BGN Perkuat Integritas Pengelolaan MBG sebagai Wujud Akuntabilitas Pelayanan Publik Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menindak pegawai yang melakukan pelanggaran dan menghentikan operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar. Kepala BGN, Sudaryono mengatakan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan pegawai internal maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG. “Hari ini kami mengumumkan langkah-langkah pembenahan yang telah kami lakukan. Kami menangguhkan 261 pegawai non-ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, memproses sembilan kasus pelanggaran berat yang melibatkan…
Author: Kata Indonesia
MBG Dikebut di Daerah Tinggi Stunting, Ahli Gizi Digandeng dan Riset Disiapkan JAKARTA — Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelibatan para ahli gizi, serta penyusunan riset berbasis data untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah telah memetakan wilayah yang membutuhkan intervensi gizi segera berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Menurutnya, SPPG di daerah-daerah tersebut akan diprioritaskan agar manfaat MBG dapat dirasakan lebih cepat oleh…
Kadin Apresiasi Program MBG Presiden Prabowo Jangkau Anak-Anak di Daerah Pelosok Jajarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, menegaskan bahwa kehadiran program MBG menjadi solusi konkret atas persoalan pemenuhan gizi yang selama ini dialami oleh anak-anak di daerah pedesaan. “Anak sekolah di desa-desa terpencil, makan pagi, makan siang juga tidak, Pak. Tapi dengan adanya MBG, program Pak Prabowo ini, ini luar biasa, ” kata Jayabaya. Program tersebut dinilai memberikan dampak nyata…
MBG Perkuat Semangat Kemerdekaan Menuju Indonesia Bebas dari Stunting Jakarta – Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari persoalan stunting yang dapat menghambat lahirnya generasi unggul. Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah terus memperkuat intervensi gizi agar setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memprioritaskan pelaksanaan Program MBG di daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah telah memanfaatkan data Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih…
MBG Perkuat Semangat Kemerdekaan Menuju Indonesia Bebas dari Stunting Jakarta – Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari persoalan stunting yang dapat menghambat lahirnya generasi unggul. Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah terus memperkuat intervensi gizi agar setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memprioritaskan pelaksanaan Program MBG di daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah telah memanfaatkan data Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi gizi…
Koridor Hidrogen Hijau Menjadi Tonggak Baru Transisi Energi Nasional Oleh: Adhitya Ramadani Pembangunan Koridor Hidrogen Hijau (Green Hydrogen Corridor) menjadi penanda penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia. Kehadiran koridor yang menghubungkan Jakarta, Karawang, dan Patimban sepanjang 194 kilometer menunjukkan bahwa pengembangan hidrogen nasional telah memasuki tahap implementasi yang lebih nyata. Tidak lagi berhenti pada perencanaan, Indonesia mulai membangun ekosistem hidrogen yang terintegrasi sebagai fondasi menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing. Peluncuran Green Hydrogen Corridor yang beriringan dengan pengenalan Pilot Bus Hidrogen Diesel Dual Fuel (H2 DDF) dalam ajang Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 menjadi…
Pemerintah Dorong Hidrogen Hijau untuk Dukung Dedieselisasi dan Industri Rendah Karbon Jakarta – Vice President Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Anita Puspita Sari menegaskan bahwa pengembangan hidrogen hijau menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi nasional menuju sistem energi rendah karbon. PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) saat ini mengembangkan rantai nilai hidrogen hijau melalui penyusunan model bisnis, kemitraan strategis, serta skema komersialisasi. “Selain terus mengembangkan energi terbarukan, pembangkit nuklir, carbon capture, utilization and storage (CCUS), energy storage, dan creen energy super grid, PLN Group juga menjadikan hidrogen dan amonia sebagai bagian dari strategi jangka…
Pemerintah Siapkan Puluhan Proyek Hidrogen Perkuat Energi Bersih *JAKARTA* – Pemerintah mempercepat pengembangan energi hidrogen melalui puluhan proyek yang tersebar di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi memperkuat transisi menuju energi bersih dan kemandirian energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hidrogen memiliki potensi strategis karena didukung ketersediaan sumber daya domestik yang melimpah. “Karena hidrogen ini dihasilkan dari air, gas, batu bara, biomassa, bahan baku hidrogen yang ada pada bangsa kita itu tidak perlu diragukan lagi,” ujarnya. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi…
Dari Perpres AI Menuju Regulasi AI yang Lebih Komprehensif Oleh: Idnan Firdaus Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik, dunia usaha, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif. Perubahan yang berlangsung sangat cepat itu menuntut hadirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Atas dasar itu, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang AI sebagai pijakan awal sebelum membentuk Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Kehadiran Perpres AI menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola teknologi yang bertanggung jawab. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi kementerian,…
Perpres AI Menjadi Fondasi Pembentukan Undang-Undang AI Oleh: Sigit Suryawan Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital di berbagai negara. Indonesia pun tidak ingin tertinggal dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempercepat pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global. Di tengah pesatnya adopsi AI pada berbagai sektor, pemerintah memilih membangun fondasi regulasi secara bertahap agar pemanfaatan teknologi ini tetap berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan selaras dengan kepentingan masyarakat. Pendekatan bertahap itu diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan AI beserta Etika AI. Kehadiran Perpres diposisikan sebagai…
Pemerintah Bangun Fondasi Undang-Undang AI lewat Peta Jalan dan Etika AI JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Di tengah pesatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI sebagai fondasi menuju pembentukan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Langkah bertahap ini mencerminkan komitmen pemerintah menghadirkan regulasi yang mampu mendorong inovasi sekaligus menjamin keamanan, etika, dan kepastian hukum dalam pemanfaatan AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi AI tidak dapat disusun secara tergesa-gesa maupun bersifat reaksioner karena…
Pemerintah Siapkan Perpres AI sebagai Langkah Awal Menuju Undang-Undang AI Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) AI sebagai landasan awal menuju pembentukan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menyampaikan bahwa Perpres AI disusun sebagai fondasi kebijakan nasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. “Peraturan Presiden tentang AI disiapkan sebagai kerangka tata kelola nasional yang mendorong inovasi sekaligus memastikan pengembangan teknologi dilakukan secara etis, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Ismail juga menjelaskan bahwa regulasi tersebut akan menjadi pijakan bagi pemanfaatan AI yang memberikan manfaat…