Author: Kata Indonesia

Dewan Adat Papua (DAP) wilayah adat Doberay menyambut kedatangan Staf Khusus Presiden RI, Joko Widodo, dengan di pimpin langsung oleh Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Adat Doberay: Paul Finsen Mayor (04/02/2020). Pertemuan ini dalam rangka untuk melakukan diskusi yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat. Sebelum diskusi berlangsung, Billy disambut dengan upacara adat injak Piring (Mansorandak), secara adat Biak, diikuti dengan pengalungan kalung tradisional, sebagai tanda kebahagiaan atas kedatangannya. Billy Mambrasar dalam kata sambutanyanya mengatakan, bahwa Inpres No. 9 Tahun 2020, dan Kepres No. 20 tahun 2020, dikeluarkan untuk percepatan Pembangunan Papua…

Oleh : Zakaria Eks anggota ormas terlarang tidak boleh berpolitik dan mencalonkan diri jadi pejabat di tingkat apapun. Hal ini tercantum dalam draft UU pemilu. Pelarangan ini bukan mencabut hak mereka sebagai warga negara. Namun, mereka terbukti tidak setia pada NKRI, sehingga dilarang keras beraktivitas politik. Publik dikejutkan dengan draft UU pemilu yang masih dalam tahap pembahasan oleh DPR. Dalam rancangan ini, ada rencana bahwa mantan anggota organisasi terlarang tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Mereka juga tidak boleh maju sebagai calon presiden atau calon anggota legislatif. Zulfikar Sadikin, anggota Komisi II DPR, menyatakan bahwa eks anggota ormas dilarang mencalonkan…

Oleh : Dodik Prasetyo Situasi pandemi cenderung semakin serius yang ditandai dengan semakin banyaknya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Masyarakat pun diminta sadar dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar tidak semakin banyak lagi orang yang tertular Corona. Pandemi memang belum berakhir, distribusi vaksin juga belum merata untuk seluruh masyarakan Indonesia, sehingga masyarakat perlu untuk terus diingatkan terkait dengan sense ofe crisis atau kewaspadaan terhadap penyebaran virus covid-19. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kewaspadaan masyarakat justru cenderung menurun. Kondisi inilah yang menyebabkan penyebaran virus covid-19 di Indonesia seolah tidak terbendung. Epidemiolog dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan…

Oleh : Sabby Kosay Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan duri dalam daging yang selalu memprovokasi masyarakat dan menghambat pembangunan di Papua. Masyarakat pun mendukung TNI/Polri untuk menumpas kelompok tersebut yang selalu bertindak keji dan melanggar hukum secara nyata. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua memang sudah sepatutnya ditumpas, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso sempat menuturkan bahwa kelompok separatis tersebut bisa lebih berbahaya jika didiamkan. Bisa saja Papua lepas dari Indonesia. Lebih lanjut, jenderal bintang 3 komando pasukan khusus (kopassus) tersebut mengatakan, saat ini yang dilakukan KKB dan kelompok separatis lain yang ada di Papua terus berupaya menyeret asing untuk…

Oleh: Putu Raditya DPR dan Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja sebagai salah satu terobosan untuk memangkas regulasi. Produk hukum tersebut juga diyakini banyak membawa kontribusi positif dalam memudahkan membuka usaha hingga lapangan kerja. Pemerintah berkomitman untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan (PP) UU Cipta Kerja, dengan telah melakukan pembahasan bersama para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan semua aspirasi dan masukan dari masyarakat dan dunia usaha yang telah diterima melalui berbagai kanal serap aspirasi yang sudah disiapkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penyelesaian keseluruhan RPP dan Perpres tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja, yaitu…

Oleh : Rebecca Marian Pemerintah pusat terus mengoptimalkan distribusi vaksin ke berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali ke Papua. Upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif guna mencegah penularan Covid-19. Dinas Kesehatan Provinsi Papua siap mendistribusikan vaksin Covid-19 yang baru tiba di Papua sebanyak 20.800 vial ke dinas kesehatan kabupaten se Provinsi Papua, namun syaratnya Dinkes setempat harus menyiapkan gudang penyimpanan. Hal tersebut disampaikan oleh kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr Aaron Rumainum melalui WhatsApp Group pada 25 Januari 2021 lalu. Sebelumnya Papua sudah menerima 14.680 vaksin sinovac dan sudah didistribusi ke…

