Pembangunan IKN Menyerap Tenaga Kerja

Pembangunan IKN Menyerap Tenaga Kerja

Oleh : Janu Farid Kesar

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diyakini mampu menyerap banyak jumlah tenaga kerja di dalamnya. Karena dukungan dari seluruh masyarakat memang sangatlah dibutuhkan demi kelancaran dan kesuksesan konstruksi IKN untuk menyongsong Indonesia maju.

Kegiatan konstruksi IKN untuk saat ini memang tengah terus berjalan.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi menyatakan bahwa memang saat ini sudah dimulai berbagai macam kegiatan konstruksi antara lain, sudah dilakukan pembukaan jalan-jalan menuju ke akses hingga pada pembangunan jalan untuk keperluan logistik.

Keduanya memang sangat perlu sebagai langkah awal jika hendak melakukan proyek sebesar pembangunan IKN untuk bisa mempermudah bagaimana akses menuju ke lokasi, termasuk juga bagaimana akses kendaraan-kendaraan muatan berat bisa berlalu-lalang ke sana untuk keperluan pasokan logistik juga.

Bukan hanya itu, saat ini sedang dilakukan konstruksi untuk membangun rumah hunian bagi para pekerja. Tentunya penggarapan IKN sama sekali tidak bisa dilepaskan dari peran para pekerja tersebut, sehingga otomatis mereka juga memerlukan hunian yang layak karena mereka tidak mungkin setiap hari pulang-pergi ke rumahnya, karena ini akan sangat menghambat progress pembangunan IKN nantinya. Dengan kenyamanan rumah hunian yang dimiliki oleh para pekerja, secara otomatis juga akan meningkatkan semangat kerja mereka.
Masih mengenai pembangunan rumah bagi para pekerja, kapasitas yang disediakan oleh pemerintah terkait pembangunan tersebut mampu menampung hingga sebanyak 16 ribu tenaga kerja. Pembangunannya pun dijalankan dengan menggunakan sistem modular, yang mana langkahnya dilakukan agar tercipta suatu terobosan baru dari sistem dan juga metode konstruksi yang diperlukan.
Mohammed Ali juga menambahkan bahwa sampai saat ini mengenai progress dari pembangunan bendungan di Sepaku Semoi pun memang sudah terus dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dan kini sudah mencapai sekitar 70 persen pembangunanya. Dalam waktu dekat akan segera terealisasi 10 juta meter kubik kapasitas bendungan di Sepaku Semoi yang bisa difungsikan mulai tahun 2023 mendatang.
Lebih lanjut, Mohammed Ali menjelaskan bahwa estimasi atau perkiraan mengenai mulainya kegiatan konstruksiyang benar-benar secara masif dilakukan adalah setidaknya pad awal tahun 2023 mendatang, yang akan sangat membutuhkan banyak sekali para pekerja dengan estimasi sekitar 100 sampai 200 ribu tenaga kerja untuk bisa menyelesaikan dan merealisasikan percepatan pembangunan IKN.
Tidak sampai di sana, pemindahan dan juga pembangunan IKN Nusantara ini rencananya secara garis besar setidaknya akan terus berlangsung hingga lima tahapan, tahap pertama sudah mulai dieksekusi sejak tahun 2022 ini hingga tahun 2024 mendatang.
Kemudian pada tahap keduanya akan langsung segera dilanjutkan pada tahun 2025 hingga tahun 2029, untuk tahap ketiganya akan digarap pada tahun 2030 hingga 2034, kemudian untuk tahap keempat pada tahun 2035 sampai 2039 dengan tahapan kelimanya adalah pada tahun 2040 sampai tahun 2045, yang mana menjadi hari perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia terhitung sejak tahun 1945 silam.
Terkait dengan tahapan pembangunan pertama pada IKN yang difokuskan oleh pemerintah sendiri adalah akan terus menggencarkan pada area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang di dalamnya akan dikonstruksi Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, termasuk kompleks kementerian yang seluruhnya ditargetkan akan rampung setidaknya pada tahun 2024 mendatang.
Mohammed Ali menuturkan bahwa setidaknya kebutuhan investasi yang diperlukan hingga tahun 2024 sebesar Rp 466 triliun hingga Rp 486 triliun. Angka tersebut ternyata tidak seluruhnya berasal dari APBN, pasalnya jika dirinci angka investasi pemerintah yang berasal dari APBN sebesar Rp 88,54 triliun hingga Rp 92,34 triliun atau sekitar 19 persen dari total dana yang dibutuhkan.
Sedangkan sisa dana keperluan untuk pembangunan IKN, dibantu oleh investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang nilainya mencapai Rp 377,46 triliun hingga Rp 393,66 triliun atau mencapai 81 persen dari total dana. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKN memang membutuhkan banyak dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Proyek sebesar itu tidak mungkin ditanggung seluruhnya oleh pemerintah dengan memanfaatkan dana APBN, karena pastinya APBN juga akan alokasikan kepada keperluan negara yang lainnya demi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Mohammed Ali berharap ke depannya akan ada berbagai macam investasi yang datang, bahkan dengan sistem creative funding, financing juga akan diberikan fasilitas-fasilitas khusus lainnya, termasuk insentif dan pajak khusus untuk kemudahan IKN.
Peningkatan perekonomian dan juga pemerataan pembangunan bertujuan agar tercipta upaya minimalisasi kesenjangan sosial di masyarakat dengan merubah paradigma pembangunan menjadi Indonesiasentris. Pada proyek pembangunan IKN ini secara langsung juga akan membutuhkan penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga masyarakat lokal pun mampu sangat berkontribusi dalam perwujudan Indonesia maju.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

 

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025