Mitigasi Krisis Iklim Dipercepat lewat Irigasi, Embung, dan Pompanisasi

Mitigasi Krisis Iklim Dipercepat lewat Irigasi, Embung, dan Pompanisasi

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah mitigasi dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, embung, serta program pompanisasi di berbagai sentra produksi pangan nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem dan perubahan pola musim sepanjang 2026.

 

 

 

 

Pemerintah menilai penguatan infrastruktur air menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi dampak kekeringan yang berpotensi menurunkan produksi pangan. Karena itu, percepatan pembangunan embung, optimalisasi jaringan irigasi, serta distribusi pompa air terus dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan kelompok tani.

 

 

 

 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

 

 

 

 

“Kami mempercepat pompanisasi, rehabilitasi irigasi, dan pembangunan embung agar petani tetap dapat berproduksi meskipun menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Ketahanan pangan harus dibangun melalui langkah-langkah yang konkret dan terukur,” ujar Andi.

 

 

 

 

Selain pembangunan infrastruktur air, pemerintah juga memperluas pemanfaatan teknologi pertanian, mempercepat tanam di lahan potensial, serta memperkuat sistem informasi iklim bagi petani agar proses budidaya dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca yang terus berubah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengurangi risiko gagal panen.

 

 

 

 

Program pompanisasi menjadi salah satu prioritas karena mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang tersedia pada wilayah-wilayah rawan kekeringan. Sementara itu, pembangunan embung dan rehabilitasi saluran irigasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tampung air sehingga pasokan irigasi tetap tersedia selama musim kemarau.

 

 

 

 

Pakar dari IPB University, Prof. Ernan Rustiadi menilai bahwa penguatan infrastruktur pengelolaan air merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya tahan sektor pertanian terhadap perubahan iklim.

 

 

 

 

“Perubahan iklim menuntut sistem pertanian yang lebih adaptif. Pengembangan irigasi, embung, dan pengelolaan sumber daya air menjadi investasi penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan,” ujarnya.

 

 

 

 

Sementara itu, Guru besar Universitas Gadjah Mada, Bayu Dwi Apri Nugroho menilai bahwa sinergi antara pembangunan infrastruktur, teknologi pertanian, dan pendampingan kepada petani akan menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas sektor pertanian.

 

 

 

 

“Mitigasi perubahan iklim tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas petani dan tata kelola sumber daya air yang lebih efisien,” katanya.

 

 

 

 

Pemerintah optimistis percepatan pembangunan irigasi, embung, dan pompanisasi akan memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kemampuan sektor pertanian menghadapi dampak krisis iklim.

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

By 0

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko  Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik. Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak. Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat tingginya ancaman tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3 persen. Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai statistik semata, melainkan sebagai peringatan serius bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan ruang berisiko tinggi bagi penularan penyakit menular. Kepadatan hunian, sirkulasi udara yang terbatas, interaksi intensif antarpenghuni, serta mobilitas petugas menciptakan situasi yang memungkinkan penyebaran TB berlangsung lebih cepat. Jika tidak ditangani dengan pendekatan luar biasa, lapas dapat menjadi titik rawan penularan yang berdampak bukan hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas, keluarga, dan masyarakat luas ketika proses keluar-masuk penghuni berlangsung. Karena itu, keputusan menjadikan lapas sebagai salah satu sasaran utama skrining TB merupakan kebijakan yang sangat rasional. Budi mengingatkan bahwa TB tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh ditakuti secara berlebihan karena pengobatannya tersedia dan peluang sembuh sangat besar apabila kasus ditemukan lebih awal. Di sinilah skrining rutin, termasuk melalui foto rontgen dada, menjadi instrumen yang sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya berguna untuk menemukan kasus aktif, tetapi juga mencegah penularan berantai dan menurunkan angka kematian akibat TB. Pada saat yang sama, pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara menyeluruh juga membuka ruang deteksi dini terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal. Ini sangat penting karena kelompok berisiko sering kali tidak memiliki akses pemeriksaan rutin, sehingga penyakit baru diketahui ketika sudah memasuki stadium berat. Budi menekankan pentingnya menjaga indikator kesehatan dasar seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Pembangunan kesehatan tidak cukup berfokus pada pengobatan, tetapi harus diarahkan pada pencegahan, perubahan perilaku, dan pengenalan faktor risiko sejak awal. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung deteksi dini dan percepatan eliminasi TB. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di lapas tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan serius dari institusi yang mengelola lingkungan pemasyarakatan. Koordinasi mengenai sarana dan prasarana klinik lapas dan rutan menjadi langkah penting agar skrining tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berlanjut menjadi layanan diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan pencegahan yang berkesinambungan.…

All Rights Reserved © 2025