• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»IKN Nusantara untuk Pemerataan Penduduk dan Ekonomi

IKN Nusantara untuk Pemerataan Penduduk dan Ekonomi

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 29 March 2023

IKN Nusantara untuk Pemerataan Penduduk dan Ekonomi

Oleh: Fabian Aditya Pratama

IKN (Ibu Kota Negara) dibangun untuk pemerataan penduduk dan ekonomi. Saat IKN sudah diresmikan maka penduduk akan bertransmigrasi ke sana dan mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang baik. Selain itu, IKN akan membantu pemerataan ekonomi, karena sentra perekonomian dipindah ke tengah-tengah Indonesia. Rakyat Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lain akan lebih maju ekonominya.

Pemerataan kesejahteraan adalah misi utama pemerintah tahun 2023 ini dan pemerintah berusaha mengaplikasikan Sila kelima Pancasila yakni ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Dalam mempraktekkan keadilan sosial maka butuh pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai yang maju hanya di Pulau Jawa sementara di daerah lain kurang teroptimalkan.

Langkah pertama dalam pemerataan kesejahteraan adalah dengan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dengan memindah ibu kota maka akan terjadi pemerataan ekonomi karena pusat perekonomian ada di tengah-tengah Indonesia. Nantinya akan terjadi keadilan dan pemerataan sebab seluruh pulau di negeri ini diperhatikan, tak hanya di Jawa saja.

Presiden Jokowi menegaskan pembangunan ibu kota nusantara bukan sekadar memindah ibu kota secara fisik, tetapi salah satu upaya pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Pasalnya, dengan terjadinya pemerataan pembangunan, maka segi perekonomian pun diharapkan ikut merata. Beliau menegaskan, pembangunan ibu kota nusantara bukan sekadar memindah ibu kota secara fisik, tetapi membangun cara-cara kerja yang baru agar pelayanan terhadap masyarakat lebih baik dan lebih cepat.

Dengan dipindahnya ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, maka diharapkan pola pikir masyarakat ikut berubah dan mau bekerja keras, sehingga SDM pun meningkat. Presiden Jokowi melanjutkan, saat ini 56 persen dari 280 juta jiwa penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa, dan 58 persen perputaran ekonomi juga terjadi di Pulau Jawa.

Oleh karena itu, agar mendorong produk domestik bruto keluar dari Pulau Jawa, maka pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan di daerah lain.Oleh sebab itu perlu yang namanya pemerataan, bukan Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris. Mengapa infrastruktur itu dibangun banyak sekali di luar Jawa? Tujuannya untuk pemerataan. Untuk mendorong agar PDB ekonomi bisa terdistribusi keluar dari Pulau Jawa.

Jika sudah ada pemerataan maka tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk ibu kota, dimana pembangunan IKN merupakan salah satu cara agar negara Indonesia tidak hanya terus berkembang, tetapi menjadi negara maju. Pasalnya, banyak negara-negara di Amerika Latin dan Asia yang lebih dari 50 hingga 70 tahun hanya menjadi negara berkembang, karena tidak berani mengubah SDM-nya dan pola pikir dengan cara-cara baru.

Tujuan pemindahan Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah membangun pola pikir masyarakat yang baru. Selain itu akan ada pembangunan massal di Borneo dan kawasan sekitarnya. Baik berupa gedung pemerintahan, sekolah, pabrik, tempat pelatihan olahraga, dll.

Setelah Kalimantan Timur jadi wilayah yang modern, lalu bagian lain juga dibangun agar terus maju. Nanti juga disusul dengan pembangunan di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lain.

Pembangunan di Kalimantan memang harus dilakukan karena jangan sampai Jawa-sentris alias semua ada di Pulau Jawa. Warga Negara Indonesia tidak hanya berada di Jawa, tetapi juga ada di pulau-pulau lain. Jangan sampai ada kesenjangan sehingga di Kalimantan masih ada rakyat yang buta huruf karena kurangnya akses pendidikan.

Jawa-sentris memang harus dihapus karena Indonesia terbentang dari Pulau Sumatera sampai Papua. Jika pemerintah ingin mengaplikasikan Sila Kelima Pancasila maka keadilan diciptakan di seluruh pulau. Caranya dengan membangun infrastruktur berupa jalan raya, jalan tol, jembatan, bendungan, gedung sekolah, dll.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI menyatakan bahwa Daniel Johan menyatakan bahwa pemindahan dan pembangunan IKN merupakan harapan masyarakat untuk pemerataan ekonomi dan penduduk Indonesia. Pembangunan akan sesuai dengan target sehingga rencana akan terwujud.

Dalam artian, wakil rakyat mewakili suara rakyat yang yakin akan masa depan IKN. Nantinya IKN akan mensejahterakan masyarakat Kalimantan dan mewujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Indonesia.

Saat IKN masih dalam periode pembangunan maka pemerataan ekonomi sudah mulai muncul. Penyebabnya karena para pemilik usaha kuliner mendapatkan omzet yang lebih tinggi. Mereka punya banyak keuntungan karena warungnya didatangi oleh para pekerja IKN yang membeli makanan.

Selain itu, pemerataan penduduk terjadi karena diprediksi ada transmigrasi massal. Di mana

warga pindah ke Kalimantan Timur untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Di IKN akan

ada banyak lowongan pekerjaan, mulai dari pegawai pemerintah sampai perusahaan swasta.

IKN Nusantara dibangun untuk mewujudkan pemerataan di Indonesia, baik penduduknya maupun ekonominya. IKN akan menghapus Jawa-sentris tetapi membentuk Indonesia sentris. Negeri ini akan lebih makmur dan maju.

)* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

September 1, 2026

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

September 1, 2026

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Jakarta – Pembahasan RUU Perampasan Aset…

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG Oleh: Rivka Mayangsar Program Makan Bergizi Gratis…

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan operasional…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.