Presiden Prabowo Bawa Misi Perdamaian dan Ekonomi ke KTT ASEAN dan APEC 2026
Oleh Ronald Pasaribu
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan diplomasi Indonesia melalui dua forum penting di Asia. Setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, Prabowo dijadwalkan menuju Shenzhen, Tiongkok, untuk mengikuti KTT ke-33 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 18–19 November 2026. Rangkaian agenda ini menjadi kesempatan untuk memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperjuangkan kepentingan perdagangan dan investasi nasional.
Dalam pertemuan ASEAN-Tiongkok, Presiden Prabowo menyoroti konflik Laut China Selatan dan menegaskan bahwa penyelesaian damai harus menjadi landasan utama. Ia memandang negosiasi kode etik atau Code of Conduct perlu menghasilkan kesepakatan yang efektif, substantif, serta sesuai hukum internasional. Stabilitas kawasan, dalam pandangan tersebut, hanya dapat dijaga melalui dialog, penghormatan terhadap aturan, dan komitmen yang dijalankan secara konsisten.
Presiden Prabowo menilai kemajuan penyelesaian konflik membutuhkan kemauan politik berkelanjutan. Persatuan dan sentralitas ASEAN harus tetap menjadi dasar kerja sama serta sikap saling menghormati. Ia juga mendukung komitmen Tiongkok untuk meneruskan proses penyelesaian sengketa karena langkah itu dinilai dapat membangun kepercayaan antarnegara dan menciptakan masa depan kawasan yang lebih kondusif.
Presiden Prabowo turut menggarisbawahi hubungan historis masyarakat Asia Tenggara dan Tiongkok yang terjalin selama berabad-abad melalui perdagangan, budaya, bahasa, dan pertukaran antarmasyarakat. Kedekatan tersebut perlu diterjemahkan menjadi kemitraan yang lebih kuat. Dalam bidang ekonomi, Presiden Prabowo mendorong peningkatan konektivitas agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan usaha kecil, industri, serta rantai nilai regional, bukan hanya pelaku usaha besar.
Presiden Prabowo mengapresiasi capaian Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk melanjutkan upaya serupa. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus beriringan dengan peningkatan kesejahteraan. Kemitraan yang saling menguatkan diharapkan memperluas manfaat pembangunan, memperkokoh persatuan, dan menjadi fondasi perdamaian serta kemakmuran kawasan.
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa selama lebih dari tiga dekade ASEAN dan Tiongkok telah menghadapi krisis global, pandemi, hingga gejolak geopolitik. Kolaborasi membuat kedua pihak mampu menjaga kohesi dan memperkuat ketahanan. Hubungan tersebut kini berkembang menjadi kemitraan strategis komprehensif yang berakar pada sejarah, tetapi tetap terbuka dalam membahas kepentingan dan kekhawatiran bersama. Karena Tiongkok memiliki posisi penting dalam pembangunan ASEAN, Prabowo mendorong peningkatan dialog serta integrasi ekonomi, sosial, dan budaya.
Rangkaian diplomasi Presiden Prabowo Subianto selanjutnya berlanjut ke Shenzhen, Tiongkok, untuk menghadiri KTT ke-33 APEC. Dalam agenda tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso dijadwalkan mendampingi Presiden sekaligus memastikan berbagai isu perdagangan yang telah dibahas dalam Pertemuan ke-37 Menteri Perdagangan APEC pada 3 November 2026 dapat ditindaklanjuti. Melalui partisipasi dalam forum ini, Indonesia berupaya memperluas akses pasar internasional, membuka peluang ekspor yang lebih besar, serta meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik. Budi menyampaikan bahwa APEC akan membahas penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, dan konektivitas demi kemakmuran kawasan. Partisipasi Indonesia diharapkan menghasilkan manfaat nyata bagi seluruh anggota, termasuk terbukanya pasar bagi produk nasional.
KTT APEC 2026 mengusung tema Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together, dengan tiga prioritas, yakni keterbukaan, inovasi, dan kerja sama. Forum yang beranggotakan 21 ekonomi itu mewakili sekitar 61 persen produk domestik bruto dunia. Meski komitmennya bersifat sukarela dan tidak mengikat, APEC tetap berpengaruh terhadap arah kebijakan perdagangan internasional. Indonesia berkepentingan mendorong sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, dan memberi ruang bagi negara berkembang.
Kepentingan tersebut tercermin dari nilai perdagangan Indonesia dengan anggota APEC pada 2025 yang mencapai USD397,41 miliar. Angka itu terdiri atas ekspor USD201,92 miliar dan impor USD195,49 miliar. Besarnya nilai perdagangan menunjukkan posisi strategis kawasan Asia-Pasifik sebagai mitra dagang sekaligus peluang untuk memperluas investasi, konektivitas, dan pasar produk nasional. Tantangannya adalah mengubah peluang tersebut menjadi peningkatan kapasitas industri, nilai tambah, dan kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan, perluasan program pemenuhan gizi, peningkatan aktivitas ekonomi, pemeliharaan daya beli, serta penciptaan lapangan kerja. Berbagai agenda pembangunan nasional tersebut diselaraskan dengan diplomasi ekonomi untuk membuka peluang yang lebih luas bagi dunia usaha, industri, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, sekaligus memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan daya saing produk unggulan Indonesia di pasar global.
Rangkaian kunjungan Presiden Prabowo dari Manila menuju Shenzhen mencerminkan kesinambungan diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian kawasan sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi internasional. Melalui KTT ASEAN dan APEC, Indonesia mendorong penyelesaian konflik secara damai berdasarkan hukum internasional serta memperluas peluang perdagangan dan investasi. Dengan diplomasi yang terarah, kemitraan yang saling menguntungkan, dan dukungan kebijakan yang berorientasi pada produktivitas, kerja sama regional diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah bersama dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat terus berupaya mengoptimalkan hasil diplomasi internasional untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
)* pengamat hubungan internasional





