Pemerintah Optimal Melaksanakan Vaksinasi di Papua

Oleh : Rebecca Marian

Pemerintah pusat terus mengoptimalkan distribusi vaksin ke berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali ke Papua. Upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif guna mencegah penularan Covid-19.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua siap mendistribusikan vaksin Covid-19 yang baru tiba di Papua sebanyak 20.800 vial ke dinas kesehatan kabupaten se Provinsi Papua, namun syaratnya Dinkes setempat harus menyiapkan gudang penyimpanan.

Hal tersebut disampaikan oleh kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr Aaron Rumainum melalui WhatsApp Group pada 25 Januari 2021 lalu.

Sebelumnya Papua sudah menerima 14.680 vaksin sinovac dan sudah didistribusi ke Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

Pada prinsipnya Dinas Kesehatan Provinsi sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan seperti di Biak, Yapen, Supiori, Nabire, Wamena serta Merauke untuk kesiapan gudang penyimpanan , jika mereka sudah siapkan gudang, tentu saja vaksin akan segera didistribusi.

Baca juga: Produk Lokal Berbahan Dasar Kulit Asli dengan Desain Ciamik, Voila Leather Jawabannya

Ada 2 kabupaten yang sudah menyatakan siap menerima vaksin yakni Keerom dan Merauke. Aaron mengataka Keerom minta 1000 vaksin dan akan segera didistribusikan ke sana.

Selain itu Kabupaten Merauke juga siap untuk menerima vaksin, namun yang akan diberikan tidak seperti jumlah yang diminta yakni 5000 vial tetapi disesuaikan dengan jumlah sasaran dan pejabat esensial yakni pejabat yang akan divaksin saat nantinya kabupaten melakukan launching.

Dokter Aaron juga menilai, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat terkait dengan jumlah vaksin yang akan diterima oleh setiap kabupaten/kota berdasarkan jumlah sasaran.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua telah melatih 200 petugas pelaksana vaksinasi Covid-19. Para petugas ini akan memberikan suntikan vaksin covid-19 kepada warga sasaran vaksinasi di 29 kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih.

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Doren Wakerwa menjelaskan, wilayahnya memperoleh vaksin sebanyak 14.680 dosis.

Vaksinasi Covid-19 pada tahap pertama difokuskan di kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Mimika.
Doren menyatakan, bahwa jumlah vaksin yang diterima oleh Provinsi Papua sebanyak 14.680 dosis vaksin akan diberikan sejak Januari hingga Maret 2021.

Ia menambahkan, kota Jayapura mendapatkan 3.464 dosis vaksin, Kabupaten Jayapura 1.343 dosis vaksin dan Kabupaten Mimika 2.449 dosis vaksin.

Doren menegaskan, vaksinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan penularan virus corona. Sasaran vaksinasi Covid-19 pada tahap pertama utamanya adalah tenaga kesehatan.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Papua Barat, Zakarias Horota, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berbagai kabar bohong terkait bahaya vaksinasi Covid-19.

Horota mengajak warganya untuk mendukung program penyuntikan vaksin Covid-19 secara nasional oleh Pemerintah sebagai upaya mengakhiri status pandemi Covid-19.
Horota mengatakan, ini masalah pilihan sehat untuk hidup di tengah ancaman pandemi, bukan persoalan diajak atau terpaksa. Oleh karena itu semua pihak ikut mendukung program vaksinasi di Papua Barat.

Ia mengatakan, pemerintah tidak mungkin mencelakakan masyarakat melalui vaksin Covid-19. Dia pun mengakui, sempat berniat untuk menolak program vaksinasi di wilayah Papua Barat, karena terhasut oleh kabar bohong.
Namun setelah dipikir-pikir, tidak mungkin jutaan nyawa manusia di Papua Barat mau dicelakakan oleh pemerintah melalui program vaksinasi.

Akhirnya ia-pun bersedia untuk divaksin perdana.
Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Papua Barat resmi dibuka oleh Gubernur Dominggus Mandacan di RS Provinsi Papua Barat, Kamis, Januari 2021. Penerima vaksin perdana di Papua Barat adalah Wakil kepala kejaksaan tinggin (wakajati) Papua Barat, Witono.

Witono sendiri mengatakan bahwa vaksin merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi dampak buruk dari penyebaran Covid-19 di Papua Barat. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak perlu takut, karena dirinya sudah melaluinya dan keadaannya baik-baik saja setelah divaksin.

Sementara itu, Komisi Informasi Provinsi Papua juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang mengambil langkah cepat dalam melakukan vaksinasi Covid-19. Demikian juga penyuntikan pertama kepada Presiden RI Joko Widodo dan di Papua kepada Aaron Rumaninum.

Pihaknya mengakui adanya keresahan dari segelintir masyarakat sehingga menolak untuk mendapatkan vaksin.

Padahal, vaksinasi merupakan ikhtiar pemerintah dalam rangka mengobati dan menekan angka kematian serta melindungi diri dari ancaman virus corona.

Pelaksanaan vaksin di Bumi Cenderawasih memang bukan tanpa kendala, tetapi ikhtiar ini harus tetap dijalankan agar status pandemi dapat segera berakhir.

Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025