Dukung Vaksinasi, Kalangan Santri Nusantara Bersama Media Siaran Santri Gelar Live Podcast Ajak Masyarakat Melakukan Vaksinasi

Data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan, pada Agustus – Desember ditemukan ada 712 hoaks seputar vaksinasi dan Covid-19. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai ranking kelima dunia persebaran rumor, stigma, dan teori konspirasi seputar Covid-19. Tentu, persebaran hoaks mengenai vaksin dan Covid-19 bisa menghambat suksesnya program  dan proses vaksinasi.

Kaum santri yang kesehariannya identik dengan kultur kehidupan transendental, memiliki peranan penting dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, untuk itu diperlukan perannya dalam rangka ikut  menggaungkan dan meliterasi isu-isu positip terkait berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti mensukseskan dan ikut melakukan vaksinasi nasional.

Atas latar belakang tersebut, Media siaran santri berencana menyelenggarakan live podcast dengan tema “Peran Kalangan Santri Dalam Mendukung Kebijakan Vaksinasi Nasional Demi Suksesnya Penanganan Pandemi Covid-19” pada Selasa  (26/1) siang.

LIve podcast akan menghadirkan narasumber Gugus Tugas Covid 19 dr. Reisa Broto Asmoro, Dokter Wisma Atlet sekaligus Alumni Pesantren Gontor dr. Tan’im dan akan dipandu oleh Pemimpin Redaksi Media Siaran Santri Hafyz Marshal.

Pemimpin redaksi Siaran Santri Hafyz Marshal mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya live podcast ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan memaksimalkan peran kaum santri agar dapat berkontribusi mengedukasi masyarakat seputar manfaat vaksinasi demi suksesnya program vaksinasi nasional.

“Banyak Masyarakat masih menerima Informasi yang salah  seputar vaksin, oleh karena itu peran santri untuk mengedukasi seputar manfaat vaksinasi nasional demi suksesnya penanganan pandemi Covid-19” ujar Hafyz dalam keterangan rilis di Jakarta (23/1).

Baca juga: Millenial Dianjurkan Gunakan Produk Sepatu Giant Flames untuk Bekerja, Begini Alasannya!

Sebelumnya,  media Siaran Santri bersama komunitas santri Nusantara telah melakukan gerakan  melalui aksi penyebaran konten narasi positip dan kreatif di media sosial dan lini media publik lainnya dalam rangka melakukan literasi edukasi masyarakat guna percaya dan yakin melakukan vaksinasi nasional demi suksesnya penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah.

Media Siaran Santri bersama kalangan santri terus mengingatkan dan mengajak masyarakat agar bersama-sama tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan serta melakukan edukasi seputar pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kalangan santri akan bekerjasama dengan berbagai  ekemen masyarakat lainnya dalam mendukung kebijakan pemerintah, salah satunya program vaksinasi nasional dan tetap disiplin protokol kesehatan demi kesehatab bangsa.” tambah Hafyz.

Sementara dr. Reisa Broto Asmoro selaku Juru Bicara Covid 19 mengatakan, bahwa santri dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung program vaksinasi.

“Saya mengajak untuk semua santri di Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program vaksinasi nasional,” jelas dr. Reisa Broto Asmoro.

Baca juga: Produk Lokal Asal Tanggerang, Dips Jeans Wajib Dipakai oleh Kalangan Millenial

Sedangkan dr. Taniem Nawawi juga menilai peran santri pun akan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.

“InsyaAllah peran santri juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu melaksanakan protokol kesehatan,” kata dr. Taniem.

Diharapkan dari hasil berbagsi kegiatan tersebut  dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mengikuti dan melaksanakan vaksinasi nasional dan terus menjaga serta disiplin mrlaksanakan  protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025