Dukung Gelaran IIMS 2023, PLN Tampilkan Berbagai Inovasi Ekosistem Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) mendukung gelaran acara pameran otomotif tahunan, Indonesia International Motor Show (IIMS) tahun 2023. Keterlibatan aktif PLN sebagai bentuk komitmen mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik _(electric vehicle/EV)_ di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam pameran yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo itu, PLN ikut berpartisipasi aktif dengan menampilkan berbagai produk dan atraksi menarik untuk mendorong minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.

“PLN mendukung IIMS 2023 dengan menghadirkan inovasi dan produk yang mendukung ekosistem kendaraan listrik untuk mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN juga menyediakan Hall khusus motor listrik dan test ride motor listrik. PLN memamerkan berbagai produk di _booth_ antara lain 12 motor konversi yang diproduksi oleh PLN Pusharlis dan PLN Puslitbang.

Darmawan menguraikan, beberapa jenis motor konversi yang ditampilkan di antaranya Choper Electric, Binter Electric, Vespa Electric, KLX Electric, dan Regal Raptor.

PLN pada IIMS tahun ini juga akan menunjukkan kepada masyarakat beragam fasilitas kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Lewat pameran ini, PLN sekaligus mengenalkan berbagai layanan PLN untuk kendaraan listrik, salah satunya layanan _home charging_.

“Seluruh infrastruktur kelistrikan ini merupakan upaya PLN dalam meningkatkan layanan dengan memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik dan untuk menarik minat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik,” kata Darmawan.

IIMS Tahun 2023 mengangkat tema ‘Bringing Opportunity for Otomotive Society Together’ dan lebih dari 150 merek berpartisipasi di acara ini. IIMS akan berlangsung pada 16 – 26 Februari 2023.

Pada tahun ini, IIMS menargetkan 400 ribu pengunjung dan mencatat transaksi sebesar Rp 3,8 Triliun. Target ini lebih tinggi dari penyelenggaraan IIMS Tahun 2022 yang mencatatkan transaksi Rp 3,5 Triliun dengan total 9.634 unit motor dan mobil terjual serta menarik 378.227 pengunjung.

 

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025