Lahan Perhutanan Sosial Disiapkan untuk Hilirisasi Perkebunan Berbasis Masyarakat

Lahan Perhutanan Sosial Disiapkan untuk Hilirisasi Perkebunan Berbasis Masyarakat

Jakarta – Pemerintah menyiapkan ratusan ribu hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung pengembangan hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan kelompok usaha perhutanan sosial.

 

Kementerian Kehutanan mencatat, sebanyak 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial telah dipetakan pada tahap awal untuk pengembangan hilirisasi perkebunan. Lahan tersebut akan dioptimalkan bagi pengolahan komoditas unggulan yang dikelola langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan.

 

“Untuk tahap pertama, kami sudah menyandingkan data dan terdapat sekitar 390 ribu hektare yang nantinya akan dikembangkan untuk hilirisasi perkebunan,” ujar Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.

 

Menurut Rohmat, hilirisasi menjadi kunci penting dalam meningkatkan nilai tambah dari perhutanan sosial. Melalui pengolahan hasil perkebunan, masyarakat tidak lagi hanya menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.

 

“Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari perhutanan sosial, Kementerian Kehutanan terus mendorong hilirisasi komoditas kehutanan berbasis masyarakat,” katanya.

 

Sejumlah komoditas yang saat ini telah dikembangkan oleh kelompok usaha perhutanan sosial meliputi kopi, aren, kakao, kemiri, lada, pala, jambu mete, vanili, dan kelapa. Pemerintah juga memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Pertanian guna mendorong hilirisasi enam komoditas utama, yakni kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete.

 

Rohmat menegaskan, optimalisasi lahan perhutanan sosial dilakukan tanpa mengubah status kawasan hutan.

 

“Optimalisasi ini bukan merupakan perubahan peruntukan atau pelepasan kawasan hutan, melainkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial secara berkelanjutan,” tegasnya.

 

Dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, pemerintah telah memberikan persetujuan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare yang melibatkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga di berbagai daerah. Program perhutanan sosial diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

 

Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian turut memperkuat hilirisasi perkebunan melalui pendekatan approach by thematic (ABT) dan program refocusing. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan petani.

 

“Dengan hilirisasi, produk perkebunan tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah yang memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi petani,” ujar Roni.

 

Secara nasional, program hilirisasi perkebunan telah mencakup lebih dari 870 ribu hektare lahan dengan sejumlah provinsi, termasuk Jawa Tengah, sebagai wilayah prioritas, disertai dukungan pendampingan teknis, penguatan kelembagaan petani, serta sarana produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, hilirisasi pertanian dan perkebunan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta memiliki potensi besar mendorong ekspor dan memperkuat devisa negara melalui komoditas unggulan.

 

“Oleh karena itu, strategi hilirisasi perkebunan akan terus diperkuat hingga 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi 

By 0

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan nasional. Kehadiran Program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa negara tidak sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, melainkan membangun jalan keluar yang berkelanjutan melalui pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pembangunan dan pengoperasian sekolah berasrama tersebut mencerminkan perubahan pendekatan negara dari sekadar mengurangi dampak kemiskinan menjadi memutus akar penyebabnya. Pendidikan yang berkualitas membuka ruang mobilitas sosial, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, investasi pada pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat lintas generasi. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 atau 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Menurut Dirgayuza, seluruh kebutuhan pendidikan, pengasuhan, tempat tinggal, hingga kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh negara agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama anak-anak putus sekolah atau tidak memperoleh pendidikan yang layak. Langkah tersebut sekaligus mempertegas bahwa negara hadir secara nyata untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara. Lebih jauh, Dirgayuza menilai Sekolah Rakyat merupakan implementasi konkret amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya. Keberhasilan menuju Indonesia sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan keadilan dalam akses pendidikan. Semakin banyak anak dari kelompok rentan memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, semakin besar peluang Indonesia membangun sumber daya manusia yang unggul. Selain meningkatkan akses pendidikan, model sekolah berasrama juga memberikan ruang pembinaan karakter yang lebih komprehensif. Anak-anak tidak hanya memperoleh materi akademik, tetapi juga dibimbing untuk membangun disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan pada masa depan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kemiskinan sering kali disertai berbagai keterbatasan sosial yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, negara berupaya memastikan setiap peserta didik memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensinya secara optimal. …

All Rights Reserved © 2025