• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Nama-nama Dewan Pengawas KPK Wewenang Penuh Presiden

Nama-nama Dewan Pengawas KPK Wewenang Penuh Presiden

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 19 September 2019

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan presiden berwenang penuh dalam memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), tanpa melibatkan Panitia Seleksi (Pansel).

“Menunjuk badan pengawas tetap kewenangan presiden,” ungkap Yasonna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Baca juga: Jadi Ketua KPK, Ini Fakta Menarik Irjen Firli Bahuri

Namun, kata Yasonna, penunjukan Dewas KPK oleh presiden tanpa melibatkan pansel hanya akan dilakukan sekali saja. Pasalnya, waktu pergantian pimpinan KPK sudah dekat, yaitu Desember 2019.

“Hanya untuk pertama kali ini dia (Dewan Pengawas) ditunjuk sepenuhnya oleh presiden supaya cepat karena sekarang kan transisinya sebentar lagi. Supaya pada saat nanti komisioner yang baru dibentuk badan pengawasnya sudah terbentuk,” papar Yasonna.

Kata Yasonna, presiden tetap bis memilih menggunakan Pansel untuk menunjuk Dewas KPK atau tidak. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan penuh presiden.

Untuk selanjutnya, Yasonna mengatakan bahwa penunjukan Dewas KPK tetap melalui mekanisme Pansel. Lalu hasil dari pansel akan dikonsultasikan oleh presiden DPR.

Dia lantas menegaskan bahwa posisi DPR hanya sebatas konsultasi dan tidak berwenang untuk memilih Dewas KPK.

“Tidak memilih (Dewas), beda dengan komisioner KPK. Dia (DPR) tidak memilih, konsultasi, yang namanya konsultasi tetap kewenangan ada di tangan presiden. jangan salah kutip,” tegas Yasonna.

Mitigasi Krisis Iklim Dipercepat lewat Irigasi, Embung, dan Pompanisasi

July 12, 2026

CKG dan Komitmen Negara Memperluas Layanan Kesehatan Preventif

July 12, 2026

Mitigasi Krisis Iklim Dipercepat lewat Irigasi, Embung, dan Pompanisasi

By Kata IndonesiaJuly 12, 20260

Mitigasi Krisis Iklim Dipercepat lewat Irigasi, Embung, dan Pompanisasi Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah…

CKG dan Komitmen Negara Memperluas Layanan Kesehatan Preventif

By Kata IndonesiaJuly 12, 20260

CKG dan Komitmen Negara Memperluas Layanan Kesehatan Preventif Oleh : Gavin Asadit Pembangunan kesehatan nasional…

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

By Kata IndonesiaJuly 11, 20260

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko  Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik. Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak. Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat tingginya ancaman tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3 persen. Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai statistik semata, melainkan sebagai peringatan serius bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan ruang berisiko tinggi bagi penularan penyakit menular. Kepadatan hunian, sirkulasi udara yang terbatas, interaksi intensif antarpenghuni, serta mobilitas petugas menciptakan situasi yang memungkinkan penyebaran TB berlangsung lebih cepat. Jika tidak ditangani dengan pendekatan luar biasa, lapas dapat menjadi titik rawan penularan yang berdampak bukan hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas, keluarga, dan masyarakat luas ketika proses keluar-masuk penghuni berlangsung. Karena itu, keputusan menjadikan lapas sebagai salah satu sasaran utama skrining TB merupakan kebijakan yang sangat rasional. Budi mengingatkan bahwa TB tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh ditakuti secara berlebihan karena pengobatannya tersedia dan peluang sembuh sangat besar apabila kasus ditemukan lebih awal. Di sinilah skrining rutin, termasuk melalui foto rontgen dada, menjadi instrumen yang sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya berguna untuk menemukan kasus aktif, tetapi juga mencegah penularan berantai dan menurunkan angka kematian akibat TB. Pada saat yang sama, pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara menyeluruh juga membuka ruang deteksi dini terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal. Ini sangat penting karena kelompok berisiko sering kali tidak memiliki akses pemeriksaan rutin, sehingga penyakit baru diketahui ketika sudah memasuki stadium berat. Budi menekankan pentingnya menjaga indikator kesehatan dasar seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Pembangunan kesehatan tidak cukup berfokus pada pengobatan, tetapi harus diarahkan pada pencegahan, perubahan perilaku, dan pengenalan faktor risiko sejak awal. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung deteksi dini dan percepatan eliminasi TB. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di lapas tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan serius dari institusi yang mengelola lingkungan pemasyarakatan. Koordinasi mengenai sarana dan prasarana klinik lapas dan rutan menjadi langkah penting agar skrining tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berlanjut menjadi layanan diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan pencegahan yang berkesinambungan.…

CKG dan Skrining TBC Nasional Diperluas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit

By Kata IndonesiaJuly 11, 20260

CKG dan Skrining TBC Nasional Diperluas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Jakarta – Pemerintah memperluas…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.