Mendukung Program Pemangkasan Birokrasi Pemerintah

Oleh: Edi Baskoro

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berkomitmen untuk memangkas birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dapat meningkatkan pelayanan negara kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien.
Penyebab sejumlah masalah tatanan ekonomi di Indonesia ditengarai akibat adanya tumpang tindihnya berbagai aturan. Hal ini tentunya mengurangi keefektifan dari aturan maupun UU itu sendiri. Namun, dampaknya membuat sistem pemerintahan terasa stagnan dan berjalan melambat. Hal inilah yang membuat Presieden Jokowi mengambil langkah untuk segera menuntaskan permasalahan ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kepada para pengusaha Korea Selatan akan memangkas semua regulasi dan birokrasi penghambat investasi di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara working lunch bersama pemimpin perusahaan setingkat chief executive officer (CEO) sejumlah perusahaan besar Korea Selatan di Hotel Lotte Busan, Korea Selatan, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Indonesia merupakan tempat investasi yang tepat bagi para perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Terlebih, di era yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, masa depan dunia akan dimotori oleh sebuah emerging economy seperti Indonesia.

Ini berarti, di saat banyak negara mengalami aging society, Indonesia justru memiliki usia yang cukup produktif dan besar dengan bonus demografi yang besar pula. Hal ini tercermin saat banyak negara mengalami goncangan pertumbuhan Ekonomi, Indonesia masih mengenyam keuntungan hingga 5 persen pertahun, selama kurun waktu 5 tahunan.

Tak hanya itu, di saat banyak negara mengalami ketidakpuasan, stabilitas politik di Indonesia dinilai cukup terjaga. Pada saat banyak negara cenderung melakukan proteksionisme, Indonesia justru menjadi koordinator bagi perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Bahkan, Indonesia telah menyelesaikan negoisasi Indonesia-Korea CEPA, imbuh Jokowi.
Penyederhanaan aturan dan birokrasi di Indonesia akan terus dilakukan guna mendukung peningkatan tersebut. Termasuk menekankan bahwa investasi di Indonesia harus mampu menciptakan lapangan kerja. Jokowi juga menegaskan jika investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, namun juga menjadikan Indonesia sebagai hubungan produksi.

Berkenaan dengan penyederhanaan aturan, pemerintah sekiranya akan melakukan pemangkasan sekitar 70 hingga 74 undang-undang secara sekaligus dalam waktu bersamaan melalui skema omnibus law. Dengan omnibus law ini, Presiden berharap semua peraturan yang sebelumnya menghambat segala investasi akan dapat disederhanakan. Pun dengan penghalang penciptaan lapangan kerja.
Adapun pelaksanaan pemangkasan birokrasi yang semakin simpel sehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti juga akan semakin cepat. Salah satunya ialah; pemangkasan eselon IV dan eselon III di sektor birokrasi. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan telah mengalihkan 112 pejabat eselon III dan IV di jajaran kementeriannya menjadi jabatan fungsional.

Buruknya birokrasi Indonesia juga diakui oleh Bank Dunia. Hal ini terlihat dari prosedur yang dilewati pelaku usaha untuk berusaha disini kurang lebih 10 tahapan dengan estimasi waktu 19,6 hari. Waktu ini dinilai lebih panjang daripada Singapura yang hanya melalui 2 tahapan saja dengan estimasi waktu 1,5 hari.

Upaya untuk memangkas proses birokrasi ini memiliki sejumlah keuntungan dari pemangkasan jenjang eselon, yakni mampu mempersempit ruang gerak korupsi. Program Presiden untuk memangkas jabatan eselon tersebut juga turut mendapatkan dukungan dari anggota DPR Fraksi PKB Abdul Wahab, ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan cita-cita yang besar dan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak.
Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, sangat mungkin dilakukan pemangkasan di lingkungan kementerian dan juga kelembagaan. Bambang berpendapat, pemangkasan tingkat tersebut sebagai bentuk penyederhanaan jabatan atau posisi dalam sebuah kementerian atau lembaga. Jika memang benar akan dilakukan maka hal tersebut dapat mempercepat sebuah keputusan maupun kebijakan nantinya.

Sudah bukan rahasia lagi jika selama ini banyak level kepangkatan yang membuat anggaran belanja daerah menjadi boros, terutama untuk para pegawai. Padahal alokasi untuk tunjangan jabatan bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih mendesak dan penting, contohnya seperti pemenuhan infrastruktur dasar yang lebih diperlukan oleh masyarakat.

Dukungan penuh akan langkah baik yang ingin diambil pemerintahan ini tentunya harus diwujudkan. Sebab, tujuan utama dari upaya ini ialah peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang mana meliputi segala pihak, baik pemerintahan maupun warga negaranya. Maka dari itu, mendukung gagasan dari Presiden Jokowi wajib bagi kita. Agar percepatan pembangunan di segala sektor, termasuk peningkatan perekonomian segera terlaksanakan.

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

All Rights Reserved © 2025