Pemerintah Gratiskan BPHTB, PBG, dan PPN untuk Percepat Kepemilikan Rumah Subsidi

Pemerintah Gratiskan BPHTB, PBG, dan PPN untuk Percepat Kepemilikan Rumah Subsidi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai insentif di sektor perumahan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah subsidi.

 

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi program pembangunan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus mendukung target penyediaan hunian yang lebih luas dan merata di seluruh Indonesia.

 

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan BPHTB dan PBG bagi rumah MBR. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026–2031.

 

Tito menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

 

“Pembangunan rumah MBR akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas sektor konstruksi dan perdagangan bahan bangunan, serta memperluas basis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun-tahun berikutnya,” jelas Tito.

 

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah pertama, kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG juga diharapkan mampu mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam proses kepemilikan rumah subsidi. Di sisi lain, insentif PPN DTP turut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hunian dengan harga yang lebih terjangkau.

 

Tito juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan program perumahan rakyat di berbagai daerah. Ia meminta para pengembang untuk melaporkan wilayah yang masih menghambat implementasi program tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

 

“Saya ingin mendapatkan data dari teman-teman pengembang daerah mana saja yang mempersulit, daerah-daerah mana yang lemot. Saya mau buat Zoom meeting tersendiri kepada mereka dan bila perlu saya buat surat teguran kepada mereka,” ujarnya.

 

Pemerintah meyakini bahwa pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang besar bagi perekonomian nasional. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak, sektor perumahan juga mampu mendorong pertumbuhan industri pendukung, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat aktivitas ekonomi daerah.

 

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pengembang, kebijakan pembebasan BPHTB, PBG, serta pemberian insentif PPN diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tenor 40 Tahun Rumah Subsidi, Membuka Jalan Hunian Layak bagi MBR 

By 0

Tenor 40 Tahun Rumah Subsidi, Membuka Jalan Hunian Layak bagi MBR Oleh: Zhafran Goldwin Memiliki rumah yang layak masih menjadi impian jutaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia. Di tengah kenaikan harga tanah dan bangunan serta meningkatnya kebutuhan hidup, kemampuan masyarakat memenuhi syarat pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan utama. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah membuka skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun agar akses terhadap hunian layak semakin luas dengan cicilan yang lebih terjangkau. Pemerintah resmi membuka peluang bagi masyarakat untuk mengambil KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterjangkauan kepemilikan rumah. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai kemampuan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kebijakan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sudah dapat diterapkan. Menurut Maruarar, implementasi kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi Kementerian PKP bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Meski demikian, pemerintah tidak mewajibkan masyarakat mengambil tenor terpanjang. Maruarar menegaskan masyarakat tetap diberikan keleluasaan memilih jangka waktu kredit sesuai kemampuan, mulai dari 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun hingga maksimal 40 tahun. Fleksibilitas tersebut memungkinkan masyarakat menentukan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi keuangan keluarga. Kebijakan ini berangkat dari kenyataan bahwa kendala terbesar masyarakat bukan hanya harga rumah, tetapi juga besarnya cicilan bulanan. Banyak keluarga memiliki penghasilan tetap, namun belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar yang ditetapkan perbankan. Dengan tenor yang lebih panjang, besaran angsuran menjadi lebih ringan sehingga semakin banyak MBR berpeluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan perbankan mampu menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan tenor hingga 40 tahun. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari pemerintah. …

All Rights Reserved © 2025