Pilkada Depok 2020, Demokrat Siap Usung Idris

Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Kota Depok mendapat perhatian khusus dari Ketua Majlis Pertimbangan Partai (MPC) Partai Demokrat Kota Depok, Rudi Kadarisman yang menilai sosok Mohammad Idris masih sangat layak memimpin Kota Depok pada periode 2021-2026.

“Ya kalau soal mengusung, kali ini memang masih Idris yang berpeluang besar untuk jadi Wali Kota Depok. Dan Demokrat masih akan mengusung Pak Idris,” ujar Rudi Kadarisman.

Menurutnya, peluangnya Mohammad Idris untuk memimpin masih sangat besar. Untuk itu pihak Partai Demokrat tidak akan tanggung-tanggung dalam memberikan dukungan.

“Pak Idris juga mengerti kalau dukungan dari Partai Demokrat itu tidak pernah tanggung-tanggung. Kalau kita memiliki pandangan yang sama maka kami siap untuk berjuang bersama,” tambah Rudi.

Meski keyakinan pihak Partai Demokrat begitu kuat jika Mohammad Idris akan memenangkan Pilkada, namun dirinya akan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

“Kami yakin Pak Idris bakal menang, tapi kita mesti mengantisipasi juga hal-hal yang tak diinginkan itu,” jelas Rudi yang juga menjadi pengurus di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Ditambahkannya bahwa Partai Demokrat di tingkat pusat masih mengkaji masukan dari DPC dan DPD. Dan akan mempertimbangkan kalau perlu akan melakukan lobi-lobi dan komunikasi secara intens.

“Politik itu lobi dan kompromi, bahkan PKS telah melakukan kunjungan ke Partai Demokrat. Partai Demokrat tahu kalau Pak Idris sangat mengerti ini, dimana hubungan baik dan emosional merupakan hal yang sangat penting,” tutur Rudi Kadarisman yang juga menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai MPC Kota Depok.

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG

By 0

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG Oleh: Bagas Nurahman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan melalui penguatan tata kelola untuk memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian adalah pemenuhan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penyediaan pangan yang tidak hanya memperhatikan kandungan gizi dan keamanan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan kehalalan. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Percepatan sertifikasi halal bagi program MBG dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, jaminan kehalalan menjadi bagian penting dalam membangun penyelenggaraan MBG yang semakin tertib, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan sertifikasi halal bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi langkah strategis karena unit tersebut berada di garis depan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Sertifikasi memberikan kepastian terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, serta tata kelola produksi makanan. Karena itu, percepatan pemenuhan sertifikasi halal di tingkat SPPG dapat menjadi bagian dari standardisasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks tata kelola program, sertifikasi halal menunjukkan bahwa kualitas MBG dibangun melalui standar yang saling melengkapi. Pangan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan keamanan, kelayakan, mutu, serta ketentuan kehalalan. Pendekatan tersebut membuat perbaikan tata kelola MBG tidak semata berorientasi pada jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga pada kualitas pangan yang diterima oleh setiap penerima manfaat. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan konsep pangan dalam Islam mencakup prinsip halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan bahan serta proses produksi yang sesuai ketentuan, sedangkan thayyib mencakup kelayakan, mutu, dan keamanan pangan. Penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten menjadi landasan penting untuk membangun penyediaan makanan yang berkualitas dalam program MBG. Prinsip halal dan thayyib juga dapat diterapkan sebagai standar yang menyeluruh dalam rantai penyelenggaraan MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, setiap tahapan perlu dikelola dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi menjadi bagian dari proses memastikan tata kelola pangan berjalan secara konsisten dari hulu hingga ke penerima manfaat.…

All Rights Reserved © 2025