Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibowo Luncurkan Gerakan #SukseskanKTTG20 Ajak Masyarakat Sukseskan Presidensi Indonesia

Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibowo Luncurkan Gerakan #SukseskanKTTG20 Ajak Masyarakat Sukseskan Presidensi Indonesia

Demi meningkatkan pemahaman publik terkait isu-isu prioritas yang akan dibahas pada pertemuan puncak pemimpin dunia, 15-16 November mendatang pada KTT G20 2022 dan mendukung terselenggaranya Presidensi G20 di Indonesia.

Direktur Eksekutif Komunikonten Institut Media Sosial dan Diplomasi Hariqo Wibawa Satria meluncurkan gerakan di media sosial dengan hastag #SukseskanKTTG20.

Gerakan ini guna mendukung dan mensosialisasikan Presidensi KTT G20.

“Mari kita sukseskan KTT G20 dengan menggunakan tagar #SukseskanKTTG20, setiap orang bisa melakukannya dengan menyertakan aspirasi serta harapannya pada kegiatan bersejarah ini” ujar Hariqo.

Hariqo mengakui perlu adanya penyampaian kepada masyarakat bahwa arti Indonesia Presidensi G20 dengan bahasa yang sederhana, yang artinya Indonesia sebagai tuan rumah konferensi negara-negara maju.

“Setiap orang, setiap keluarga pernah jadi tuan rumah, jadi frasa tuan rumah lebih membumi. Kelebihan dari Tuan Rumah selain dampak ekonomi, pariwisata juga nantinya seluruh keputusan penting dalam KTT G20 akan menyertakan nama Indonesia” jelas Hariqo.

Dengan bahasa yang sederhana, Hariqo yakin narasi G20 bisa mudah dipahami masyarakat.

Sementara itu, salah satu bidang ekonomi yang paling terdampak manfaatnya atas terselenggaranya KTT G20 di Indonesia.

Menteri keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa Forum G20 yang dilaksanakan nantinya dapat membawa harapan sekaligus navigasi ketika terjadi krisis.

“Kami percaya G20 bisa menjadi sinyal harapan yang sangat positif, khususnya ketika terjadi krisis. Kepercayaan itu berdasarkan kenyataan sejarah ketika G20 bisa mengatasi krisis keuangan global,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, bahwa sebagai tuan rumah Indonesia akan terus berupaya menularkan semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus bersama yang bermanfaat “Hal ini kami lakukan guna mencari solusi untuk mengatasi isu global dalam konteks semangat multilateral,” katanya.

Dirinya berharap berbagai elemen masyarakat terus mendukung pemerintah sebagai presidensi G20 karena akan banyak manfaat yang diraih dan berdampak kembali untuk masyarakat.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025