Pemerintah Percepat Swasembada Pangan Lewat Infrastruktur dan Pupuk
Oleh : Ricky Rinaldi
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui langkah-langkah nyata dan strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mulai membenahi sejumlah tantangan struktural di sektor pertanian yang selama ini menghambat produktivitas petani. Mulai dari masalah kelangkaan pupuk, keterbatasan air, bibit, fluktuasi harga hasil tani, hingga kehadiran mafia yang mempermainkan sektor pertanian, kini menjadi fokus utama pemerintah.
Wakil Presiden Gibran menyampaikan hal ini saat menghadiri acara Rembuk Tani Swasembada Gula Nasional yang digelar di Sleman, Yogyakarta. Dalam forum itu, dia menekankan bahwa swasembada pangan bukan lagi sekadar cita-cita masa lalu, melainkan program strategis nasional yang akan dilaksanakan secara total. Ia menyampaikan bahwa dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah kebijakan untuk membebaskan petani dari kendala-kendala yang selama ini menghambat.
Menurut Gibran, berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, sulitnya akses air, terbatasnya bibit berkualitas, hingga harga jual hasil tani yang kerap tak stabil harus segera ditangani. Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan sistem distribusi pertanian dan menyulitkan petani.. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan mafia semacam itu terus bercokol di sektor pangan.
Tidak berhenti pada pengakuan masalah, Gibran memaparkan langkah konkret pemerintah. Ia menekankan bahwa kementerian terkait akan bergerak cepat untuk menyelesaikan satu per satu kendala tersebut. Bahkan, ia mendorong agar pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum terus memperkuat sinergi demi menciptakan ekosistem pertanian yang bersih dan produktif.
Cerita menarik turut dia bagikan dari pengalamannya saat menghadiri panen tebu di Banyuwangi beberapa waktu lalu. Kala itu, Gibran menerima masukan langsung dari petani terkait kemitraan dan status lahan. Namun, situasi tersebut tidak dibiarkan berlarut. Menteri Pertanian Amran Sulaiman langsung turun tangan dan merespons cepat aspirasi petani. Langkah sigap tersebut diapresiasi oleh Gibran sebagai bentuk nyata bahwa pemerintah tak tinggal diam menghadapi keluhan warga.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menata ulang sektor pangan. Bukan hanya dengan pendekatan administratif, tetapi juga langsung hadir di lapangan, mendengarkan, dan bergerak cepat.
Pemerintah juga menyadari bahwa untuk bisa mencapai kemandirian pangan, perlu ada dukungan dari seluruh elemen bangsa. Salah satu pihak yang kini turut aktif adalah institusi pertahanan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan dukungannya terhadap program strategis nasional, termasuk di bidang pangan. Ia menegaskan bahwa TNI siap berkontribusi dengan mengoptimalkan peran dan aset yang dimiliki dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan.
Menurut Panglima TNI, sinergi antara pertahanan dan sektor produktif merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas nasional. Ia juga memastikan bahwa jajaran TNI siap mendukung agenda pemerintah, termasuk lewat pengelolaan lahan-lahan milik TNI yang potensial dikembangkan menjadi lahan pertanian strategis.
Sementara itu, di tingkat kebijakan makro, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mengarahkan agar program swasembada pangan dipercepat realisasinya. Baginya, kemandirian pangan bukan hanya soal kecukupan logistik nasional, melainkan soal martabat dan kedaulatan bangsa. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya membangun sistem pertanian nasional yang modern, efisien, dan berpihak kepada petani kecil.
Komitmen ini turut tercermin dalam dorongan penggunaan teknologi pertanian. Gibran mendorong para petani untuk mulai terbiasa dengan pemanfaatan alat-alat modern seperti drone untuk pemantauan lahan dan sistem irigasi cerdas. Ia meyakini bahwa transformasi digital juga perlu menjangkau desa-desa agar petani kita tidak tertinggal dari negara lain.
Di sektor pupuk, pemerintah melakukan pengawasan ketat agar distribusi tidak bocor dan tepat sasaran. Gudang-gudang diperkuat, sistem digitalisasi diterapkan, dan rantai distribusi dipangkas dari tangan-tangan spekulan. Petani kini tidak lagi sendirian. Pemerintah hadir dan melindungi mereka dengan langkah konkret.
Di sisi harga, pemerintah tengah menyusun mekanisme penyangga agar petani tidak menjadi korban permainan pasar. Kemitraan antara BUMN dan petani diperluas. Lembaga keuangan didorong memberikan akses kredit murah untuk petani. Semua ini dirancang agar pertanian kembali menjadi sektor yang menjanjikan dan berdaya saing tinggi.
Tak hanya berhenti di atas kertas, semangat swasembada pangan mulai terasa geliatnya di lapangan. Dari ladang tebu di Banyuwangi, sawah di Jawa Tengah, hingga kebun di Sulawesi dan Sumatera, gerakan menuju kemandirian pangan nasional mulai menggema. Dan ini baru permulaan.
Langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah hari ini menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Dengan dukungan penuh dari jajaran kementerian, aparat pertahanan, dan tentu saja masyarakat, target besar swasembada pangan bukan hanya realistis, tetapi juga layak diraih.
Kini saatnya semua pihak bersatu. Pemerintah telah menggelar karpet kebijakan. Petani bekerja keras di lapangan. Aparat berjaga, dan pemimpin mendampingi. Jika semua berjalan seirama, bukan tidak mungkin Indonesia kembali dikenal sebagai lumbung pangan dunia.
)* Pengamat Isu-Isu Strategis
