• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Mewaspadai Provokasi Kerusuhan Demonstrasi di Papua Barat

Mewaspadai Provokasi Kerusuhan Demonstrasi di Papua Barat

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 20 August 2019

Oleh : Dodik Prasetyo (Penulis adalah pengamat sosial politik)

Manokwari menunjukkan gejolak yang luar biasa, massa turun ke jalan karena memprotes aksi intimidasi, penangkapan dan cacian terhadap Mahasiswa Asal Papua yang sedang kuliah di Surabaya dan Malang.

Kemarahan massa ditandai dengan memblokade jalan raya, membakar ban sehingga akses jalan sulit dilewati. Aparat Gabungan TNI dan Polri bernegosiasi dengan massa agar kerusuhan tidak meluas.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa situasi di Manokwari masih dalam kendali aparat dan status kemanan belum berubah.

Dedi berpendapat bahwa aksi massa di Manokwari tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya informasi provokatif melalui media sosial terkait peristiwa di Surabaya dan Malang, namun kenyataannya situasi di dua wilayah di Jawa Timur tersebut telah kondusif.

Unit Siber Bareskrim Polri akan memprofilkan akun – akun media sosial yang diduga menyebarkan konten provokatif. Apabila akun anonim tersebut terbukti melakukan provokasi, maka polisi akan menindak si pemilik akun tersebut.

Pada kesempatan yang lain, massa di Jayapura juga turut menggelar aksi turun ke jalan, namun Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa situasi di Jayapura masih terkendali.

Amarah masyarakat Papua terbakar karena dicaci – maki oleh Ormas di Surabaya, Polisi juga memaksa masuk ke asrama tersebut setelah sebelumnya melancarkan gas air mata. Mahasiswa asal Papua tersebut kemudian diamankan ke Mapolres Surabaya untuk diperiksa terkait dugaan perusakan bendera yang diadukan ke pihak kepolisian pada 16 Agustus 2019

Kapolri Tito Karnavian juga mengatakan ada akun – akun medsos yang menyebar hoaks perihal peristiwa di Surabaya. Hal tersebut lantas membuat masyarakat Papua Khususnya di Manokwari Marah.

Masyarakat tentu jangan mudah terprovokasi atau latah menyebarkan konten provokatif di media sosial yang dinilai dapat menyudutkan masyarakat Papua secara umum.

Konten povokatif tersebut jelas akan menjadi percikan api bagi wilayah – wilayah yang sebenarnya bisa dikondusifkan. Namun karena sudah terlanjut menyebar dan menyulut kemarahan, mereka pun lantas turun ke jalan dan melakukan blokade jalan.

Padahal kenyataannya situasi di lapangan saat ini tidak semencekam yang digambarkan di media sosial.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri telah menemukan sejumlah akun yang diduga sebagai akun yang menyebarkan konten – konten provokatif sebagai pemicu kerusuhan di Papua. Akun tersebut menyebarkan konten provokatif tersebut di Facebook dan Youtube.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, bahwa akun – akun tersebut tengah ditelisik Ditpidsiber Bareskrim Polri. Jika pemilik asli akun tersebut diketahui, maka akan langsung ditindak.

Dedi memastikan bahwa akun yang memposting konten provokatif yang menyebar di Facebook berbeda dengan di Youtube. Apakah pemilik akun itu sama atau orang yang berbeda.

Dari sini kita tentu bisa menilai bahwa pemberitaan provokatif di sosial media ternyata berbuntut panjang. Tidak hanya melakukan demo, tetapi massa d Papua membakar gedung DPRD. Aksi menjalar di Jayapura dan Sorong, Papua.

Sementara itu, untuk menjadikan suasana lebih kondusif, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan menggelar silaturahmi dengan sejumlah tokoh Papua di Surabaya. Acara tersebut dikemas santai dengan bincang – bincang dan ngopi bersama di rumah dinas Kapolda.

Pertemuan ini tentu diharapkan dapat menjadi penyejuk dan langkah konkrit ipemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Dalam pertemuan tersebtu, hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah – Emil, tokoh agama dan ormas, serta beberapa pengurus Ikatan Keluarga Besar Papua di Surabayaaaa.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah mengatakan bahwa persaudaraan merupakan bagian dari penguat NKRI. Selama ini Jawa Timur telah membangun harmoni dengan rumpun manapun, termasuk dengan rumpun Papua.

Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya, Piter Frans, menyambut gembira atas diselenggarakannya forum silaturahim tersebut. Dia berharap agar pertemuan tersebut dapat meredam gejolak yang terjadi sejak pagi.

Ia juga mengatakan kepada Kapolda dan Gubernur Khofifah secara langsung, dimana ia menitipkan warga Papua semua di Surabaya dan Jawa Timur. Ia juga ingin belajar dan bekerja seperti biasa.

Akan cukup bijak kiranya ketika kita menemukan konten provokatif di sosmed untuk tidak menyebarkannya, cukuplah berhenti di pandangan kita dan kontrol jemari kita untuk tidak terjebak dalam konspirasi provokasi yang ada.

 

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.