Author: Kata Indonesia

Oleh: Yusak Caesar Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan manusia untuk saling bertukar informasi. Namun di sisi lain, kecanggihan tersebut juga membuka ruang bagi tumbuhnya hoax maupun radikalisme yang dapat memicu instabilitas nasional. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dalam melawan hoax dan radikalisme. Sudah banyak bukti jika hoax serta radikalisme menjadi musuh utama bangsa. Meski pergerakkannya terkadang bagai tak kasat mata, namun nyatanya mampu menyusupi hingga lini terbawah lapisan masyarakat. Korbannya, bisa dari berbagai kalangan, ASN, Polri, guru, mahasiswa, pelajar, wanita, pria, tua, muda hingga anak-anak. Perkembangan hoax dan radikalisme dinilai makin tak terkendali dengan adanya peranan dunia digital. Di media…

Oleh: Dodik Prasetyo Presiden Jokowi secara mendadak melakukan blusukan ke waduk pluit pada Jumat (3/1/2020) guna mengecek alat penanganan banjir. Kehadiran Pemerintah pusat di tengah bencana perlu diacungi jempol karena mencerminkan hadirnya negara di masyarakat dan mengoptimalkan program rehabilitasi pasca bencana. Tanggap darurat bencana dalam suatu negara memang sangat dibutuhkan. Perihal musibah seringkali memiliki hal yang sedemikian sensitif. Pasalnya seluruh harta benda hilang dalam sekejap. Belum lagi masalah lainnya terkait sandang pangan, pendidikan anak. Sehingga bantuan dari pemerintahan sangat diharapkan. Maka dari itu, pemerintahan segera turun tangan dalam mengantisipasi ini semua. Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP turut mengapresiasi…

Oleh: Alfisyah Kumalasari Kerancuan skema omnibus law yang ditakutkan sejumlah pihak akan segera terjawab. Bahkan, penerapannya diniiai akan menguntungkan pihak buruh dan pengusaha. Termasuk terciptanya lapangan kerja baru dan mudahnya perizinan bagi pengusaha. Pro kontra penerapan skema Omnibus law sebagai jalan penyederhanaan regulasi yang ruwet dan tumpang tindih masih bergulir. Padahal poin-poinnya telah diinformasikan secara garis besar dan jelas. Namun, memang masih dimatangkan agar tak ada yang terlewat. Tapi bukan rahasia lagi, polemik-polemik terkait kebijakan negara akan mendulang bisik-bisik yang terkadang tak sesuai realita. Intinya harus menunggu dengan tenang dan sabar, serta singkirkan segala prasangka. Toh segala upaya yang dilakukan…

Oleh: Rika Prasetya Awal tahun baru yang seharusnya menjadi momen gembira berubah menjadi kedukaan akibat banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat pun mempertanyakan program penanganan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap gagal mengantisipasi bencana musiman tersebut. Kemonceran Anies Baswedan dengan keahliannya beretorika agaknya mulai meredup. Kiprahnya saat memimpin kota Jakarta mulai dipertanyakan, yakni kesiapannya menghadapi banjir musiman yang telah menjadi langganan sejak dulu. Dua tahun nampaknya bukanlah waktu yang cukup bagi Anies untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu kira-kira dua tahun itu apa yang telah dilakukan, hingga antisipasi penanggulangan gagal direalisasikan? Bahkan, sempat ada sindiran dana yang digelontorkan…

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai ucapan PKS sarat dengan modus men-downgrade Prabowo. “Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-downgrade Menhan,” kata Dahnil, di Sabtu(4/1). Diketahui sebelumnya, juru bicara PKS Kholid sempat mengkritik sikap Menhan Prabowo yang dikira lamban dalam mengatasi masalah kedaulatan bangsa. “Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap,” ujar Kholid, Sabtu (4/1/2020).

Oleh: Rudi Anwar Keberhasilan Presiden Jokowi selama kurun waktu 5 tahun terakhir dibuktikan dengan aneka pencapaian. Salah satunya ialah mampu menekan angka inflasi terendah sejak tahun 1998. Bahkan, di awal tahun 2020 Jokowi mengawali start index IHSG di zona hijau. Suatu kebanggaan memiliki pemimpin yang mengedepankan kinerja dibandingkan kata-kata. Jokowi kembali membuktikan keahliannya dalam menghadapi permasalahan ekonomi khususnya dalam hal inflasi. Dilaporkan, mantan walikota Solo tersebut mampu menekan angka inflasi di titik paling rendah sejak tahun 1998. Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna dengan topik evaluasi RPJMN 2014 hingga 2019 dan persiapan implementasi APBN tahun 2020 di Istana Negara.…

