• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»NU Siap Kawal dan Dukung Pelantikan Presiden/Wapres terpilih

NU Siap Kawal dan Dukung Pelantikan Presiden/Wapres terpilih

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 6 October 2019

Oleh :Rahmat Kartolo (Pemerhati Sosial Politik)

Dukungan penuh datang dari Organisasi Islam terbesar di Indonesia bernama NU (Nahdlatul ‘Ulama). Bahkan, NU siap pasang badan bagi siapapun yang mencoba gagalkan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Indikasi akan adanya upaya penggagalan pelantikan orang nomor satu di Indonesia ini agaknya kian menjadi perhatian.

Pasalnya, ormas yang berdatangan mengulurkan tangan bersiap pasang badan. Bahkan, sebagai lembaga organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU menyatakan pula siap untuk turun tangan. Jika terdapat pihak-pihak yang macam-macam dengan prosesi ini, maka akan berhadapan langsung dengan NU. Pihaknya dengan tegas akan mengawal prosesi inaugurasi ini agar berjalan lancar dan baik.

Proses Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini ialah puncak dari pesta demokrasi (Pemilu) tahun 2019 ini.

Pelantikan juga merupakan sebuah amanat rakyat yang harus dilaksanakan. Meski tak dipungkiri akan selalu ada pihak yang kontroversial, namun bagi pendukung Jokowi, momentum ini adalah saat-saat yang dinanti. Bukan hanya datang dari masyarakat sipil namun juga pejabat tinggi hingga wakil aliansi. Mereka siap bersatu padu guna memberikan pengawalan acara inaugurasi orang nomor satu di Indonesia ini.

Salah satu contoh dukungan nyata ialah saat sekitar 500-an orang yang ikut tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Banyumas Pembela NKRI, tengah menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah. Ditengarai aksi damai tersebut diikuti oleh beberapa punggawa besar ormas Islam termasuk NU, Pagar Nusa, Anggota Banser Ansor serta elemen NU lainnya. Aksi tersebut diawali oleh beragam orasi yang mana kemudian ditutup dengan seni teatrikal.

Mereka kompak menyatakan penolakan akan upaya oleh sekelompok orang yang disinyalir berusaha untuk menggagalkan pelantikan presiden serta wakil presiden terpilih. Yakni, dengan cara dengan menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa. Hal senada diungkapkan oleh, Andri Widyanto selaku Korlap. Yang mana menyebutkan keprihatinannya akan adanya penumpang gelap dalam aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh tempo hari. Belakangan juga santer kabar mengenai munculnya kembali seruan Khilafah yang bisa mengancam keutuhan NKRI.

Menurutnya, pasangan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) telah terpilih, serta sudah ditetapkan berdasar atas konstitusi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam orasinya warga Banyumas tersebut dengan yakin menyatakan kesiapan lahir batin guna membantu mengamankan pelantikan ini, jika diperlukan. Bahkan, pihaknya bersedia menghadang sebagai garda terdepan bagi kelompok manapun yang akan menghalangi prosesi ini.

Ia juga menambahkan jika pihaknya siap mendukung penuh aparat keamanan, TNI dan Polri untuk menindak secara tegas bagi siapapun yang berupaya mengganggu ataupun menghalangi pelantikan presiden. TNI serta Polri harus menjamin keamanan pelaksanaan pelantikan ini. Ditengarai mereka-pun telah bersumpah untuk menjaga Bumi Pertiwi hingga titik darah penghabisan.

Bak gayung bersambut, pengamanan dari aparat keamanan dilakukan tak hanya di Gedung DPR/MPR RI, namun personel turut dikerahkan guna menjaga Istana Negara serta beberapa sentra ekonomi, seperti Glodok, sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman. Wilayah lain yang juga menjadi konsentrasi TNI ialah, Pejompongan, pintu utama DPR/MPR, Pintu belakang DPR/MPR, Perempatan Slipi, Palmerah, Petamburan, serta Flyover Ladokgi Senayan. Pengamanan ini dimaksudkan guna menghalau masyarakat yang tak berkepentingan.

Khusus untuk wilayah Palmerah, fokus ditargetkan di kawasan dekat stasiun karena di area tersebut terdapat pintu masuk menuju Masjid DPR/MPR.
Tak tanggung-tanggung, hingga 6.000 personel telah dipersiapkan guna mengamankan prosesi ini. Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI menyatakan jika sebelumnya jumlah personel hanya 3.000 orang saja. Kini jumlahnya ditambah hingga dua kali lipat guna mengoptimalkan penjagaan.

Bahkan TNI telah menyiapkan Helikopter yang bersifat insidental. Pihaknya berharap prosesi pelantikan ini akan berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun.
Bersikeras menentang hingga melayangkan upaya penggulingan pemerintahan melalui aksi dan tindakan anarkis, ialah wujud mental seorang pengecut.

Menerima kekalahan dengan legowo dan bermental ksatria dinilai sebagai sikap dinamis dalam usaha menciptakan kesatuan juga persatuan NKRI. Sehingga tidak perlu lagi adanya pergerakan-pergerakan negatif yang mengiringi prosesi ini. Mari bersatu padu melihat dan mengerti sisi baik kepemimpinan yang mana telah dipilih oleh masyarakat. Serta mendukung optimalisasi kinerja Presiden juga wakil Presiden kedepannya. Semoga NKRI makin kuat, sejahtera, aman, damai sentosa.

 

 

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

September 22, 2026

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi

September 22, 2026

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi Oleh Arga Septian Menjelang dua tahun…

Kementan Antisipasi Kekeringan, Guna Menjaga Produktivitas Perkebunan dan Kebijakan Swasembada Pangan

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Kementan Antisipasi Kekeringan, Guna Menjaga Produktivitas Perkebunan dan Kebijakan Swasembada Pangan Jakarta, Kementerian Pertanian (Kementan)…

Gus Adnan Bongkar Kunci Santri Masa Depan di PPSN VI: Jadilah Ulama yang Intelek, Bukan Intelek yang Tahu Agama Saja!

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Santri tingkat Ulya Satuan Pendidikan Salafiyah Kajian Kitab Kuning Pondok Pesantren Tahfidz Alishlah DKI Jakarta…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.