Sekolah Rakyat Ditegaskan sebagai Investasi APBN untuk Putus Rantai Kemiskinan
Jakarta – Pemerintah secara nyata membuktikan komitmennya dalam menekan ketimpangan sosial melalui optimalisasi APBN. Menjadikan alokasi pendidikan sebagai investasi strategis, pemerintah pusat menghadirkan terobosan pro-rakyat melalui Program Sekolah Rakyat yang kini memasuki tahun pertama. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak fundamental yang dijamin sepenuhnya bagi rakyat kecil, bukan lagi sebuah kemewahan.
Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari visi besar Presiden untuk membangun fondasi bangsa yang kuat.
“Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural yang selama ini membelenggu masyarakat bawah. Ini bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi sumber daya manusia yang dananya dialokasikan langsung dari APBN untuk masa depan bangsa,” ujar Dirgayuza.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti capaian program ini yang telah memberikan dampak sosial secara langsung dan terukur dalam satu tahun terakhir.
“Satu tahun berjalan, Sekolah Rakyat telah membuktikan diri sebagai jalur baru yang sangat efektif untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Kami di Kementerian Sosial melihat langsung bagaimana beban pengeluaran keluarga prasejahtera berkurang drastis karena pendidikan anak-anak mereka sepenuhnya ditanggung oleh negara,” ungkap Mensos.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan program pro-rakyat ini.
“Pendidikan dan kesejahteraan sosial adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Melalui Sekolah Rakyat, intervensi pemerintah menjadi sangat holistik, menjangkau kesejahteraan keluarga sekaligus memastikan pemenuhan nutrisi ilmu pengetahuan bagi generasi penerus,” paparnya.
Di tengah tantangan ekonomi global pada pertengahan 2026, komitmen pemerintah menjaga ketahanan APBN di sektor pendidikan dasar patut diapresiasi tinggi. Program Sekolah Rakyat tidak hanya terbukti ampuh sebagai penyangga sekaligus stimulus ekonomi di akar rumput, melainkan juga menjadi bukti nyata kerja keras dan tepat sasaran kabinet saat ini. Melalui kebijakan yang inklusif ini, masyarakat dapat memupuk optimisme tinggi bahwa pemerintah sedang merajut jalan terang menuju Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera, tanpa meninggalkan satu pun warga negaranya.***