Oleh: Edi Jatmiko Pemerintah Jokowi-Ma’ruf kembali memberikan perlindungan bagi buruh melalui skema Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pasalnya, Omnibus Law ini akan memberikan gaji selama enam bulan dan pelatihan kerja bagi pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tak perlu waktu yang lama, perealisasian atas penyederhanaan regulasi melalui skema Omnibus Law tinggal menunggu hari. Project yang digadang-gadang akan mumpuni dalam memecah segala keruwetan aturan di Indonesia segera dilaksanakan. Gagasan yang dicetuskan oleh presiden Jokowi ini mulai dibanjiri dukungan. Meski tak menampik pula tentunya di luaran sana ada yang melihat omnibus law dari sisi negatif saja. Padahal, semua tengah dimatangkan dan…

Oleh: Yogi Alamsyah Banjir yang terjadi pada awal tahun baru di wilayah Jakarta dan beberapa wilayah lainnya telah menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material lainnya. Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi segera mengeluarkan instruksi agar penanggulangan korban banjir dapat berjalan efektif dan efisien. Sudah bukan hal aneh jika Jakarta selalu menjadi langganan banjir. Sejak dulu hingga sekarang, wilayah ini populer dengan peristiwa semacam ini. Namun, dua tahun terakhir ternyata membuat kinerja sang Gubernur, Anies Baswedan begitu disoroti. Hal ini terkait upaya antisipasinya yang dinilai gagal dalam menangani banjir tahun ini. Ditengarai pula, beberapa proyek terkait banjir ini mandeg. Terlebih pengerukan waduk…

Oleh: Edi Baskoro Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berkomitmen untuk memangkas birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dapat meningkatkan pelayanan negara kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Penyebab sejumlah masalah tatanan ekonomi di Indonesia ditengarai akibat adanya tumpang tindihnya berbagai aturan. Hal ini tentunya mengurangi keefektifan dari aturan maupun UU itu sendiri. Namun, dampaknya membuat sistem pemerintahan terasa stagnan dan berjalan melambat. Hal inilah yang membuat Presieden Jokowi mengambil langkah untuk segera menuntaskan permasalahan ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kepada para pengusaha Korea Selatan akan memangkas semua regulasi dan birokrasi penghambat investasi di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara working…

Oleh: Rahmat Siregar Skema Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diyakini memberikan perlindungan bagi buruh, terutama bagi yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam Omnibus Law, Pemerintah mewacanakan pemberian upah bagi pekerja yang terkena PHK dan pelatihan untuk meningkatkan keahliannya. Realisasi penerapan skema omnibus law sebagai solusi penyederhanaan regulasi kian mendekati deadline. Konsep ini digagas Presiden Jokowi atas kegemasannya terhadap tatanan aturan yang tumpang tindih serta membuat ruwetnya ekonomi negara. Skema yang digadang-gadang akan memotong benang kusut segala UU dan aturan ini sudah kiranya telah dinanti-nanti. Bahkan oleh beberapa pihak termasuk investor, pengusaha serta buruh Menurut Edbert selaku peneliti CSIS Departemen…

Oleh: Prasetyo Elino Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berkomitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Pembangunan SDM diyakini menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia maju agar dapat menghadapi tantangan global. Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk meningkatkan SDM Indonesia. Peningkatan mutu SDM bertujuan untuk membantu kemajuan Indonesia agar lebih cepat dan tepat sasaran. Apalagi di zaman saat ini pekerjaan manusia sebagian besar sudah bisa di kerjakan oleh mesin yang dari segi ekonomi lebih murah dan lebih cepat karena memiliki tenaga yang jauh di atas manusia, hal ini diikuti dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang menjadikan masyarakat harus lebih mengerti apa yang…

Oleh: Muhammad Ridwan Masyarakat mendukung pemberantasan ideologi radikal. Selain mengancam harmonisasi masyarakat, paham radikal dianggap menjadi pemicu utama aksi teror yang mengganggu stabilitas nasional. Layaknya suatu kehidupan, dalam berbangsa dan bernegara tentunya memiliki suatu permasalahan. Salah satunya ialah penyebaran paham radikal. Bagai benalu yang terus menggerogoti tumbuhan inangnya, mereka seolah diam namun perlahan mampu membunuh tempat ia bernaung. Kelompok radikal ini memang menyusup di celah manapun yang ia temui. ASN misalnya, atau lini terbawah masyarakat hingga pelajar dan anak-anak yang notabene masih dibawah umur. Mereka melancarkan teror sesuai rencana, yaitu memecah belah persatuan demi tujuan yang ingin diluluskan. Meski kerap…