Author: Kata Indonesia

Vaksinasi Santri di Lebak, BIN Harap Banten Segera Zona Hijau Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Banten mengadakan vaksinasi covid-19 di Pondok Pesantren Al-Idrus, Rancagawe, Kalanganyar, Lebak, Banten. Sehingga diharapkan, Provinsi Banten segera masuk zona hijau penyebaran covid-19. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Banten, Brigjen TNI Cahyono Cahya Angkasa, mengatakan kegiatan vaksinasi ini untuk membantu percepatan kekebalan komunal masyarakat. Dia berharap Provinsi Banten berubah ke zona hijau. “Kami bersyukur sekarang ini Banten masuk ke zona kuning, dan diharapkan bisa ke zona hijau. Untuk itu kami mengakselerasi vaksinasi sehingga mempercepat herd immunity bagi masyarakat khususnya di Banten,” ujar Cahyono, Minggu, 21 November 2021.

Kebut Vaksinasi Santri, BIN Jateng Door to Door ke Pondok Pesantren Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Jawa Tengah menggelar vaksinasi massal untuk pelajar dan santri, Rabu (8/12/2021). Vaksinasi sebanyak 11 ribu dosis dilakukan secara door to door atau jemput bola di empat kabupaten yakni Purbalingga, Kendal, Boyolali dan Pekalongan. Khusus di Purbalingga, vaksinasi dilakukan di Ponpes Darul Abror, Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja.

Vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur Terus Digenjot, Menyasar Pelajar, Santri dan Nelayan Vaksinasi covid-19 di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur terus digenjot. Di Kabupaten Kediri, vaksinasi digelar di madrasah dengan sasaran pelajar. Di Kabupaten Bangkalan, vaksinasi menyasar santri pondok pesantren. Sedangkan di Kabupaten Probolinggo, vaksinasi menyasar warga di pesisir utara. 800 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Kediri Jawa Timur mengikuti vaksinasi Covid-19, pada Rabu (8/12/2021). Mereka mengikuti vaksinasi untuk dosis kedua. Usai mengikuti vaksinasi Covid-19, siswa dan guru melakukan penggalangan dana untuk korban awan panas guguran gunung semeru.

Rekrut Santri Jadi Anggota TNI Dinilai Bisa Bendung Paham Radikal Pj Ketua Umum PB HMI, Romadhon JASN, menyambut baik rencana Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman merekrut calon prajurit TNI dari kalangan santri dan lintas agama. Ia menuturkan rencana mantan Pangkostrad tersebut mendapat dukungan dan apresiasi dari publik. Alasannya, pertimbangan merekrut prajurit TNI dari kalangan alumni pesantren karena santri dinilai sudah terdidik dari segi moral maupun akhlak. “PB HMI menyambut positif rencana ini, demikian juga publik mengapresiasi dan mendukung. Ini kabar gembira bagi santri termasuk juga saudara kita lintas agama, dan benar yang dibilang Pak KSAD Dudung santri sudah terdidik akhlak…

Menteri Tjahjo: ASN Jangan Berkomunikasi dengan Kelompok Radikal, Ingat Ada Jejak Digital! Radikalisme dan terorisme merupakan dua tantangan bangsa yang harus dilawan bersama oleh aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo juga meminta PNS untuk menjauhi segala hal yang memiliki keterkaitan dengan radikalisme dan terorisme. “Prinsipnya adalah PNS tidak boleh berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Terlebih untuk calon pejabat pimpinan tinggi (PPT) madya. Walaupun sudah memenuhi kriteria, jika memiliki indikasi terpapar radikalisme dan terorisme, mohon maaf tidak bisa,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/12/2021).

Di Indonesia, baju koko diidentikkan dengan baju muslim kaum pria. Tak heran jika menjelang Lebaran, baju ini selalu laris dicari pria. Ada masanya baju ini hanya dipakai pria ketika beribadah di masjid atau untuk merayakan momen Lebaran. Tetapi sekarang baju koko sering terlihat dikenakan di acara pesta. Modelnya pun semakin beragam. Seperti Brand lokal Bandung yang bernama Hadza ini, Hadza hadir dengan model casual yang bersifat kontemporer, dan sudah banyak dipakai kalangan millenial di Ibukota. Asal mula Brand Hadza sendiri lahir dari keinginananya membuat bahwa model baju pria ini bisa dipakai dengan semua kalangan, yang pastinya memanjakan konsumennya dengan desain…

