• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Prokes 5M dan Vaksinasi Mampu Menangkal Mutasi Virus Corona

Prokes 5M dan Vaksinasi Mampu Menangkal Mutasi Virus Corona

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 1 July 2021

Oleh : Abdul Karim

Virus covid-19 yang bermutasi menjadi varian delta sangat mengkhawatirkan, karena menular lebih cepat dan menyerang lebih ganas. Untuk mencegah penularan corona maka kita wajib mematuhi protokol kesehatan 5M dan jangan lupa vaksinnya. Semua ikhtiar harus dijalani agar penyebaran virus covid-19 tidak meluas.

Rasanya kita sudah nyaris kelelahan menghadapi pandemi tetapi harus tetap kuat agar tidak tertular corona. Walau ada banyak berita kematian akibat corona, tetapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan apalagi ketakutan. Virus covid-19 bisa dihantam jika semua orang menaati protokol kesehatan 5M dan melakukan vaksinasi.

Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman memyatakan bahwa mutasi virus corona akan terus terjadi. Sehingga cara untuk menghindarinya adalah dengan disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Tidak hanya 3M tetapi juga 5M.

Mengapa harus menaati protokol kesehatan? Penyebabnya karena dengan menaati protokol bisa ampuh dalam menghindari droplet yang menularkan corona. Saat ini semua orang bisa saja berstatus OTG, apalagi jika ia hanya terkena gejala ringan. Jangan sepelekan protokol kesehatan jika tidak ingin meninggal dunia karena corona.

Ini bukanlah cara untuk menakut-nakuti, tetapi faktanya 58.024 orang kehilangan nyawa karena terinfeksi virus covid-19 varian delta. Daripada kena corona lebih baik disiplin pakai masker, bukan? Masker ganda (medis dan kain) wajib dipakai agar pencegahan droplet meningkat hingga 85%. Pasalnya corona varian delta sangat ganas dan bisa menular hanya dengan berpapasan dengan OTG.

Selain pakai masker, patuhi 4M pada protokol kesehatan lainnya, yakni mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Dengan disiplin mencuci tangan maka kita tidak hanya terhindar dari corona yang bermutasi, tetapi juga virus dan bakteri lain.

Patuhi juga aturan untuk menjaga jarak. Ketika diberlakukan PPKM mikro mandiri mungkin kita kaget karena mall dan toko-toko hanya buka sampai jam 5 sore dan maksimal berisi hanya 25% orang.

Namun pahami bahwa ini untuk mengurangi kepadatan pengunjung yang bisa membuat kerumunan dan akan susah menjaga jarak. Jika memakai masker tetapi berada dalam kepadatan massa, akan beresiko tinggi juga, dan selalu ingat bahwa mutasi virus covid lebih ganas.

Mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan juga wajib ditaati. Saat PPKM mikro kita melakukan work from home lebih banyak daripada work from office dan sisa waktunya jangan malah dipakai untuk jalan-jalan. Apalagi ketika tinggal di wilayah zona merah. Dikhawatirkan akan membawa virus ke luar sana. Jangan pula dengan sengaja membuat kerumunan yang beresiko besar untuk membuat klaster baru.

Vaksinasi juga 100% wajib untuk menangkal mutasi virus covid-19, apalagi program ini digratiskan. Jangan termakan hoaks ini dan itu mengenai vaksin, dan buktinya Presiden Jokowi sendiri pasca diberi vaksin Sinovac juga sehat-sehat saja. Efek samping vaksinasi sangat minim dan bisa diatasi dengan minum parasetamol.

Jangan pula pilih-pilih vaksin dengan alasan Sinovac lebih bagus daripada AstraZaneca. Keduanya sama bagusnya dan efikasinya cukup tinggi. Jika sudah ada kesempatan untuk vaksin, maka ambil saja. Caranya dengan mendaftar di puskesmas atau RS yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan vaksinasi.

Vaksinasi amat penting karena jika semua orang sudah diinjeksi, akan terbentuk kekebalan kelompok. Herd immunity akan membuat virus covid-19 musnah dan itu yang kita harapkan, karena masa pandemi dinyatakan selesai.

Corona varian delta hasil mutasi ganda yang berasal dari India sudah menyebar di Indonesia. jangan sampai kita kena virus ini karena akan fatal akibatnya dan beresiko kehilangan nyawa. Kita harus menaati protokol kesehatan 5M dan menjalani vaksinasi.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.