Pemerintah Berkomitmen Kuat Tegakkan Keadilan HAM

Pemerintah Berkomitmen Kuat Tegakkan Keadilan HAM

Oleh : Ridwan Alamsyah

Pemerintah berkomitmen kuat untuk menegakkan keadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bukti tersebut ditandai dengan adanya Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2020-2024.

Isu keadilan HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan hal yang tak kunjung selesai dibahas. Pemerintah menyatakan memiliki komitmen besar terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yangg merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh dan maju. Pemerintah juga selalu berupaya untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.

Presiden RI Joko Widodo mengajak kepada seluruh pihak untuk bekerja sama demi kemajuan bangsa. Sebelumnya Jokowi pernah mengatakan bahwa kita harus bekerja sama dalam menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa.

Jokowi juga telah menugaskan kepada Menkopolhukam agar penyelesaian masalah HAM masa lalu dapat terus dilanjutkan dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak serta bisa diterima oleh semua pihak.
Komitmen kuat pemerintah dalam penegakkan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan.
Sementara itu, di tengah pandemi saat ini, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengatakan bahwa seluruh pihak haruslah bekerja keras untuk menekan penyebaran virus corona, mengobati yang sakit, mencegah kematian dan memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak. Bersamaan dengan itu, kita semua juga harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk upaya pemenuhan hak asasi masyarakat.
Selain itu, dalam hal pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi ingin mendedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan dan kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
Demikan pula dengan pembangunan sumber daya manusia yang berjalan dengna memastikan adanya penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau teruar.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2013-2014, Siti Noor Laila menilai Presiden Joko Widodo memiliki momentum emas untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Laila menjelaskan, bahwa sebenarnya upaya penuntasan kasus Pelanggaran HAM berat sudah dilakukan pada periode pertama Jokowi, namun ketika itu regulasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebenarnya, program untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM sudah ada dalam nawacita pertama Jokowi, Bahkan sudah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM). Dalam nawacita disebutkan ‘Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu’.
Kita pun tidak bisa menutup mata bahwa penanganan kasus Pelanggaran HAM berat pastinya tidak bisa lepas dari situasi politik yang berkembang. Dirinya melihat, bahwa sekarang ini sebenarnya presiden sudah tidak memiliki beban sehingga mestinya langkah untuk penyelesaian lebih mudah.
Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubroto menuturkan, UU KKR memang pernah dibahas DPR pada 2014 namun dibatalkan MK. Kemudian pada periode kedua pemerintah Jokowi saat ini juga berkomitmen untuk mengajukan kembali Komisi Kebenaran Rekonsiliasi.
Mantan Ketua MPR RI tersebut menilai, diskursus RUU KKR yang dilakukan Seknas Jokowi akan memberikan banyak masukan, karena menghadirkan tokoh penggiat, bahkan sebagian dari mereka adalah para korban. Dan apa yang dilakukan ini adalah untuk memberikan sharing naskah akademik.
Ia menjelaskan, bahwa kini kita tahu ada komitmen yang kuat dari pemerintah. Bahkan dari Menko Polhukam juga sangat mendorong hal ini. Maka dialog yang melibatkan pakar dan para korban diharapkan bisa membantu upaya rekonsiliasi
Saat ini, pemerintah telah berencana menghidupkan kembali KKR untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang dapat menjadi beban sejarah. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja Kemenkum HAM yang sudah membuat kembali RUU KKR yang sekarang diajukan ke DPR RI.
Salah satu kepedulian pemerintah terhadap HAM, adalah dengan bertemunya para peserta aksi Kamisan kepada Jokowi di Istana Negara. Aksi Kamisan tersebut merupakan aksi para keluarga korban dugaan pelanggaran HAM Berat yang menggelar aksi damai setiap hari kamis di depan Istana.
Kepedulian serta komitmen pemerintah dalam menegakkan keadian HAM dan penyelesaian kasus HAM tak perlu diragukan, tentu saja masyarakat perlu melakukan pengawasan agar penyelesaian HAM yang belum selesai tetap berprogres.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

 

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025