Oleh : Eko Prasetyo Dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang memberi kemudahan bagi para penanam modal asing. Sehingga mereka mau masuk ke Indonesia dan membuka bisnis di sini. Pelaku usaha juga sepakat dengan pemerintah bahwa UU ini sangat bagus untuk menarik minat para investor. Karena ada perubahan besar terkait masalah birokrasi, perizinan, dll. UU Cipta Kerja disebut juga dengan UU sapujagat, karena mengurus hampir berbagai bidang. Ia berisi pasal-pasal yang mengurus sektor ketenagakerjaan, ekonomi, UMKM, sampai investasi. Berbagai pasal yang ada di dalam UU ini diharap bisa memperbaiki macam-macam permasalahan di Indonesia. Sehingga para WNI bisa bangkit dari…

PLN memastikan penyaluran stimulus listrik periode Februari 2021 untuk 32 juta pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA bersubsidi serta 459.000 pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA berjalan lancar. “Untuk bulan Februari juga kami sudah siap untuk menyalurkannya. Kami menyadari stimulus listrik ini sangat membantu meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ucap Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh diskon token listrik stimulus Covid-19, khusus daya 450 VA cara paling mudah dapat dilakukan melalui Aplikasi PLN Mobile yang terdapat di Playstore…

PLN meraih penghargaan sebagai Mitra Investasi Kategori Emiten dengan Scoring Terbaik 2020 dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia. Keberhasilan PLN meraih penghargaan tersebut dilandasi atas kepercayaan dan keamanan yang ditunjukkan PLN dalam pengelolaan hubungan investasi. Penghargaan diserahkan oleh Dewan Pengawas BPKH RI, Muhammad Akhyar Adnan kepada Executive Vice President Keuangan Korporat PLN, Teguh Widhi Harsono serta disaksikan oleh Ketua Dewan Pengawas BPKH, Yuslam Fauzi, Kepala BPKH RI, Anggito Abimanyu dan Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly dalam kegiatan _Annual Meeting_ BPKH Republik Indonesia 2021 yang diselenggarakan secara daring, Rabu (3/2). Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly mengatakan, penghargaan ini merupakan…

Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar, mendorong  diprioritaskannya orang asli Papua (OAP) dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua Barat. Dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat tadi  kami antara lain bicara masalah itu. Kami sepakat itu orang asli Papua harus mendapat  prioritas dalam rekruting ASN,” kata Billy seusai menggelar pertemuan dengan  Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di Manokwari, Rabu (3/1). Baca juga: Keren, Tas Bigmo Hadir Menemani Aktifitas Para Millenial, Begini Ulasannya? Billy mengatakan, masalah proporsionalitas orang asli Papua dalam penerimaan ASN di bumi Papua merupakan isu lama yang tak kunjung tuntas. Karena itu ia berupaya mendorong agar masalah itu…

Guna memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, PLN selalu berupaya meningkatkan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Hal ini kembali tercermin melalui salah satu anak usaha PLN, PT Indonesia Power dalam mengoperasikan dan mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 2. PLTGU ini berlokasi di area Indonesia Power Priok Power Generation and O&M Services Unit (POMU), Jakarta Utara dengan luas area sebesar ± 23,8 Hektare. PLTGU Jawa 2 memproduksi daya sebesar 800 Megawatt (MW) yang berasal dari Gas Turbine 2×300 MW dan Steam Turbine 1×200 MW. General Manager Indonesia Power Priok Power Generation and O&M Services Unit (POMU),…

Oleh : Muhammad Yasin Saat ini, DPR akan membahas draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang salah satunya menghapus hak elektoral bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Masyarakat pun mendukung rencana tersebut karena sudah sesuai dengan konstitusi. Draf Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 7/2017 tentang pemilu dan undang-undang nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) menghapus hak elektoral untuk memilih maupun dipilih bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Isu ini pun ramai diperdebatkan masyarakat. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa apa yang…