Oleh: Dodik Prasetyo
Presiden Jokowi secara mendadak melakukan blusukan ke waduk pluit pada Jumat (3/1/2020) guna mengecek alat penanganan banjir. Kehadiran Pemerintah pusat di tengah bencana perlu diacungi jempol karena mencerminkan hadirnya negara di masyarakat dan mengoptimalkan program rehabilitasi pasca bencana.
Tanggap darurat bencana dalam suatu negara memang sangat dibutuhkan.
Perihal musibah seringkali memiliki hal yang sedemikian sensitif. Pasalnya seluruh harta benda hilang dalam sekejap. Belum lagi masalah lainnya terkait sandang pangan, pendidikan anak. Sehingga bantuan dari pemerintahan sangat diharapkan. Maka dari itu, pemerintahan segera turun tangan dalam mengantisipasi ini semua.
Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP turut mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terjun langsung dalam menangani masalah dan korban banjir yang tengah melanda wilayah Jabodetabek dan Banten.
Menurut Johan, pemerintah pusat langsung turun tangan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait dan instansi yang berkenaan dalam penanganan banjir, khususnya dalam menyelamatkan dan mengevakuasi korban terdampak.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menegaskan, meski masalah banjir menjadi musibah bersama, namun penanganannya harus dilakukan serius oleh pemerintah daerah. Termasuk, meminta agar strategi antisipasi bencana bisa dibahas bersama antara pusat dan juga daerah. Kendati demikian tanggung jawab Pemda dalam hal ini Gubernur dalam mengatasi banjir di wilayahnya merupakan tanggung jawab yang paling utama.
Pemerintah menilai perlu turun tangan karena hal ini merupakan tindakan yang tepat agar penanganan banjir bisa diatasi lebih cepat. Selain itu, dampak kerugian dan korban jiwa yang diakibatkan banjir sudah membuat kita prihatin.
Dilihat dari skala prioritas dalam pembangunan memang harus mengacu pada urgensi dan kebutuhan yang paling mendesak. Ketika hal seperti ini diabaikan, maka akibatnya apa yang ingin dicapai malah tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Pembangunan pada hakikatnya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat paling memaksa.
Masalahnya, ternyata ada pada rencana pengendalian banjir yang terkendala sejak tahun 2017. Monitoring terhadap kesiapan penanganan banjir dinilai tidak berjalan. Target proyek normalisasi Sungai Ciliwung baru berjalan sepanjang 16 kilometer dari total 33 kilometer yang telah direncanakan.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, beranggapan penanganan banjir bukan pada persoalan normalisasi, namun lebih kepada penanganan di hulunya. Berbeda dengan pemerintah pusat yang sudah lebih dulu turun tangan untuk menangani persoalan di hulunya, dengan membangun dua waduk Ciawi dan Sukamahi, yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2020.
Meskipun di hulunya sudah diantisipasi, tapi di hilirnya tidak dilakukan apa-apa untuk mengatasi banjir, tetap saja banjir akan terus melanda kota Jakarta. Inilah mengapa diperlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Mengatasi banjir tidak bisa cuma dengan bualan omongan semata, karena sudah terbukti retorika tidak mampu menyelesaikan masalah.
Persoalan penanganan banjir di DKI Jakarta tampaknya bukan menjadi skala prioritas pemprov DKI Jakarta, dan hal itu terbukti dengan dipotongnya anggaran penanganan banjir sebesar Rp 500 miliar, serta dialihkan untuk pelaksanaan Formula E 1, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Padahal ketika musim kemarau berakhir, maka DKI Jakarta akan menghadapi banjir yang sudah menjadi persoalan musiman yang tak terhindarkan. Namun pemprov DKI Jakarta mengesampingkan hal tersebut, pasalnya sudah menganggap penanganan banjir bisa diatasi oleh pihak pemerintah pusat.
Kemungkinan memang seharusnya pemerintah pusat sudah mengambil alih penanganan banjir ini sejak tahun 2017, bukan baru sekarang dipersoalkan, karena sudah ada tanda-tanda perbedaan persepsi dalam soal penanganan banjir.
Anies bahkan, menunggu langkah pemerintah pusat dalam penanganan banjir, karena dia tetap ngotot bahwa penanganan banjir adalah persoalan penanganan di hulunya, bukan soal normalisasi. Sudah terbukti menurut dia, bahwa adanya normalisasi kali di kampung pulo, namun banjir tetap melanda masyarakat di sekitarnya.
Dilihat dari opini Anies, tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang bijak. Karena dia kan gubernur Jakarta, masak iya masalah banjir Jakarta harus Pemerintah pusat lagi yang turun tangan. Lalu, apa kinerja Anies buat warga Jakarta? Ngotot-pun tak bisa dijadikan alasan, sudah barang tentu hal ini bisa diselesaikan jika sang gubernur niat dan profesional dalam merampungkan segala proyek. Bahkan, ada pula sindiran telah digelontorkan sejumlah dana hingga ratusan triliun guna membangun infrastruktur sebagai upaya antisipasi banjir ini. Jika memang demikian, kinerja Anies memang layak dipertanyakan. mengingat dunia bukan hanya sebagai pencitraan. Dan janganlah lagi-lagi pemerintah pusat yang jadi sasaran.
