Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Potensi PHK, Perkuat Perlindungan dan Peluang Kerja Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global. Berbagai kebijakan disiapkan untuk memastikan dunia usaha tetap produktif sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja bagi masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah secara aktif memantau perkembangan kondisi industri dan terus berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait guna mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor usaha. “Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli. Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai solusi untuk membantu…
Author: Kata Indonesia
Pemerintah Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian untuk Antisipasi PHK dan Jaga Stabilitas Ketenagakerjaan Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Di tengah kekhawatiran sejumlah pihak terhadap potensi gelombang PHK akibat perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir dengan berbagai langkah mitigasi yang terukur. Fokus pemerintah tidak hanya pada penanganan dampak jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya tahan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus…
PSN di Papua Serap 15 Ribu Tenaga Kerja untuk Redam Potensi PHK, OAP Jadi Prioritas MERAUKE – Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah dikembangkan di berbagai wilayah Papua diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama penciptaan lapangan kerja sekaligus instrumen untuk meredam potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kehadiran proyek-proyek strategis tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat langsung dalam pembangunan. Salah satu proyek yang menunjukkan potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja berada di Papua Selatan. Pemerintah daerah memperkirakan proyek tersebut mampu menyerap hingga 15.000 tenaga kerja…
Atasi Maraknya PHK, Pengembangan Bioenergi Nasional Ciptakan 150 Ribu Lapangan Kerja *Jakarta* – Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Hokkop Situngkir mengatakan pengembangan bioenergi nasional akan menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja sekaligus menjadi salah satu jawaban dalam mengatasi maraknya PHK dewasa ini. Disisi keekonomiannya, pengembangan bioenergi nasional dapat menghasilkan nilai ekonomi mencapai Rp.11 triliun, serta menekan emisi karbon sekitar 12 juta ton CO2 per tahun. Potensi tersebut dapat tercapai apabila implementasi biomassa di pembangkit listrik mencapai 10 juta ton per tahun. Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Hokkop Situngkir saat…
Pemerintah Perkuat UMKM sebagai Solusi Antisipasi PHK dan Penggerak Ekonomi Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai solusi strategis untuk mengantisipasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi rakyat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat, UMKM didorong menjadi sektor yang mampu menciptakan peluang usaha baru dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Kementerian UMKM, Reghi Perdana, mengatakan pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu langkah efektif dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil agar mampu berkembang secara…
Pemerintah Komitmen Jaga Pondasi Ekonomi Antisipasi Potensi Badai PHK Jakarta – Pemerintah memperkuat berbagai kebijakan untuk mengantisipasi potensi gelombang PHK akibat tantangan ekonomi global, menjaga keberlangsungan usaha, melindungi tenaga kerja, serta memastikan stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tetap terjaga. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memastikan Pemerintah terus mewaspadai potensi peningkatan PHK yang dipicu ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi konflik geopolitik dan perang di Timur Tengah. “Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia,” ungkap Wamenaker. Sehubungan dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap…
Cegah Gelombang PHK, Pemerintah Perkuat Satgas dan Pengawasan Industri Padat Karya Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan yang lebih intensif terhadap sektor industri padat karya serta pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) guna mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pemerintah tidak ingin menunggu hingga perusahaan benar-benar melakukan pengurangan tenaga kerja. Karena itu, Satgas PHK akan berperan aktif melakukan pendampingan dan mencari solusi sebelum kondisi perusahaan memburuk. “Begitu ada sinyal perusahaan goyah, Satgas…
Presiden Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat Buruh, Perkuat Antisipasi PHK Jakarta – Presiden Prabowo terus memperkuat perhatian pemerintah terhadap perlindungan pekerja dan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu langkah yang ditempuh adalah menunjuk tokoh buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Said Iqbal didasarkan pada rekam jejaknya yang selama ini aktif memperjuangkan isu-isu ketenagakerjaan dan perburuhan. Kehadirannya di lingkungan pemerintahan diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja. “Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan…
Distribusi SPHP dan Bantuan Pangan Perkuat Daya Beli Masyarakat Oleh: Ezan Mahendra Stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional. Di tengah berbagai tantangan yang memengaruhi sektor pangan, pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen stabilisasi agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan pasokan tersedia secara merata di seluruh wilayah. Salah satu langkah yang menunjukkan hasil positif adalah penguatan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang dilaksanakan secara masif sepanjang tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pasokan…
Stabilitas Harga Pangan Terjaga Berkat Penguatan SPHP dan Bantuan Pangan Oleh: Maya Pratiwi Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan terus menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Melalui penguatan stok beras, perluasan jaringan distribusi, dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan di tengah berbagai tantangan yang memengaruhi sektor pangan nasional. Kebijakan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau. Stabilitas harga pangan memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi…
Pemerintah Optimalkan SPHP dan Bantuan Pangan untuk Menekan Gejolak Harga Jakarta – Pemerintah terus memperkuat stabilitas pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan optimalisasi Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga beras sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia di tengah dinamika pasar. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga. Salah satunya melalui percepatan distribusi bantuan pangan dan perluasan penyaluran beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi. “Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta…
SPHP dan Bantuan Pangan Menjadi Instrumen Strategis Pengendalian Harga Pangan Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn), Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk meredam gejolak harga beras. Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan penyaluran bantuan pangan dan optimalisasi distribusi beras SPHP ke pasar rakyat. “Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat…