Papua dalam Bingkai NKRI Final dan Mengokohkan Keutuhan Bangsa

Papua dalam Bingkai NKRI Final dan Mengokohkan Keutuhan Bangsa

PAPUA – Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang statusnya telah sah dan final, baik berdasarkan hukum nasional maupun pengakuan internasional. Kepastian ini menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan wilayah sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Dengan dasar tersebut, tidak ada ruang untuk memperdebatkan kembali posisi Papua, melainkan perlu diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Integrasi Papua ke dalam NKRI sejak tahun 1969 telah memperoleh legitimasi melalui mekanisme internasional yang diakui dunia. Hal ini menegaskan bahwa Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia dalam sistem hukum global. Pemerintah Indonesia menjadikan landasan tersebut sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

 

Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih (BMP) RI, Ali Kabiay, menegaskan bahwa integrasi Papua adalah bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang harus dijaga bersama.

 

“Papua dalam NKRI adalah ketetapan yang tidak dapat diganggu gugat dan menjadi harapan besar bagi masa depan generasi Papua,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa menjaga keutuhan wilayah bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa.

 

Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen dalam memajukan Papua melalui berbagai program strategis. Pembangunan infrastruktur membuka akses antarwilayah, sementara sektor pendidikan dan kesehatan terus diperkuat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan otonomi khusus juga menjadi instrumen penting dalam memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

 

Tokoh adat Sentani sekaligus Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera, Jhon Maurits Suebu, mengingatkan masyarakat untuk menjaga stabilitas dan tidak mudah terprovokasi.

 

“Kedamaian adalah kunci utama agar pembangunan di Papua dapat berjalan optimal dan masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata,” katanya. Ia menilai bahwa konflik hanya akan merugikan masyarakat Papua dan menghambat kemajuan yang sedang berlangsung.

 

Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan masyarakat, serta komitmen pemerintah yang konsisten, Papua sebagai bagian sah dan final dari NKRI merupakan realitas yang tidak terbantahkan. Kolaborasi seluruh elemen bangsa menjadi kunci untuk memastikan Papua terus berkembang sebagai wilayah yang maju, damai, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

By 0

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II  Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun. Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Isu Reformasi Jilid II yang berkembang di berbagai daerah perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Kritik dan aspirasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, perubahan yang diharapkan masyarakat tidak akan tercapai apabila penyampaian aspirasi justru menciptakan ketidakstabilan yang berdampak pada masyarakat sendiri. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara, tetapi juga memerlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan. …

All Rights Reserved © 2025