• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Politikus Ini Ungkap Soal Etika Dalam Bermedia Sosial

Politikus Ini Ungkap Soal Etika Dalam Bermedia Sosial

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 13 March 2023

Politikus Ini Ungkap Soal Etika Dalam Bermedia Sosial

Hari senin, 13 Maret 2023 pada pukul 08.30 – 13.00 WIB Bakti KOMINFO mengadakan webinar nasional dengan tema “Sadar Etika Digital”. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sasaran dan target peserta dari seminar ini yaitu para milenial, guru, dan juga orang tua agar urgensi dari adanya etika digital dapat tersebar secara merata. Seminar ini dipandu oleh Ayu Nurrahmawati selaku moderator dan diisi oleh empat narasumber luar biasa dengan tema yang sama.

Materi pertama disampaikan oleh Bapak Drs. H. Mukhlis Basri selaku anggota komisi 1 DPR RI. Beliau memaparkan materi tentang tantangan dan konsekuensi dari adanya pergerakan teknologi yang masif khusunya dalam ranah digital. Beliau mengingatkan bahwa dibalik adanya teknologi digital yang semakin canggih yang dapat memudahkan dalam berinteraksi jarak jauh, berkomunikasi dan mendapat serta menerima informasi, namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa semakin mudah bertransaksi digital, maka semakin besar tanggung jawab dan etika yang harus dijalankan.

Materi kedua disampaikan oleh Ibu DR Devie Rahmawati selaku pegiat literasi digital. Di dalam pemaparan materinnya, beliau menyinggung soal banyaknya kasus penyalahgunaan media digital seperti dalam media sosial yang menyebabkan negara kita menjadi negara dengan orang-orang yang dikenal paling tidak sopan se-Asia Tenggara saat berkomunikasi di internet. Beliau memaparkan bahwa saat ini masyarakat Indonesia cenderung bersosial media dengan cara yang tidak sehat. Hal itu dapat dibuktikan dengan maraknya kasus berita hoax, ujaran kebencian, pornografi, kebocoran data pribadi, dan penipuan online yang tersebar. Oleh karenanya, beliau memberikan strategi jitu yaitu “penerapan etika digital berbasih Pancasila” dengan harapan dapat menanggulangi dan meminimalisir dampak negatif dari pemakaian media digital yang tidak benar.

Materi terakhir disampaikan oleh Bapak Budisantoso Budiman selaku editor di LKBN ANTARA kota Lampung. Dalam pemaparan materinya, beliau menjelaskan secara lebih rinci dengan apa yang dimaksud dengan media digital, media online dan etika digital. Selain itu, beliau menekankan kepada seluruh masyarakat agar lebih bijak dan berhati-hati dalam bersosial media.

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

September 1, 2026

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

September 1, 2026

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Jakarta – Pembahasan RUU Perampasan Aset…

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG Oleh: Rivka Mayangsar Program Makan Bergizi Gratis…

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan operasional…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.