Kemerdekaan Ekonomi UMKM Diperkuat lewat KUR Tanpa Agunan Tambahan *Jakarta* – Kemerdekaan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)…
Day: August 10, 2026
Infrastruktur Air Jadi Pilar Ketahanan Nasional Hadapi Kemarau dan Perubahan Iklim Oleh: Nabila Pratiwi Ketersediaan air menjadi salah satu faktor…
Pengelolaan Air Terpadu, Jawaban atas Ancaman Kekeringan Nasional Oleh: Satria Putra Ancaman kekeringan kembali menjadi perhatian serius seiring meluasnya musim…
Pemerintah Optimalkan Bendungan, Embung, dan Waduk Hadapi Musim Kemarau Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat langkah antisipasi…
Pemerintah Perkuat Ketahanan Air Nasional untuk Jaga Pertanian Saat Kemarau Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga ketahanan…
Ketegasan Soal SLHS Bukti Penting Penguatan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Oleh: Hanan Alfawazi Keberhasilan sebuah program publik tidak…
Menjelang Muktamar NU ke-35—yang kini telah dipastikan akan digelar di Tambak Beras—berbagai elemen warga NU di berbagai daerah justru mulai…
Pemerintah Tepat Jadikan Higiene dan Sanitasi sebagai Syarat Mutlak MBG Oleh: Aziz Rahman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah…
Pemerintah Pertegas SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional Dapur MBG JAKARTA – Pemerintah memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)…
Pemerintah Tidak Beri Toleransi bagi Dapur MBG yang Abaikan Sanitasi JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis…
APBN untuk Sekolah Rakyat adalah Bukti Negara Berpihak pada Mobilitas Sosial Oleh : Ricky Rinaldi Atmosfer pembangunan nasional dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia kini memasuki babak baru yang sangat optimistis. Peringatan dan ikhtiar memperkuat pendidikan nasional bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban konstitusional, melainkan pilar utama dalam membangun fondasi kedaulatan bangsa serta memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Di tengah berbagai tantangan percepatan ekonomi global dan domestik, langkah berani pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Sekolah Rakyat menjadi penanda nyata keberpihakan negara terhadap mobilitas sosial masyarakat. Wacana ini mengemuka seiring menguatnya komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera mendapatkan akses pendidikan berkualitas tinggi secara gratis dan memadai. Dua figur utama yang memberikan pemikiran konstruktif dalam wacana publik ini adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, yang secara aktif mengawal implementasi serta perluasan akses program, serta Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, yang memberikan apresiasi sekaligus masukan berharga terkait penguatan kualitas pembelajaran. Kehadiran dua pandangan ini menunjukkan adanya sinergi yang harmonis antara eksekutif dan pakar pendidikan demi kemajuan masa depan anak bangsa. Perdebatan publik mengenai pembiayaan Sekolah Rakyat sejatinya menegaskan bahwa kebijakan strategis pemerintah berada di jalur yang tepat dalam mempercepat pemerataan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen tinggi pemerintah dalam mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat adalah investasi wujud nyata kehadiran negara untuk menghapus jurang ketimpangan sosial. Pengalokasian APBN ini diproyeksikan sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang objektif dan berbasis data, sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar menyasar masyarakat di lapisan bawah. Langkah cepat pemerintah ini memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan derajat sosial keluarga penerima manfaat. Melalui kepemimpinan yang responsif, jajaran pemerintah berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana belajar yang modern, peningkatan kesejahteraan guru, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki visi yang terukur dan berani dalam menjadikan APBN sebagai mesin penggerak utama mobilitas sosial vertikal secara masif. Di sisi lain, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji turut memberikan pandangan positif dan apresiatif terhadap terobosan pemerintah ini. Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan pemerintah melalui APBN merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat patut didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Guna melengkapi keberhasilan program pemerintah tersebut, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menekankan pentingnya pengawasan mutu pembelajaran secara konsisten agar standar kualitas Sekolah Rakyat terus meningkat. Menurut analisis Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, sinergi kuat antara pembiayaan APBN yang solid dan pembenahan tata kelola sekolah akan menjadikan Sekolah Rakyat sebagai pencetak SDM unggul yang siap bersaing di tingkat global.…
Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga…