• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Menyukseskan Penerapan Moderasi Beragama

Menyukseskan Penerapan Moderasi Beragama

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 9 December 2021

Menyukseskan Penerapan Moderasi Beragama

Oleh: Muhammad Arif

Masyarakat mendukung Pemerintah untuk terus menggencarkan dan menyukseskan penerapan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah program yang wajib dilakukan untuk menjaga perdamaian di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang majemuk dan memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Keberagaman ini membuat kita terbiasa untuk melakukan toleransi, dan menghormati orang dengan keyakinan lain sudah diajarkan sejak kecil.

Ketika seseorang mengaku beragama dengan taat maka ia menjaga hubungan baik, tak hanya pada Tuhan tetapi juga pada manusia, bahkan yang keyakinannya berbeda.

Akan tetapi ada kelompok radikal dan teroris yang tidak bisa menerima konsep moderasi beragama. Bagi mereka, negara khalifah harus terwujud, dan tidak ada toleransi di dalamnya.

Bahkan boleh melakukan kekerasan demi terbentuknya negara khalifah. Hal ini tentu salah besar karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia.
Oleh karena itu moderasi beragama selalu digencarkan oleh pemerintah, agar tidak ada yang terpengaruh oleh hasutan kelompok radikal. Dalam menjalankan perintah agama memang harus moderat, dalam artian tidak terlalu ekstrim kanan atau kiri. Keseimbangan perlu dilakukan dan toleransi adalah kunci dari perdamaian di Indonesia.
Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja Dr. Joni Tapingku menyatakan bahwa moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagaman di tengah berbagai desakan. Dalam artian, untuk negara majemuk seperti Indonesia, maka semua orang wajib melakukan moderasi beragama, karena memahami bahwa ada keragaman di Indonesia dan agama yang diakui oleh pemerintah tidak hanya 1 saja.
Dr. Joni melanjutkan, moderasi beragama adalah sikap dewasa yang diperlukan. Sebaliknya, radikalisme dan terorisme sangat kekanak-kanakan, karena ia memaksakan kehendak pada orang lain. Radikalisme selalu identik dengan kejahatan, karena melihat orang yang berbeda dan umat dengan keyakinan lain sebagai musuh besar, padahal mereka tidak memiliki kesalahan apa-apa.
Untuk mensyukseskan paham moderasi beragama maka ajaran ini harus disebarkan, mulai dari tingkat TK hingga universitas. Moderasi beragama harus diajarkan sejak dini, karena anak-anak akan paham tentang keberagaman dan sikap agar tidak terlalu ekstrim dalam beragama. Segala sesuatu yang keterlaluan malah tidak baik, bukan?
Contoh dari ajaran moderasi beragama yang bisa diedukasi pada para murid adalah dengan keadilan. Tidak boleh ada diskriminasi, meski seseorang menjadi minoritas karena keyakinannya berbeda. Semua murid wajib mendapatkan hak dan ajaran yang sama, dan tidak boleh dirundung hanya karena keyakinannya berbeda.
Selain itu, para murid bisa diajarkan mengenai keberagaman, sebagai poin moderasi beragama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah dan mereka wajib menyadarinya. Mereka tak boleh menghina temannya dengan keyakinan lain dan terlalu fanatik, karena hal itu melanggar norma dan hukum di Indonesia.
Toleransi juga wajib diajarkan karena kita selalu berhadapan dengan tetangga atau teman yang belum tentu keyakinannya sama. Jangan malah teriak-teriak kafir karena sangat tidak sopan. Toleransi harus dilakukan dan ada rasa saling menghormati serta menenggang rasa, karena harus diingat bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan bukan negara dengan hanya 1 agama.
Moderasi beragama wajib disukseskan agar tidak ada tawuran atau perang di dunia maya yang bertemakan perbedaan keyakinan. Dalam menjalankan aturan agama, maka wajib juga menjaga hubungan baik pada sesama manusia, tak hanya pada Tuhan. Hubungan baik dengan umat yang keyakinannya berbeda juga dianjurkan, karena kita adalah bangsa yang majemuk.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional

July 22, 2026

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia

July 22, 2026

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional

By Kata IndonesiaJuly 22, 20260

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional Jakarta – Pemerintah memperkuat perdagangan karbon…

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia

By Kata IndonesiaJuly 22, 20260

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi perdagangan…

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Oleh: Shafiq Tauqy Optimisme Indonesia menjadi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.