• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Indonesia Memilih Vaksin Yang Aman dan Berkhasiat Cegah Covid-19

Indonesia Memilih Vaksin Yang Aman dan Berkhasiat Cegah Covid-19

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 7 June 2021

Oleh : Lisa Pamungkas

Program vaksinasi nasional benar-benar digenjot oleh pemerintah dan pemilihan vaksinnya juga dilakukan dengan seksama. Vaksin Sinovac dari RRC menjadi pilihan utama karena memiliki efikasi yang tinggi dan sudah bestatus halal. Sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk mendapatkan vaksinasi.

Vaksinasi adalah cara untuk bebas dari corona, agar tubuh mendapatkan kekebalan dan tidak mudah terserang virus yang berbahaya. Saat pertama kali memulai program vaksinasi nasional, pemerintah memutuskan untuk menggunakan vaksin Sinovac dari RRC. Bukan dari pabrikan lain seperti Pfizer.

Masyarakat awalnya agak ragu dengan vaksin Sinovac, apalagi ketika tahu bahwa pabriknya ada di RRC. Namun mereka akhirnya percaya karena MUI sudah mengeluarkan status halal bagi vaksin Sinovac. BPOM juga sudah mengeluarkan izin, sehingga vaksin ini sangat aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik validasi vaksin Sinovac oleh WHO. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah hanya memilih vaksin yang aman, teruji mutunya, dan terbukti khasiatnya.

Dalam artian, validasi WHO menunjukkan bahwa pemerintah tidak salah pilih dan telah memutuskan untuk membeli vaksin yang terbaik untuk rakyatnya.

Vaksin Sinovac memang sempat diragukan karena dibuat di RRC, karena di sanalah virus covid-19 bermula. Namun justru itu, peneliti, laboran, dan para profesor di negeri tirai bambu, bekerja keras untuk membuat vaksin corona yang paling ampuh dalam mencegah penularan penyakit berbahaya ini. Karena mereka tidak ingin ada lebih banyak korban yang terinfeksi virus covid-19.

Efikasi vaksin Sinovac juga cukup tinggi, yakni di atas 60%. Tingkat efikasi ini sudah cukup ampuh dalam menangani penularan corona. Sehingga masyarakat yang sudah mendapatkan 2 kali vaksin, akan lebih kebal dari penyakit berbahaya ini.

Tentu dengan diiringi kedisiplinan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, karena pandemi belum berakhir dan kekebalan kelompok belum terbentuk.

Selain itu, vaksin Sinovac terbuat dari virus covid-19 yang dilumpuhkan. Berbeda dari jenis lain yang terbuat dari bahan sintetis. Sehingga diklaim lebih ekfektif dalam melawan droplet yang membawa penyakit corona, karena saat disuntikkan tubuh akan lebih memiliki kekebalan.

Kelebihan lain dari vaksin Sinovac adalah suhu penyimpanannya yang tidak terlalu ekstrim, yakni 2-8 derajat celcius. Sehingga dengan pendingin yang paling sederhana sekalipun, bisa memuat vaksin ini sampai ke daerah pelosok.

Kita juga sudah memiliki cooler box yang biasa digunakan untuk menyimpan vaksin jenis lain, sehingga tidak usah bingung harus membeli perangkat pendingin yang baru.

Menteri Budi Gunadi melanjutkan, masyarakat tidak perlu khawatir, karena semua jenis vaksin baik untuk mencegah penularan corona. Dalam artian, walau mereka akhirnya nanti mendapatkan vaksin AstraZeneca, masyarakat diminta untuk tidak pilh-pilih. Karena jika mereka ngotot ingin mendapatkan vaksin Sinovac, akan butuh waktu lama, padahal vaksinasi berpacu dengan waktu agar kekebalan kelompok cepat terbentuk.

Penyebab dari jenis vaksin lain yang diberikan karena stok vaksin Sinovac amat terbatas dan suplai dari pabrik belum datang. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksin AstraZaneca untuk vaksinasi selanjutnya. Vaksin ini juga ampuh dalam menangkis serangan corona dan efikasinya cukup tinggi. Jangan takut karena keduanya sama-sama berkhasiat.

Validasi dari WHO menunjukkan bahwa pemerintah tidak salah pilih dalam memilih vaksin Sinovac, pada program vaksinasi nasional. Karena vaksin ini terbukti ampuh, memiliki efikasi yang tinggi, minim efek samping, dan yang paling penting sudah mendapatkan status halal MUI dan lolos uji BPOM. Masyarakat juga diminta untuk tak pilih-pilih vaksin, agar semua sehat dan bebas corona.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa cikini

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.