Optimisme Masyarakat kepada Komisioner KPK Terpilih

Oleh : Muhammad Zaky (Pemerhati Politik)

Komisi III DPR mengesahkan lima calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi komisioner KPK periode 2019-2023. Lima nama tersebut adalah Firli Bahuri (Polisi) dengan 56 suara, Alexander Marwata (Komisioner KPK) dengan 53 suara, Nurul Ghufron (Akademisi) dengan 51 suara, Nawawi Pomolango (Hakim Tinggi) dengan 50 suara, dan Lili Pintauli Siregar (Advokat) dengan 44 suara.

Baca juga: Irjen Firli Bawa Angin Segar di KPK

Pemilihan calon pimpinan KPK periode 2019-2023 merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia, khususnya dalam bidang upaya pemberantasan korupsi. Tentunya pemilihan tersebut tidak asal jadi dan pastinya sudah dipersiapkan dengan sangat matang tahapan-tahapan seleksinya, termasuk para calon pimpinan KPK.

Pemilihan calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dimulai dengan pendaftaran calon pimpinan KPK yaitu pada 17 Juni – 4 Juli 2019. Selanjutnya pengumumuman pendaftar yang lolos seleksi yang diumumkan pada 11 Juli 2019. Setelah itu, pendaftar yang lolos seleksi tersebut akan diuji melalui Uji Kompetensi, Uji Psikotes dan Profile Assesment, dan Uji Publik.

Tidak sampai itu saja, para peserta yang dinyatakan lolos uji publik tersebut akan diseleksi lagi melalui seleksi wawancara. Setelah itu, diumumkanlah 10 peserta yang lolos seleksi wawancara. 10 nama peserta yang lolos diberikan kepada Presiden, dan selanjutnya diuji lagi melalui Fit and Proper Test untuk mendapatkan lima orang sebagai pimpinan (Komisioner) KPK periode 2019-2023.

Meskipun telah melalui banyak proses pengujian, masih banyak masyarakat yang meragukan para Komisioner KPK terpilih tersebut. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang tetap optimis dan percaya bahwa lima orang tersebut akan membawa angin segar dan angin perubahan ke arah yang lebih baik untuk KPK.

Keraguan yang timbul di masyarakat memang sangat wajar terjadi, tentunya karena para Komisioner terpilih KPK ini masih baru. Salah satu faktor lain yang menimbulkan keraguan tersebut adalah adanya isu pelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang beberapa waktu belakangan. Apabila dicermati, justru melalui Revisi UU KPK tersebut menunjukkan bahwa pemerintah focus dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Maka daripada itu, sebagai masyarakat marilah kita mendukung pemerintah dalam bidang upaya pemberantasan korupsi, tentunya melalui dukungan masyarakat kepada Komisioner terpilih KPK periode 2019-2023. Mereka merupakan orang-orang yang sudah teruji kelayakannya sebagai pimpinan KPK. Akan tetapi, sehebat apapun mereka, akan sulit bagi mereka untuk memberantas korupsi di negeri ini tanpa dukungan masyarakat Indonesia.

Indonesia perlu belajar dari negeri tirai bambu China dalam memerangi korupsi. Secara hukum, Indonesia dan China boleh dibilang sama karena kedua negara ini memiliki lembaga khusus untuk memberantas korupsi. Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan China memiliki Central Commission for Discipline and Inspection (Komisi Pusat Disiplin dan Inspeksi). China tentunya lebih unggul karena penegakan hokum (law enforcement) yang diterapkan sangat baik, bahkan berani mengambil keputusan untuk menghukum mati para koruptor.

Di sisi lain dari Central Commission for Discipline and Inspection yang dikenal unggul dalam memerangi korupsi di China, sebenarnya terdapat peranan penting masyarakat China itu sendiri.

Masyarakat optimis kepada pemerintah dalam upaya memerangi korupsi dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan mendidik anak bangsa untuk membenci koruptor dalam berbagai bidang khususnya Pendidikan dan media sosial. Bahkan melalui game online pun juga diterapkan, dimana apabila dalam game tersebut ada pejabat yang korup boleh dibunuh dengan senjata, disiksa, dan juga ilmu hitam.

Indonesia juga seharusnya mampu memerangi korupsi dan memberantas penyakit kronis bangsa ini. Indonesia memiliki peluang yang sama dengan China dalam pemberantasan korupsi. Komitmen dan focus pemerintah yang ditunjukkan melalui pemilihan komisioner KPK periode 2019-2023 adalah modal utama disamping mendidik generasi muda terhindar dari korupsi. Indonesia harus tetap optimis.

Optimis masyarakat kepada Komisioner terpilih KPK akan sangat membantu dalam bidang upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Tentu optimisme tersebut ditafsirkan dengan terus mengawal kinerja KPK agar tetap profesional dan berintegritas. Dengan adanya semangat tersebut, maka upaya bersama dalam memberantas korupsi dapat diwujukan.

 

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

All Rights Reserved © 2025