• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Dorong Hidrogen Hijau untuk Dukung Dedieselisasi dan Industri Rendah Karbon

Pemerintah Dorong Hidrogen Hijau untuk Dukung Dedieselisasi dan Industri Rendah Karbon

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 4 August 2026

Pemerintah Dorong Hidrogen Hijau untuk Dukung Dedieselisasi dan Industri Rendah Karbon

Jakarta – Vice President Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Anita Puspita Sari menegaskan bahwa pengembangan hidrogen hijau menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi nasional menuju sistem energi rendah karbon.

PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) saat ini mengembangkan rantai nilai hidrogen hijau melalui penyusunan model bisnis, kemitraan strategis, serta skema komersialisasi.

 

“Selain terus mengembangkan energi terbarukan, pembangkit nuklir, carbon capture, utilization and storage (CCUS), energy storage, dan creen energy super grid, PLN Group juga menjadikan hidrogen dan amonia sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung sistem energi rendah karbon,” ujar Anita.

 

Menurut Anita, PLN EPI akan berperan sebagai agregator dan penyedia pasokan hidrogen bagi berbagai sektor yang membutuhkan energi bersih. Pada tahap awal, pengembangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk dan amonia, kilang minyak, petrokimia, industri baja, logam, hingga industri kimia.

 

Selain itu, PLN EPI juga melihat peluang besar pada pengembangan electro-Sustainable Aviation Fuel (e-SAF) sebagai bahan bakar penerbangan rendah karbon yang memanfaatkan hidrogen hijau dan teknologi penangkapan karbon.

 

“Sebagai subholding yang mengelola energi primer, kami melihat hidrogen sebagai komoditas energi masa depan.” ujar Anita.

 

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain penting dalam industri hidrogen hijau karena didukung sumber energi terbarukan yang melimpah.

 

Tantangan selanjutnya adalah mempercepat pembangunan ekosistem, penguasaan teknologi, serta menciptakan pasar yang mampu mendukung pengembangan hidrogen secara berkelanjutan.

 

Sejalan dengan hal tersebut, Deputy Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Erina Mursanti, menilai Nusa Tenggara Timur memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan hidrogen hijau nasional karena didukung potensi energi surya yang melimpah.

 

“Hidrogen hijau hanya dapat disebut benar-benar rendah emisi apabila listrik yang digunakan untuk memproduksinya berasal dari energi terbarukan. Karena itu, pengembangan hidrogen hijau di NTT tidak bisa dilepaskan dari percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, khususnya PLTS,” ujar Erina.

 

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah menempatkan hidrogen sebagai bagian dari agenda strategis nasional melalui Strategi Hidrogen Nasional, Peta Jalan Hidrogen dan Amonia, serta Kebijakan Energi Nasional.

 

“Untuk pertama kalinya dalam kebijakan energi, hidrogen hijau disebut sebagai salah satu alat untuk menjadi jalur dekarbonisasi,” ujar Erina.

 

[w.R]

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

November 2, 2026

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

November 2, 2026

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti…

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Banyuwangi yang didirikan tahun 1987 dan resmi…

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Perketat Pengawasan MBG Hingga Tingkat Daerah Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.