Pemerintah Perbaiki Kualitas Penegakan HAM Oleh : Syarifudin Pemerintah berusaha keras menegakkan hak asasi manusia (HAM) setinggi-tingginya, karena merupakan hak dasar tiap manusia. Kualitas penegakan HAM terus diperbaiki, agar semua WNI merasakannya, dari lapisan masyarakat terbawah sampai teratas. Tidak akan percuma melapor kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menangkis anggapan bahwa pelaporan kasus, terutama pelanggaran HAM ke pihak berwajib, akan percuma. Penyebabnya karena ada pameo bahwa hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah, alias pemenangnya adalah yang punya uang. Padahal ini tidak benar, karena keadilan tidak bisa dibeli. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa negara…

Masyarakat Harus Kurangi Mobilitas saat Nataru Oleh : Savira Ayu Akhir tahun diwarnai dengan libur Nataru (Natal dan Tahun Baru). Akan tetapi dikhawatirkan terbentuk klaster Corona baru, karena ada mobilitas massal. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi mobilitas saat libur Nataru agar terhindar dari bahaya Corona. Akhir tahun seharusnya jadi masa bahagia karena biasanya ada liburan, sehingga bisa mudik atau traveling. Namun masyarakat saat ini sadar diri karena masih masa pandemi, sehingga banyak yang mengerem keinginan untuk jalan-jalan, karena takut tertular Corona. Pandemi membuat suasana Nataru sepi dan syahdu karena mobilitas benar-benar dikurangi dan hari raya dirayakan dengan kumpul keluarga inti di…

Menyukseskan Penerapan Moderasi Beragama Oleh: Muhammad Arif Masyarakat mendukung Pemerintah untuk terus menggencarkan dan menyukseskan penerapan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah program yang wajib dilakukan untuk menjaga perdamaian di Indonesia. Indonesia adalah negara yang majemuk dan memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Keberagaman ini membuat kita terbiasa untuk melakukan toleransi, dan menghormati orang dengan keyakinan lain sudah diajarkan sejak kecil. Ketika seseorang mengaku beragama dengan taat maka ia menjaga hubungan baik, tak hanya pada Tuhan tetapi juga pada manusia, bahkan yang keyakinannya berbeda. Akan tetapi ada kelompok radikal dan teroris yang tidak bisa menerima konsep moderasi beragama. Bagi mereka,…

Mendukung Pemerintah Meningkatkan SDM Papua Demi Kemajuan Rakyat Oleh : Rebeca Marian Masyarakat mendukung penuh kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Papua. Strategi ini diharapkan dapat menstimulus kemajuan Papua dan menambah kesejahteraan rakyat. Papua memiliki potensi yang harus dikembangkan, hampir setiap tahun menteri yang mengisi kabinet pemerintah tidak pernah luput dari orang asli Papua. Tentu saja dengan segala keterbatasan yang ada, Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua harus mendapatkan perhatian, sehingga akan muncul cendekiawan muda asli Papua yang mampu menjadikan Papua lebih maju dan sejahtera. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo berkomitmen untuk terus membangun Infrastruktur di Papua.…

Pemerintah Berkomitmen Kuat Tegakkan Keadilan HAM Oleh : Ridwan Alamsyah Pemerintah berkomitmen kuat untuk menegakkan keadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bukti tersebut ditandai dengan adanya Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2020-2024. Isu keadilan HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan hal yang tak kunjung selesai dibahas. Pemerintah menyatakan memiliki komitmen besar terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yangg merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh dan maju. Pemerintah juga selalu berupaya untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Presiden RI Joko Widodo mengajak kepada seluruh pihak untuk bekerja sama demi kemajuan bangsa. Sebelumnya Jokowi pernah mengatakan…

Mendukung Penerapan PPKM Jelang Nataru Oleh : Raditya Rahman Pemerintah berupaya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah tersebut merupakan upaya efektif untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun. Jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, angka kasus terkonfirmasi Covid-19 mengalami kenaikan pada masa liburan. Hal ini tentu saja menjadi kewaspadaan kita bersama agar tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Sesuai Assesment untuk seluruh wilayah Indonesia selama libur Natal 2021 dan tahun baru 2022 demi mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko…