Daerah Otonomi Baru Solusi Percepat Kesejahteraan Papua
Oleh : Saby Kossay
Penambahan daerah otonomi baru (DOB) akan jadi solusi untuk mempercepat kesejahteraan Papua. Ketika ada provinsi baru maka akan dibangun pula infrastruktur baru, sehingga kehidupan masyarakat jadi lebih baik.
Papua adalah wilayah yang memiliki potensi besar karena dikaruniai keindahan alam dan hasil tambang yang cukup. Namun untuk masalah kesejahteraan, masyarakatnya belum seperti di wilayah lain.
Penyebabnya karena sentralisasi yang ada di era orde baru dan desentralisasi baru ada ketika orde reformasi. Untuk membuat kesetaraan kemajuan dan kesejahteraan maka akan ditambah daerah otonomi baru di Papua.
Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura, menyatakan bahwa penambahan daerah otonomi baru akan mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Daerah otonomi baru akan memecahkan masalah di Papua dan mendekatkan pelayanan publik, serta mengatasi masalah geografis.
Berapapun dana otonomi khusus (Otsus) yang diberi, akan tidak cukup jika ada halangan geografis.
Kondisi geografis Papua memang berbeda jauh dengan di Jawa atau Sumatera. Di Papua lebih unik karena ada kombinasi antara dataran, perbukitan, hutan, dan pegunungan. Oleh karena itu butuh pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya dan bandara. Tujuannya agar mempermudah mobilitas masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Nantinya jika ada provinsi baru maka otomatis ada pembangunan besar-besaran. Pertama tentu ada kantor gubernur dan disusul dengan kantor pendukung. Selain itu akan ada jalan raya dan infrastruktur lain. Dananya didapatkan dari anggaran APBD, dan masyarakat tak perlu khawatir karena jika ada provinsi baru maka akan ada dana dari pemerintah pusat yang lebih besar.
Penggunaan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur akan membawa efek domino positif berupa kesejahteraan. Penyebabnya karena masyarakat makin cepat untuk bermobilitas dengan jalan raya dan jembatan yang dibangun berkat dana APBD tersebut. Kehidupan akan makin dinamis, terutama bidang perdagangan.
Sementara itu, jika infrastrukturnya bagus maka akan menghemat biaya kirim karena hemat biaya bensin juga. Apalagi saat ini sudah ada kebijakan BBM 1 harga sehingga harganya diusahakan sama dengan di Jawa. Masyarakat akan lebih sejahtera karena biaya kirim barang bisa ditekan dan otomatis harga-harga barang juga bisa diturunkan.
Mathius melanjutkan, penambahan daerah otonomi baru adalah perjuangan dari masyarakat asli Papua, bahkan sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu. Oleh karena itu ia bahagia ketika sebentar lagi UU tentang pemekaran provinsi di Papua akan diresmikan.
Dalam artian, amatlah salah jika ada oknum yang menuding bahwa pemekaran provinsi hanya usulan dari pusat. Kenyataannya masyarakat asli Papua sendiri yang menginginkannya. Mereka ingin ada daerah otonomi baru agar lebih maju dan sejahtera.
Harun Wanimbo, Tokoh Pegunungan Tolikara menyatakan bahwa penambahan daerah otonomi baru adalah demi masa depan Papua. Oleh karena itu semua pihak harus mendukung pemekaran wilayah. Pemerintah pusat sudah memberi banyak kepercayaan kepada orang asli Papua sehingga wajib disyukuri.
Sejak ada kebijakan Otsus memang diatur bahwa semua gubernur, wagub, walikota, bupati, dan wakilnya harus dijabat oleh orang asli Papua. Nantinya jika ada penambahan 3 provinsi baru maka otomatis gubernur dan wakilnya juga orang Papua. Mereka diharap bisa lebih memakmurkan rakyat Papua karena memahami budaya, geografis, dan seluk-beluk masyarakat.
Penambahan 3 provinsi baru di Papua akan mempercepat kesejahteraan rakyat karena akan dibangun berbagai infrastruktur, terutama yang mendukung mobilitas warga. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan luas masyarakat terhadap kebijakan tersebut agar kemajuan di Papua dapat segera di wujudkan.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
