Author: Kata Indonesia

PP 28/2025 Perkuat Transformasi Ekonomi Nasional dan Pertumbuhan Investasi Oleh : Gavin Asadit Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 sebagai regulasi terbaru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, dan menjadi bagian dari upaya menyempurnakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menegaskan bahwa PP 28/2025 akan menjadi satu-satunya acuan dalam proses perizinan berusaha ke depan, dengan menyederhanakan birokrasi dan mempercepat layanan perizinan. PP ini menghadirkan tiga terobosan utama. Pertama, penerapan Service Level Agreement (SLA) sebagai batas waktu pelayanan wajib oleh instansi. SLA tersebut mencakup waktu penyelesaian…

Pemerintah Terbitkan PP 28/2025 Beri Kepastian Izin Investasi Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), sebagai upaya terbaru untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong epastian waktu dalam proses perizinan investasi. Aturan ini menetapkan batas waktu yang jelas untuk seluruh proses perizinan dan menerapkan sistem otomatisasi bagi izin yang tidak diproses tepat waktu. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera mengatakan sistem perizinan kini dilengkapi dengan dashboard pemantauan untuk memastikan proses berjalan sesuai target. Jika melewati tenggat, sistem akan otomatis menganggap izin telah disetujui. …

Hormati Konstitusi, Tolak Provokasi Pemakzulan Wapres Gibran Jakarta – Desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR. Namun, respons tenang dan tegas dari kalangan legislatif menandai bahwa langkah tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak stabilitas politik nasional. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, meminta semua pihak untuk tidak terbawa arus provokasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Ia menegaskan bahwa hasil pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat yang harus dijaga bersama. “Sudah, hormati hasil Pemilu ya,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen. Ia menekankan bahwa dalam sistem…

Wacana Pemakzulan Gibran Tidak Mungkin Dilakukan, Masyarakat Fokus Kawal Pemerintahan Jakarta – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa wacana tersebut nyaris mustahil untuk terjadi. Ia bahkan mengimbau masyarakat agar tidak larut dalam isu yang hanya menambah kegaduhan politik dan justru berpotensi menghambat kinerja pemerintahan yang baru berjalan. “Sudah tiga partai tolak pemakzulan. Apa tidak cukup untuk yakinkan, pemakzulan tidak mungkin terjadi?” kata Jimly kepada wartawan. Ia menyebut bahwa secara politik, tidak ada pijakan kuat untuk melanjutkan proses pemakzulan karena kurangnya dukungan dari partai-partai…

Kematian Diplomat Muda, Publik Diminta Tak Berspekulasi dan Hormati Proses Hukum Jakarta — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI meminta publik untuk tidak mengaitkan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dengan pekerjaan yang pernah dijalaninya. Permintaan ini disampaikan untuk meredam spekulasi liar yang beredar di tengah masyarakat. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, menyampaikan bahwa Arya Daru memang pernah menjadi saksi dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), namun hal tersebut tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan kematiannya. “Pernah (jadi saksi kasus TPPO), tapi itu jangan dikait-kaitkan. Kami lihat nunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi,” kata Judha Judha…

Kematian ASN Kemlu Terus Diselidiki, Hormati Proses Hukum yang Berlaku Jakarta — Proses penyelidikan atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, masih terus berlangsung intensif. Polisi pun telah memeriksa lima orang saksi, termasuk istri dan rekan kerja korban. “Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi, ya istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman-teman tetangga,” ujar Wakil Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Sigit Karyono. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan kini tengah menganalisis dua rekaman CCTV yang diambil dari lokasi. Hasil analisis rekaman tersebut diharapkan bisa…

Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Praktik Prostitusi di IKN Oleh : Zainudin Rahman Penataan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol masa depan Indonesia tidak hanya mencakup pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pembangunan karakter lingkungan yang bersih, tertib, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kembali isu mengenai keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di sekitar kawasan IKN. Meski informasi tersebut mengemuka dari data lama yang beredar ulang di media sosial, pemerintah tidak mengambil sikap reaktif biasa, melainkan menanggapinya dengan langkah-langkah konkret dan terukur di lapangan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa tidak ada aktivitas prostitusi di…

Pemerintah Tegas Tindak Praktik Prostitusi, IKN Dipastikan Bebas dari PSK Penajam Paser Utara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya menjaga integritas dan citra kawasan IKN sebagai pusat pemerintahan yang bersih dan tertib. Berbagai isu mengenai keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di wilayah tersebut telah ditanggapi secara serius dengan penindakan langsung di lapangan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan tidak ada praktik prostitusi di kawasan inti IKN. Pihaknya langsung melakukan penertiban apabila ada indikasi aktivitas semacam itu di sekitar wilayah IKN. “Jadi memang bukan di IKN-nya bos. Kalau di IKN-nya nggak, itu di daerah Sepaku, di Kecamatan Sepaku waktu…

Danantara Salurkan Rp130 Triliun untuk KUR Perumahan Jakarta — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mene-gaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan rakyat dengan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp130 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan komitmen Danantara mendukung program perumahan rakyat adalah bentuk ke-mandirian Republik Indonesia kuat berdiri di atas kaki sendiri. “Saya sudah bicarakan dengan Bapak Presiden bahwa untuk kementerian kami tid-ak memerlukan pinjaman luar negeri, kami tahun ini tidak ada pinjaman dari luar negeri. Ini adalah keputusan yang sangat rasional dan ini bukti bahwa kita Indonesia mampu…

Kolaborasi Danantara dan Pemerintah Percepat Akses Hunian Layak Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjalin kolaborasi strategis dengan pemerintah dalam upaya mempercepat akses terhadap hu-nian layak bagi masyarakat Indonesia. BPI Danantara memberikan dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Per-mukiman (PKP) dengan menyalurkan bantuan modal sebesar Rp130 triliun. Dana tersebut akan diproyeksikan sebagai bagian dari restrukturisasi dan pengem-bangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang secara khusus diarahkan untuk sektor pe-rumahan rakyat. Komitmen pemberian modal ini dibahas dalam rapat kesiapan melalui working group bersama yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara, dan…

Pemerintah Percepat Swasembada Pangan Lewat Infrastruktur dan Pupuk Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui langkah-langkah nyata dan strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mulai membenahi sejumlah tantangan struktural di sektor pertanian yang selama ini menghambat produktivitas petani. Mulai dari masalah kelangkaan pupuk, keterbatasan air, bibit, fluktuasi harga hasil tani, hingga kehadiran mafia yang mempermainkan sektor pertanian, kini menjadi fokus utama pemerintah. Wakil Presiden Gibran menyampaikan hal ini saat menghadiri acara Rembuk Tani Swasembada Gula Nasional yang digelar di Sleman, Yogyakarta. Dalam forum itu, dia…

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi prioritas strategis pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa. Ia menekankan bahwa seluruh program Kementerian Pertanian (Kementan) disusun demi kepentingan nasional jangka panjang. “Tentu saja Kementan mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan besar tidak bisa dikalahkan dengan segelintir orang,” kata Sudaryono saat berbincang dalam program Pro3 RRI. Ia menjelaskan bahwa pemerintah secara simultan terus mengembangkan strategi pertanian yang berorientasi pada produktivitas dan perluasan lahan. Dengan intensifikasi produksi naik banyak, lalu ekstensifikasi kita lakukan dengan cetak sawah. “Kita lakukan cetak sawah salah satunya ada di Merauke itu…