• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Mewaspadai Provokasi Kerusuhan Demonstrasi di Papua Barat

Mewaspadai Provokasi Kerusuhan Demonstrasi di Papua Barat

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 20 August 2019

Oleh : Dodik Prasetyo (Penulis adalah pengamat sosial politik)

Manokwari menunjukkan gejolak yang luar biasa, massa turun ke jalan karena memprotes aksi intimidasi, penangkapan dan cacian terhadap Mahasiswa Asal Papua yang sedang kuliah di Surabaya dan Malang.

Kemarahan massa ditandai dengan memblokade jalan raya, membakar ban sehingga akses jalan sulit dilewati. Aparat Gabungan TNI dan Polri bernegosiasi dengan massa agar kerusuhan tidak meluas.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa situasi di Manokwari masih dalam kendali aparat dan status kemanan belum berubah.

Dedi berpendapat bahwa aksi massa di Manokwari tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya informasi provokatif melalui media sosial terkait peristiwa di Surabaya dan Malang, namun kenyataannya situasi di dua wilayah di Jawa Timur tersebut telah kondusif.

Unit Siber Bareskrim Polri akan memprofilkan akun – akun media sosial yang diduga menyebarkan konten provokatif. Apabila akun anonim tersebut terbukti melakukan provokasi, maka polisi akan menindak si pemilik akun tersebut.

Pada kesempatan yang lain, massa di Jayapura juga turut menggelar aksi turun ke jalan, namun Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa situasi di Jayapura masih terkendali.

Amarah masyarakat Papua terbakar karena dicaci – maki oleh Ormas di Surabaya, Polisi juga memaksa masuk ke asrama tersebut setelah sebelumnya melancarkan gas air mata. Mahasiswa asal Papua tersebut kemudian diamankan ke Mapolres Surabaya untuk diperiksa terkait dugaan perusakan bendera yang diadukan ke pihak kepolisian pada 16 Agustus 2019

Kapolri Tito Karnavian juga mengatakan ada akun – akun medsos yang menyebar hoaks perihal peristiwa di Surabaya. Hal tersebut lantas membuat masyarakat Papua Khususnya di Manokwari Marah.

Masyarakat tentu jangan mudah terprovokasi atau latah menyebarkan konten provokatif di media sosial yang dinilai dapat menyudutkan masyarakat Papua secara umum.

Konten povokatif tersebut jelas akan menjadi percikan api bagi wilayah – wilayah yang sebenarnya bisa dikondusifkan. Namun karena sudah terlanjut menyebar dan menyulut kemarahan, mereka pun lantas turun ke jalan dan melakukan blokade jalan.

Padahal kenyataannya situasi di lapangan saat ini tidak semencekam yang digambarkan di media sosial.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri telah menemukan sejumlah akun yang diduga sebagai akun yang menyebarkan konten – konten provokatif sebagai pemicu kerusuhan di Papua. Akun tersebut menyebarkan konten provokatif tersebut di Facebook dan Youtube.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, bahwa akun – akun tersebut tengah ditelisik Ditpidsiber Bareskrim Polri. Jika pemilik asli akun tersebut diketahui, maka akan langsung ditindak.

Dedi memastikan bahwa akun yang memposting konten provokatif yang menyebar di Facebook berbeda dengan di Youtube. Apakah pemilik akun itu sama atau orang yang berbeda.

Dari sini kita tentu bisa menilai bahwa pemberitaan provokatif di sosial media ternyata berbuntut panjang. Tidak hanya melakukan demo, tetapi massa d Papua membakar gedung DPRD. Aksi menjalar di Jayapura dan Sorong, Papua.

Sementara itu, untuk menjadikan suasana lebih kondusif, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan menggelar silaturahmi dengan sejumlah tokoh Papua di Surabaya. Acara tersebut dikemas santai dengan bincang – bincang dan ngopi bersama di rumah dinas Kapolda.

Pertemuan ini tentu diharapkan dapat menjadi penyejuk dan langkah konkrit ipemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Dalam pertemuan tersebtu, hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah – Emil, tokoh agama dan ormas, serta beberapa pengurus Ikatan Keluarga Besar Papua di Surabayaaaa.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah mengatakan bahwa persaudaraan merupakan bagian dari penguat NKRI. Selama ini Jawa Timur telah membangun harmoni dengan rumpun manapun, termasuk dengan rumpun Papua.

Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya, Piter Frans, menyambut gembira atas diselenggarakannya forum silaturahim tersebut. Dia berharap agar pertemuan tersebut dapat meredam gejolak yang terjadi sejak pagi.

Ia juga mengatakan kepada Kapolda dan Gubernur Khofifah secara langsung, dimana ia menitipkan warga Papua semua di Surabaya dan Jawa Timur. Ia juga ingin belajar dan bekerja seperti biasa.

Akan cukup bijak kiranya ketika kita menemukan konten provokatif di sosmed untuk tidak menyebarkannya, cukuplah berhenti di pandangan kita dan kontrol jemari kita untuk tidak terjebak dalam konspirasi provokasi yang ada.

 

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

August 19, 2026

Kapasitas Terbatas! Jadilah Bagian dari 300 Tokoh Pendidikan Dunia di GIHES 2026

August 19, 2026

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT Oleh: Servatius Yosef Bencana gempa bumi…

Kapasitas Terbatas! Jadilah Bagian dari 300 Tokoh Pendidikan Dunia di GIHES 2026

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Panitia Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor bersama Forum Pondok Alumni Gontor (FPAG) akan…

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT

By Kata IndonesiaAugust 19, 20260

Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT Jakarta – Pemerintah memperkuat pembentukan satuan tugas…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.