Pemerintah Targetkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Fondasi Ekonomi Desa Diperkuat

Pemerintah Targetkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Fondasi Ekonomi Desa Diperkuat

Jakarta – Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang ditargetkan mencapai lebih dari 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

 

Dalam keterangannya, Ferry menyampaikan bahwa saat ini program Kopdes/Kel Merah Putih telah memasuki fase operasionalisasi setelah sebelumnya melalui tahap pembentukan kelembagaan.

 

Ia menyebutkan bahwa ribuan unit koperasi telah rampung dibangun dan siap menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.

 

“Saat ini pembangunan yang sudah selesai 100% sudah 5.500 titik. Ini tidak lepas juga dari dukungan dari teman-teman dari daerah, provinsi, kabupaten, kota yang ada,” papar Ferry.

 

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pengembangan UMKM agar mampu mengisi rantai pasok koperasi tersebut.

 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan koperasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

“Jangan takut produknya tidak laku, karena kami akan prioritaskan produk-produk UMKM lokal yang akan mengisi rak-rak di Kopdes/Kel Merah Putih. Tapi ini perlu didorong bersama-sama, karena memang harapannya adalah produk-produk itu bisa diisi oleh kita sendiri,” pungkas Ferry.

 

Di sisi lain, praktisi Koperasi Indonesia, R. Nugroho M., turut memberikan apresiasi terhadap program tersebut. Ia menilai bahwa penguatan koperasi merupakan langkah tepat dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput.

 

“Program ini patut diapresiasi karena menempatkan koperasi sebagai wadah rakyat untuk menjadi pemilik sekaligus pelaku ekonomi di lingkungannya sendiri.” Ujar nugroho.

 

Ia menambahkan bahwa keberadaan koperasi yang didukung berbagai fasilitas akan memberikan dampak luas bagi masyarakat desa, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat usaha lokal.

 

“Melalui berbagai fasilitas, koperasi akan lebih mudah mengembangkan unit usaha, memperluas pelayanan kepada anggota, serta membuka lapangan kerja baru di desa”. Ujarnya

 

Menurutnya, kekuatan utama koperasi terletak pada rasa kepemilikan dan kepercayaan dari anggotanya. Hal tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

 

“koperasi yang kuat bukan lahir dari ketergantungan, tetapi dari kepercayaan dan kepemilikan. Di situlah ekonomi kerakyatan menemukan bentuknya yang sesungguhnya” tutupnya

 

Dengan target lebih dari 80 ribu koperasi, Program Koperasi Merah Putih ini diharapkan mampu menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi desa dengan memperkuat distribusi, produksi, dan konsumsi secara terintegrasi.

 

[w.R]

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

By 0

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II  Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun. Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Isu Reformasi Jilid II yang berkembang di berbagai daerah perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Kritik dan aspirasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, perubahan yang diharapkan masyarakat tidak akan tercapai apabila penyampaian aspirasi justru menciptakan ketidakstabilan yang berdampak pada masyarakat sendiri. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara, tetapi juga memerlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan. …

All Rights Reserved © 2025