Jelang Ramadan, Tiga Pulau Terdepan di Maluku Bisa Nikmati Listrik PLN 24 Jam

PT PLN (Persero) resmi menghadirkan listrik 24 jam di Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Pulau Manipa dan Negeri Luhu di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, pada Senin (20/3/2023). Kehadiran listrik di tiga pulau wilayah terdepan, terpencil dan terluar (3T) ini pun menjadi kado menjelang bulan Ramadan bagi masyarakat setempat.

Camat Huamual Saiful Suneth mengatakan selama ini listrik yang beroperasi di Pulau Ambalau, Manipa dan Desa Luhu hanya 12 jam. Sehingga kehadiran listrik PLN 24 jam ini hal yang sangat dinantikan masyarakat.

“Terima kasih kepada Pemerintah sudah kasih menyala listrik 24 jam, warga mendukung kelistrikan PLN demi kemaslahatan bersama,” kata Suneth.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febby Tetelepta yang turut hadir meresmikan listrik, mengapresiasi konsistensi PLN terus menghadirkan listrik di seluruh pelosok, termasuk Maluku. Febby mengatakan, tak hanya terang, kehadiran listrik 24 jam juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah Maluku.

“Dengan adanya listrik, kami berharap bahwa ada pertumbuhan ekonomi baru. Sesuai dengan instruksi Presiden bahwa infrastruktur kelistrikan itu harus mampu menumbuhkan perekonomian baru bagi masyarakat,” ujar Febby.

Febby melanjutkan, Maluku termasuk provinsi dengan potensi laut dan perikanan yang luar biasa. Karenanya, kehadiran listrik dapat memacu pengembangan potensi laut dan perikanan di wilayah tersebut.

“Kehadiran listrik 24 jam bisa memaksimalkan potensi laut, salah satunya dengan menghadirkan _cold storage_ untuk menampung hasil tangkapan, agar tak mudah busuk atau rusak. Ini sebuah langkah dedikasi yang dilakukan PLN tidak menghitung bisnis, tetapi kepentingan masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting,” kata Febby.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan pihaknya akan terus mendukung program pemerintah untuk terus menghadirkan listrik ke seluruh nusantara khususnya di wilayah 3T.

“Ini adalah wujud nyata hadirnya negara dalam mewujudkan energi listrik yang berkeadilan. Masyarakat yang berada di pelosok desa terpencil memiliki hak yang sama untuk menikmati energi listrik. Untuk itu, PLN akan terus berupaya mewujudkannya,” jelas Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara Awat Tuhuloula mengatakan, kehadiran listrik 24 jam ini sebagai kado Ramadan dan Idul Fitri 1444 H bagi masyarakat Ambalau, Manipa dan Negeri Luhu. Dirinya berharap kehadiran listrik membuat masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar.

“Dengan diresmikannya listrik 24 jam hari ini sebagai kado menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan listrik menyala 24 jam ini masyarakat juga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar,” ucap Tuhuloula.

Tuhuloula menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak ikut mendukung PLN dalam menghadirkan listrik 24 jam di tiga wilayah tersebut. Sebelumnya dari 112 sistem kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara, Pulau Ambalau, Manipa dan Desa Luhu termasuk daerah yang listriknya hanya beroperasi 12 jam.

“Namun kini sudah 24 jam penuh, berkat upaya dan kerja keras Pemerintah, termasuk dari Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Pak Febby Tetelepta juga yang terus mendorong PLN untuk mengoperasikan listrik dari 12 jam ke 24,” pungkasnya.

 

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By 0

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

All Rights Reserved © 2025