Presiden Prabowo Genjot Elektrifikasi Desa demi Ketahanan Energi Nasional

Presiden Prabowo Genjot Elektrifikasi Desa demi Ketahanan Energi Nasional

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat program elektrifikasi desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan penyambungan listrik di lebih dari 1.400 desa yang telah diselesaikan melalui program listrik desa tahun 2025. Selain memastikan proyek tersebut segera beroperasi, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan program elektrifikasi pada 2026 dan 2027.

 

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pendanaan tidak lagi menjadi kendala karena proyek yang akan diresmikan telah rampung dikerjakan. Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

 

 

“Program listrik desa yang akan kita resmikan merupakan pekerjaan tahun 2025 yang seluruh prosesnya sudah rampung. Karena itu, pembahasan mengenai anggaran sudah tidak lagi menjadi persoalan,” kata Bahlil.

 

 

Ia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program elektrifikasi desa pada dua tahun berikutnya. Menurutnya, fokus pemerintah kini adalah memastikan seluruh pelaksanaan berjalan sesuai target.

 

 

“Anggaran untuk program tahun 2026 dan 2027 juga sudah tersedia. Tidak ada kendala pendanaan, sehingga fokus kita sekarang adalah memastikan implementasinya berjalan dengan baik,” ujarnya.

 

 

Bahlil kembali menegaskan bahwa proyek yang akan diresmikan Presiden Prabowo merupakan hasil penyelesaian program listrik desa tahun 2025.

 

 

“Saya tegaskan kembali, proyek yang akan diresmikan Presiden adalah program listrik desa tahun 2025 yang seluruh pekerjaannya telah selesai,” katanya.

 

 

Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut positif rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang menjadi bagian dari penguatan sistem energi nasional. Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menilai pelaksanaan program tersebut harus mengedepankan tata kelola yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

 

 

“Kami mendorong agar pelaksanaan program ini dilakukan dengan prinsip good governance serta menjadi bagian dari transformasi sistem penyediaan energi yang menyeluruh dan berkeadilan, sehingga program listrik desa menjadi elemen penting di dalamnya,” ujar Fabby.

 

 

Menurutnya, elektrifikasi desa tidak hanya bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi, tetapi juga menjadi sarana memenuhi kebutuhan energi masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi.

 

 

“Integrasi tersebut bukan hanya bertujuan mengejar kapasitas pembangkit energi surya, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi desa, mempercepat demokratisasi energi, serta mendukung terwujudnya transisi energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” pungkasnya.

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025