerima bantuan sosial untuk dapat terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi koperasi.

“Kami ingin penerima bansos tidak selamanya bergantung pada bantuan. Melalui Koperasi Merah Putih, mereka didorong untuk bekerja, berusaha, dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi produktif,” pungkas Gus Ipul. ***

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

By 0

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II  Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun. Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Isu Reformasi Jilid II yang berkembang di berbagai daerah perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Kritik dan aspirasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, perubahan yang diharapkan masyarakat tidak akan tercapai apabila penyampaian aspirasi justru menciptakan ketidakstabilan yang berdampak pada masyarakat sendiri. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara, tetapi juga memerlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan. …

All Rights Reserved © 2025